Facebook Instagram Twitter Youtube
Minggu, Mei 3, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Beranda blog Halaman 33

Dimana Hati Nurani Para Petinggi Negara!!!! Takala Disinyalir Ribuan Makam Dihancurkan, Petani Mekar Jaya Kehilangan 500 Hektar Lahan yang Diduga Dirampas PTPN IV Laras.

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

SIMALUNGUN – Gnewstv.id

Ribuan makam warga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diduga dihancurkan demi perluasan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Laras. Selain itu, sekitar 500 hektar lahan yang selama ini dikelola oleh Kelompok Tani Mekar Jaya diklaim telah dirampas oleh perusahaan. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya menuntut keadilan serta meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan permasalahan ini, 

Petani Mengaku Mengelola Lahan Sejak 1942.

Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya, Senen, mengungkapkan bahwa lahan tersebut telah digarap sejak 1942, setelah ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ahli waris kemudian meneruskan pengelolaan lahan pada 1966, meski saat itu PPN Serat Laras telah mengeluarkan pemberitahuan terkait rencana Pengambil Alihan lahan oleh pihak perkebunan.

“Lahan ini sudah dikelola turun-temurun oleh kami. Orang tua kami mengolah tanah ini, membangun kehidupan di sini, dan sekarang hak kami dirampas begitu saja,” ujar Senen dengan suara bergetar menahan emosi 15-02-2025.

Sejumlah dokumen yang dikantongi kelompok tani menunjukkan upaya mereka dalam mempertahankan hak atas lahan, di antaranya:

1. Keputusan Panitia Landreform TK II Simalungun No. 3/11/10/LR/66 tanggal 28 Juli 1966.

2. Surat dari Presidium Kesatuan Aksi Tani Indonesia (KATI Front Pancasila) Kabupaten Simalungun No. 101/KATI/KS/67 tanggal 26 Oktober 1967, yang meminta Bupati Simalungun mengajukan kepemilikan lahan ke Gubernur Sumatera Utara.

3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK 208/HM/LR/68 tanggal 6 Juni 1968, yang memberikan hak kepemilikan atas 121 hektar tanah negara kepada kelompok petani.

4. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 1967 hingga 2018.

5. Data dari BPN Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa lahan tersebut masuk dalam inventarisasi Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV dengan luas total 4.062,66 hektar.

Namun, menurut Senen, lahan itu kemudian diambil alih oleh pihak perkebunan dengan dalih Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

“Kami memiliki bukti kepemilikan yang sah dan membayar pajak secara rutin. Perampasan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

Sebagai langkah hukum, Kelompok Tani Mekar Jaya telah memiliki akta pendirian resmi dengan Nomor 06.04, yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 di hadapan notaris Denila Shofa NST, SH, M.Kn, di Tebing Tinggi. Akta ini juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor 0002 743 AH 01.07 Tahun 2021.

Ribuan Makam Dihancurkan, bahkan mereka pihak PTPN IV tak perduli walau di lokasi makam ada beberapa makam dari tahun 1932 tetap di garap menjadi kebun kelapa sawit jadi bukan yang warga yang hidup saja,yang sudah meninggal Ratusan tahun pun di garap,Warga Kehilangan Tempat Ziarah dan di mana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sesuai Sila ke lima. 

Selain perampasan lahan, masyarakat juga berduka atas penghancuran ribuan makam yang telah lama ada di kawasan tersebut. Satam JM, pembina kelompok tani, tak kuasa menahan kesedihan ketika menceritakan kejadian tersebut.

“Kami ingin berziarah, tetapi sekarang makam-makam itu sudah rata dengan tanah. Semua ini hanya demi bisnis. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan segera mencopot direksi serta manajer PTPN IV Laras yang bertanggung jawab atas tindakan ini,” tegas Satam dengan mata berkaca-kaca.

Satam juga menyoroti tindakan pihak perkebunan yang dianggapnya tidak berperikemanusiaan.

“Kejam sekali mereka ini, Pak Presiden Prabowo. Orang-orang yang bersarang di PTPN IV Laras hanya memikirkan keuntungan pribadi. Mereka harus segera ditangkap! Direksi dan manajer PTPN IV Laras harus dicopot. Dulu, sebelum ada plang PTPN, masyarakat bisa berziarah. Sekarang, makam-makam itu sudah hilang hanya demi sawit,” ujarnya dengan nada geram.

Bagi warga setempat, makam-makam tersebut bukan sekadar tanah yang bisa diratakan begitu saja. Makam itu menyimpan kenangan, tempat mereka mengenang leluhur, tempat mereka memanjatkan doa bagi orang-orang tercinta yang telah tiada. Kini, tempat suci itu telah berubah menjadi hamparan tanah kosong yang kelak ditanami kelapa sawit.

Masyarakat Memohon Presiden Prabowo Bertindak

Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan hak mereka atas tanah yang telah mereka garap selama puluhan tahun. Mereka juga mendesak aparat hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran terkait perusakan makam dan perampasan lahan.

“Kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan jeritan permasalahan kami sebagai masyarakat kecil. Kami ingin keadilan yang sesungguhnya dari pemerintah,” kata Senen, penuh harap.

Harapan mereka kini bergantung pada pemerintah, apakah akan berpihak kepada rakyat kecil atau membiarkan mereka terus berjuang sendiri melawan ketidakadilan.

Pihak PTPN IV Belum Memberikan Tanggapan

Saat awak media mencoba mengonfirmasi ke Kantor Direksi PTPN IV di Medan, pihak keamanan menyatakan bahwa direktur tidak berada di tempat. Sementara itu, saat dihubungi, Humas PTPN IV, Bobi, juga belum memberikan tanggapan dan meminta awak media hadir esok harinya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN IV Kebun Laras belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh masyarakat.

Kini, warga hanya bisa berharap ada keadilan bagi mereka, agar tanah yang telah mereka garap selama puluhan tahun bisa kembali menjadi sumber kehidupan, dan makam para leluhur mereka tetap terjaga sebagai tempat suci yang layak dihormati. ( Tim – Red )

Disinyalir Ribuan Makam Dihancurkan Pihak Manajemen  PTPN.IV Kebun Laras, Demi Bisnis Kelapa Sawit, Hingga Abaikan  Histerisasi Petani Yang tuntut Keadilan

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Keterangan Gambar – Lokasi Disinyalir ribuan pemakaman warga yang diduga telah di rusak oleh Pihak Manajemen Kebun Laras, dan Kini telah ditanami Kelapa Sawit, Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

SIMALUNGUN – Gnewstv.id 

Disinyalir Ribuan makam warga di Dusun Simpang mangga,  Nagori Jaya satu, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diduga dirampas dan diratakan oleh pihak Kebun PTPN IV Kebun Laras demi bisnis dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya menuntut perusahaan untuk mengembalikan tanah yang mereka klaim sebagai hak mereka selama ini.

Gambar – Tempat Pemakaman yang Seharusnya tempat Peristirahatan terakhir Seluruh umat manusia, tapi di tempat ini di rusak dan di ratakan di duga oleh pihak manajemen perusahaan PTP lV kebun laras di simalungun, hanya demi keuntungan bisnis kelapa sawit semata tanpa memikirkan rasa kemanusiaan

Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya, bernama Senen, mengatakan bahwa tanah yang kini dikuasai oleh PTPN IV dulunya merupakan lahan garapan petani sejak 1942, setelah ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Petani telah menggarap lahan tersebut selama 26 tahun hingga akhirnya pemerintah Indonesia menerbitkan surat hak milik secara sah pada tahun 1970.

Namun, lahan tersebut kemudian diambil alih oleh pihak perkebunan dengan dalih Hak Pengelolaan Hutan (HPH). “Sejak tahun 1968, kami sudah memiliki surat hak milik yang dikeluarkan pemerintah, bahkan kami telah membayar pajak bumi dan bangunan dari 1969 hingga 2018. Dan  Kami siap menunjukkan bukti – bukti kepemilikan kami untuk ratusan.ha lahan tersebut,” ujar Senen.

Makam Warga Dirusak, hingga Warga Tak Bisa Berziarah

Selain perampasan tanah, masyarakat juga mengecam dan mengutuk Pihak manajemen Perusahaan PTPN .IV Kebun Laras, atas pengerusakan dan  penghancuran disinyalir ribuan makam warga yang telah lama ada di kawasan tersebut. Satam JM, pembina kelompok tani, menyebut tindakan pihak perkebunan sangat  keji dan tidak manusiawi.

“Kami ingin berziarah, tapi sekarang makam-makam itu kini semua sudah hampir  rata dengan tanah.Tempat Pemakaman yang Seharusnya tempat Peristirahatan terakhir Seluruh umat manusia yang telah kembali ke Pangkuan yang Maha Kuasa, tapi di tempat ini malah di rusak dan di ratakan dengan tanah bahkan ada sebuah makam di kebumikan dari tahun 1932, jauh sebelum indonesia merdeka dan kini lokasinya ikut di tanami komudite Sawit di duga oleh pihak manajemen perusahaan PTPN lV kebun laras, di kabupaten simalungun Itu, hanya demi keuntungan bisnis kelapa sawit semata, tanpa memikirkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini satam JM meminta agar Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Bumn Bapak Erich Thohir, turun tangan dan segera mencopot Direksi serta manajer PTPN IV Laras yang sangat bertanggung jawab atas peristiwa dan tindakan ini,” yang satam nyatakan dan tuduhkan  sebagai maling maling Perusahaan di Perusahaan milik Negara itu, tegas Satam.

Masyarakat berharap pemerintah Republik Indonesia, segera menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan hak mereka atas tanah yang telah mereka garap selama puluhan tahun silam.Mereka juga meminta Aparat Penegak hukum ( APH) untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran terkait perusakan makam dan perampasan hak kemerdekaan dan lahan yang sedang berlangsung ini.

Terkait hal ini redaksi dan tim Gnewstv.id, bersama awak media Siber lainnya, Pada Selasa 18/Februari /2025, mendatangi kantor Direksi Regional 2 di Jalan Letjen.Suprapto, medan Sumatera Uatara. untuk mengkonfirmasi pihak Dereksi dan manajemen Perusahaan Plat merah Itu, namun pihak awak media, hanya bisa bertemu dengan Pihak Satpam kantor Dereksi PTPN.IV Regional 2 Itu, dengan hanya  mendapatkan nomor WhatshApp milik  Humas Kandir yang di ketahui bernama Boby Saragih, dan selanjutnya menghubungi nomor WhatsApp milik humas Itu di nomor.0821-6521-xxxx, namun yang dikabarkan Humas Pihak Kandir bernama Boby Saragih Itu, dalam komunikasi Seluler miliknya mengatakan, ” besoklah bang, kita bisa bertemu dan tolong kirimkan datanya terkait hal itu, agar dapat saya sampaikan ke pihak menajemen ,”ujar boby Saragih, saat di hubungi tim awak media Siber ini. ( tim -red) Bersambung…

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Deli Serdang, gnewstv.id 

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, S.I.K, pimpin kegiatan Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Personel Polresta Deli Serdang, Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Mako Polres Polresta Deli Serdang, Selasa (18/02/2025).

Saat dikonfirmasi oleh Awak Media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, S.I.K mengatakan personel Polresta Deli Serdang yang melaksanakan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sejumlah satu personel yakni Bripka Johanes Abdinegoro Sibarani Personil Sat Samapta Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang menambahkan, kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Personel Polresta Deli Serdang adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Brigadir Polisi menjadi Brigadir Polisi Kepala yang diberikan kepada Bripka Johanes Abdinegoro Sibarani sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam bertugas yang berhasil menolong lansia saat terjadi banjir bandang di kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang pada 27 November 2024 .

“Kenaikan pangkat pengabdian dan KPLB adalah penghargaan yang diberikan institusi kepada personel Polri yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan disiplin dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, mengucapkan selamat kepada personel yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari kategori KPLB. Ia juga berharap, personel Polresta Deli Serdang agar senantiasa melaksanakan tugas pokok Polri, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum dengan profesional serta senantiasa menjaga citra positif institusi. Ujarnya.(Sur)

Polres Serdang Bedagai Gelar Verifikasi Penerimaan Polri Terpadu TA 2025, 6 Peserta Lolos Seleksi Awal

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Sergai, Gnewstv.id

Polres Serdang Bedagai (Sergai) melaksanakan proses penerimaan calon Taruna Akpol, Bintara, Tamtama, dan Rekpro Tahun Anggaran 2025 di ruang Bag SDM Polres Sergai pada Senin (17/02/2025). Tahapan yang dilakukan meliputi pemeriksaan registrasi online, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan administrasi, verifikasi berkas, serta pencetakan nomor ujian.

Kasi Humas Polres Sergai, Iptu Zulfan Ahmadi, SH., MH., menjelaskan bahwa Panitia Pembantu Penerimaan (Pabanrim) telah melakukan verifikasi langsung terhadap enam peserta yang datang ke Bag SDM Polres Sergai dari total 38 pendaftar online. Para pendaftar berasal dari berbagai jalur, seperti Akpol, Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bakomsus Gizi, Bintara Brimob, dan Tamtama Polri.

Hasil sementara verifikasi penerimaan Polri Terpadu TA 2025 sebagai berikut:

Taruna Akpol: Animo 3 peserta, terverifikasi 1 peserta

Bintara PTU: Animo 24 peserta, terverifikasi 5 peserta

Bakomsus Gizi: Animo 1 peserta, terverifikasi 0 peserta

Bintara Brimob: Animo 6 peserta, terverifikasi 0 peserta

Tamtama Polri: Animo 4 peserta, terverifikasi 0 peserta

Total animo: 38 peserta

Total terverifikasi: 6 peserta

Iptu Zulfan menambahkan bahwa pendaftaran dan verifikasi masih terus dibuka hingga 6 Maret 2025. Ia mengimbau para pemuda dan pemudi, khususnya warga Kabupaten Serdang Bedagai, untuk segera mendaftarkan diri melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id atau datang langsung ke Bag SDM Polres Sergai.

Pelaksanaan verifikasi penerimaan Polri Terpadu di Polres Serdang Bedagai berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.(Ms.si)

Kepsek Johannes Sinaga Di Duga Rugikan Negara Korupsi Dana BOS di SD Negeri 095236 Pondok Bengkok,

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Simalungun – Gnewstv.id

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 095236 Pondok Bengkok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tengah menjadi sorotan. Kepala sekolah, Johannes Sinaga, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS yang mencapai ratusan juta rupiah. Indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan sekolah memunculkan desakan agar aparat penegak hukum segera melakukan audit transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelolaan dana BOS dari tahun 2022 hingga 2024 diduga tidak transparan. Beberapa indikasi penyimpangan mencakup ketidakseimbangan dalam laporan penggunaan dana, minimnya anggaran untuk kegiatan pembelajaran, serta perbedaan mencolok dalam pembayaran honor tenaga pendidik.

Selain itu, keberadaan Johannes Sinaga sebagai kepala sekolah juga dipertanyakan. Berdasarkan pantauan awak media dan laporan masyarakat, sejak Senin (10/2), ia tidak terlihat hadir di sekolah selama seminggu berturut-turut. Hal ini menimbulkan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yang berpotensi melanggar aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kejanggalan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut rincian dana BOS yang diterima SD Negeri 095236 Pondok Bengkok dalam beberapa tahun terakhir:

Tahun 2024:

Januari: Rp 38.700.000

Agustus: Rp 38.619.260

Tahun 2023:

Maret: Rp 39.147.220

Juli: Rp 39.150.000

Tahun 2022:

Februari: Rp 20.790.000 (tidak digunakan sama sekali)

Juli: Rp 27.527.800

Oktober: Rp 20.790.000

Meskipun dana BOS yang diterima cukup besar, laporan penggunaannya diduga tidak transparan. Salah satu kejanggalan paling mencolok adalah ketidakwajaran dalam pembayaran honor tenaga pendidik. Contohnya, pada Januari 2024, honor tercatat sebesar Rp 16.800.000, tetapi pada Agustus hanya Rp 3.000.000. Hal serupa terjadi pada Juli 2023, ketika honor kembali mencapai Rp 16.800.000, sementara di periode lain jumlahnya lebih kecil atau bahkan tidak tercatat.

Selain itu, dana BOS sebesar Rp 20.790.000 yang diterima pada Februari 2022 tidak digunakan sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan anggaran sekolah serta dugaan praktik penggelapan dana.

Data Laporan Keuangan SD NEGERI NO 095236 PONDOK BENGKOK

Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara

Akreditasi  B

Informasi Umum

Kepala Sekolah

Johannes Sinaga

Nomor Pokok Sekolah Nasional

10202453

Jumlah Guru & Tenaga Pendidikan nihil

Status Sekolah

Negeri

Rasio Guru dan Murid

1:Infinity 

Jumlah Murid 79

Informasi Guru dan Tenaga Pendidikan

*Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Tenaga Pendidikan

Fasilitas Sekolah

Implementasi PAK (Pendidikan Anti Korupsi)

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) [12/2 23.17] REKINDO 2: Anggaran Dana BOS

2024

Tahun

Rp 38.700.000

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima 86

Tanggal Pencairan

19 Januari 2024

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 0

pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca

Rp 8.101.400

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain

Rp 0

pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain

Rp 3.268.000

pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan

Rp 4.838.000

pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Rp 1.000.000

langganan daya dan jasa

Rp 1.500.000

pemeliharaan sarana dan prasarana

Rp 2.350.000

penyediaan alat multimedia pembelajaran

Rp 0

pembayaran honor

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 16.800.000

Total Dana

Rp 37.857.400

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Anggaran Dana BOS

2024

Tahun

Rp 38.619.260

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima

86

Tanggal Pencairan

12 Agustus 2024

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 410.000

Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca

Rp 6.374.000

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain

Rp 0

pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain

Rp 4.150.000

pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan

Rp 11.808.000

pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Rp 5.500.000

langganan daya dan jasa

Rp 3.000.000

pemeliharaan sarana dan prasarana

Rp 5.150.000

penyediaan alat multimedia pembelajaran

Rp 0

pembayaran honor

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 3.000.000

Total Dana

Rp 39.392.000

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Tenaga Pendidikan

Dewi Mariana Purba Guru Kelas SD/MI/SLB

Perempuan

Erlina Purba Guru Kelas SD/MI/SLB

Perempuan

Ingrid Gibretta Khairani Ginting Guru Kelas SD/MI/SLB Perempuan

Jhon Pranata Damanik Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Laki-laki

MAIMUNAH HASIBUAN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Perempuan Novelia Saragih Guru Kelas SD/MI/SLB

Perempuan

RANI SANTIRA PURBA Guru Kelas SD/MI/SLB Perempuan

Ridho Wilson Guru Kelas SD/MI/SLB Laki-laki

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Anggaran Dana BOS 20

Rp 39.147.220

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang DisalurkanStatusJumlah Siswa Penerima 87

Tanggal Pencairan 21 Maret 2023

Rincian Penggunaan penerimaan Peserta Didik baru

Rp 250.000

pengembangan perpustakaan

Rp 11.540.200

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 0

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 1.522.500 administrasi kegiatan sekolah

Rp 10.957.000

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 2.000.000 pangganan daya dan jasa

Rp 1.300.020

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 2.400.000

penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan

Rp 650.000

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 8.400.000

Total Dana

Rp 39.019.720

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Anggaran Dana BOS 2023 Tahun

Rp 39.150.000

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima

87

Tanggal Pencairan

24 Juli 2023

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 1.045.500

pengembangan perpustakaan

Rp 1.680.000

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Rp 0

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 6.682.500

administrasi kegiatan sekolah

Rp 8.737.000

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

langganan daya dan jasa

Rp 1.854.540

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 2.400.000 penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan

Rp 0

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 16.800.000

Total Dana

Rp 39.199.540

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

 Anggaran Dana BOS

2022

Tahun

Rp 20.790.000

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima

77

Tanggal Pencairan

16 Februari 2022

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 0

pengembangan perpustakaan

Rp 0

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Rp 0

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 0

administrasi kegiatan sekolah

Rp 0

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

Langganan daya dan jasa

Rp 0

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 0

penyediaan alat multi media pembelajaran

Rp 0

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 0

Total Dana

Rp 0

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

[12/2 23.17] REKINDO 2: Anggaran Dana BOS

2022

Tahun

Rp 27.527.800

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima

77

Tanggal Pencairan

22 Juli 2022

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 375.000

pengembangan perpustakaan

Rp 11.272.000

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Rp 0

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 3.010.000

administrasi kegiatan sekolah

Rp 12.107.200

Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

angganan daya dan jasa

Rp 2.332.320

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 3.450.000

penyediaan alat multi media pembelajaran

Rp 0

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 4.200.000

Total Dana

Rp 36.746.520

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

2: Anggaran Dana BOS

2022

Tahun

Rp 20.790.000

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima

77

Tanggal Pencairan

17 Oktober 2022

Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 785.500

pengembangan perpustakaan

Rp 2.750.000

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Rp 0

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 4.430.000

administrasi kegiatan sekolah

Rp 9.846.000

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

langganan daya dan jasa

Rp 1.947.000

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 4.200.000

penyediaan alat multi media pembelajaran

Rp 0

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB

Rp 0

pembayaran honor

Rp 8.400.000

Total Dana

Rp 32.358.500

Bila ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh walidata, maka yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh walidata.

Desakan Audit dan Tindakan Tegas

Masyarakat serta berbagai pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan serta dugaan kelalaian kepala sekolah semakin memperkuat indikasi adanya penyalahgunaan dana.

“Dana BOS harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan yang profesional,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 095236 Pondok Bengkok, termasuk Johannes Sinaga, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan korupsi  ini. Masyarakat berharap kasus ini segera ditindaklanjuti guna menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun. Dan di minta aparat penegak hukum untuk periksa Johannes ( Tim )

Polres Sergai Kawal Peninjauan Perdana Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Kota Pari

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Sergai, Gnewstv.id

Polres Serdang Bedagai (Sergai) turut serta dalam peninjauan perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di SD Negeri Dusun VI, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Senin (17/02/2025). Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa serta mendukung semangat mereka dalam belajar.

Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembukaan oleh protokol, diikuti sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 106840, Bapak Edy Suprayitno, S.Pd. Beliau mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran kepolisian, TNI, dan Pemkab Sergai.

“Dengan kehadiran bapak-bapak aparat, anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar dan menggapai cita-citanya,” ujar Edy Suprayitno.

Sementara itu, Danramil Pantai Cermin, Kapten Infanteri BE. Sinaga, menegaskan bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang harus terus didorong untuk meraih masa depan cerah.

“Tentukan cita-citamu, apakah ingin menjadi abdi negara, dokter, atau profesi lainnya. Program makan siang gratis ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, sehingga mereka lebih bersemangat dalam belajar,” tegasnya.

Setelah sambutan, sebanyak 371 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada murid-murid, dilanjutkan dengan peninjauan ke ruang kelas guna melihat kondisi pembelajaran secara langsung.

Hadir dalam kegiatan ini:

Sekretaris Dinas Pendidikan Sergai, Agus Salim Brutu Camat Pantai Cermin, Andy Akbar Perdana, S.STP, M.SP

Danramil Pantai Cermin, Kapten Infanteri BE. Sinaga Kepala SD Negeri 106840, Edy Suprayitno, S.Pd

Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, Elizar Pengawas dapur SPPI, Lamdani Tampubolon Kepala Puskesmas Pantai Cermin, Drg. Saur Butar Butar

Bhabinkamtibmas Polsek Pantai Cermin, Aipda Yoesri Gumanti Babinsa Desa Kota Pari, Sertu MP. Simanjuntak

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar hingga selesai pada pukul 11.00 WIB. Program MBG diharapkan dapat berlanjut sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai.(Ms.si)

TNI-Polri Dukung Launching Program Makan Bergizi Gratis di Sergai

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Sergai, Gnewstv.id

Program Makan Sehat Bergizi (MBG) resmi diluncurkan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Program ini mulai beroperasi ke sekolah-sekolah dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Sergai, Suwanto Nasution, pada Senin (17/2/2025).

Di Sergai, terdapat dua dapur umum MBG yang diresmikan, yakni di Kecamatan Tanjung Beringin dan Pantai Cermin. Makanan bergizi akan disalurkan ke sekolah-sekolah setiap hari Senin hingga Jumat guna mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Acara launching ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan, di antaranya Kabag ULP Pemkab Sergai Tri Budi Utama Nasution, Danramil 11/TB Kapt. Inf. MS Damanik, perwakilan Polres Sergai IPDA Brimen Sihotang, serta Babinkamtibmas dan Babinsa. Hadir pula para kepala sekolah, tenaga kesehatan, dan Korwil Pendidikan setempat.

Kepala SPPG Desa Sukajadi, Anita, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Sebanyak 3.839 siswa di berbagai jenjang pendidikan akan menerima manfaat dari program ini.

“Harapan saya, program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto, yakni mencukupi kebutuhan gizi mereka,” ujar Anita.

Korwil Pendidikan Tanjung Beringin, Firman Ginting, menjelaskan bahwa dapur umum pertama telah beroperasi dan melayani empat desa, yaitu Suka Jadi, Mangga Dua, Nagur, dan Bagan Kuala. Total ada 23 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang menerima manfaat dari program ini.

Firman juga menekankan pentingnya menjaga agar program ini tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

“Kami mengimbau kepada pihak sekolah agar kegiatan makan dilakukan pada jam istirahat, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar,” pungkasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari TNI-Polri dan pemerintah daerah, diharapkan program Makan Sehat Bergizi ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kesehatan serta prestasi belajar siswa di Sergai.(Ms.si)

Unit Reskrim Polsek Parung dipimpin langsung Kanit Reskrim ipda ismanudin SH MH kini kembali Berhasil meringkus  terduga pelaku curanmor

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Bogor – Gnewstv.id

Parung panjang  Bogor Pelaku yang diamankan di salah satu bengkel motor  inisial S 25 tahun di amankan di kampung nungga berang Desa Tegal lega kecamatan Cigudeg kabupaten Bogor 

Dari hasil petunjuk rekaman cctv pelaku terkam pada saat menjalankan aksi nya Unit Reskrim Polsek Parung melakukan proses penyelidikan akhirnya  terduga pelaku curanmor berhasil diamankan unit Reskrim Polsek Parung panjang pada hari Senin 17 Febuari 2025  

Terduga pelaku curanmor inisial S telah mengakui perbuatannya pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian Polsek Parung panjang mengaku telah mencuri satu Unit sepeda motor Honda beat satu bulan yang lalu dipasar Parung panjang 

Kapolsek Parung panjang Kompol Dr Suharto SH MH melalui Kanit Reskrim Polsek Parung panjang ipda ismanudin SH MH telah membenarkan ada satu orang yang diduga sebagai pelaku curanmor diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Parung panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut tegasnya Kanit Reskrim Polsek Parung panjang IPDA ismanudin SH MH. ( tim – gnewstv.id  ) 

SMSI Deli Serdang Jalin Komunikasi dengan Kajari Deli Serdang Bahas Sinergitas dan Pengawasan Publik

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Deli Serdang,gnewstv.id 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Deli Serdang bertemu dengan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang pada Senin (17/2/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua SMSI Deli Serdang, Heri Siswoyo di dampingi seluruh pengurus, serta Kepala Kejari Deli Serdang, Mochamad Jeffry, S.H., M.Hum.

Dalam diskusi tersebut, SMSI Deli Serdang menekankan pentingnya Sinergitas dan kolaborasi antara media dan Kejaksaan dalam pemberitaan kegiatan institusi hukum tersebut.

Heri Siswoyo menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. 

“Kami ingin menjalin sinergi yang lebih erat dengan Kejari Deli Serdang agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat diberitakan secara luas dan transparan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejari Deli Serdang, Mochamad Jeffry, menegaskan bahwa secara organisasi, Kejaksaan memiliki corong komunikasi resmi melalui Kasi Intel, yang saat ini dijabat oleh Boy Amali, S.H.

“Segala bentuk komunikasi dan informasi resmi dari Kejaksaan disampaikan melalui Kasi Intel, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” jelasnya.

Selain membahas sinergi pemberitaan, pertemuan ini juga menyoroti sejumlah isu strategis di Deli Serdang, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan penggunaan dana desa, serta dugaan kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di wilayah tersebut serta gangguan terhadap investor atau pengusaha yang merupakan pemasok PAD di Deli Serdang.

Fokus pada Peningkatan PAD dan Pengawasan Dana Desa SMSI Deli Serdang menyampaikan keprihatinannya terhadap optimalisasi PAD yang masih perlu ditingkatkan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.

Dalam hal pengawasan dana desa, SMSI juga menyoroti perlunya pemantauan ketat terhadap penggunaannya. Beberapa kasus dugaan penyimpangan dana desa di berbagai kecamatan menjadi perhatian utama. 

“Kami berharap Kejari Deli Serdang dapat memperkuat pengawasan terhadap aliran dana desa agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat,” ujar Heri Siswoyo.

Soroti Perusahaan yang Diduga Melakukan Kecurangan Selain itu, SMSI Deli Serdang juga membahas adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Deli Serdang. Beberapa perusahaan diduga tidak memenuhi kewajiban pajak dan melakukan praktik usaha yang merugikan lingkungan serta masyarakat setempat. SMSI meminta agar Kejari dapat bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

Pada akhir pertemuan, SMSI Deli Serdang mengapresiasi keterbukaan Kejari dalam berdiskusi dan berharap komunikasi semacam ini dapat terus dilakukan secara rutin. 

“Kami berharap ke depan komunikasi antara media dan Kejaksaan bisa lebih cair dan terbuka, sehingga informasi yang disampaikan ke publik lebih akurat dan terpercaya,” kata Heri Siswoyo.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga transparansi dan supremasi hukum di Deli Serdang.( Sur )

Maraknya Proyek Bodong  di Serdang Bedagai Di duga Libatkank Pejabat Pemkab Sergai 

Penulis
Admin Gnewstv
-
0

Serdang Bedagai – Gnewstv.id

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AS (44) yang bertugas di Kantor Camat Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara diduga melakukan penipuan proyek fiktif alias bodong . AS diduga menipu seorang korban, DS (52), dengan modus proyek palsu, menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah 

Pak dedi ( pakde ) Salah satu korban  telah melaporkan Dengan Laporan resmi yang diterima oleh Polsek Dolok Masihul dengan nomor STPL/B/09/I/2025/SPKT/POLSEK DOLOK MASIHUL/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT pada 20 Januari 2025. Kuasa hukum korban, M. Ardiansyah Hasibuan, SH., MH., CPCLE., serta Muhammad Rizki Ramadhan, SH., mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar – akarnya 

“Klien kami sangat dirugikan oleh oknum ASN yang menjanjikan proyek besar yang ternyata fiktif. Kami berharap polisi segera menindaklanjuti laporan ini,” ujar Ardiansyah pada Rabu (22/1/2025).

Modus Penipuan

Kasus ini bermula pada Januari 2023 ketika AS menawarkan proyek normalisasi Sungai Blutu dari BPBD. Ia menggunakan dokumen palsu berupa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uang secara bertahap. Dari Januari 2023 hingga Agustus 2024, korban telah menyerahkan total Rp211 juta sebagai biaya pelaksanaan proyek.

Kecurigaan korban muncul pada Agustus 2024 setelah mengonfirmasi proyek tersebut ke Kepala Dinas BPBD. Hasilnya, proyek tersebut tidak terdaftar, dan SPK yang digunakan AS dinyatakan palsu. Pada September 2024, korban meminta AS menandatangani perjanjian pengembalian uang di hadapan aparat kepolisian, tetapi hingga kini janji tersebut tidak ditepati.

“AS bahkan sempat menjanjikan proyek lain sebagai bentuk pengalihan. Modusnya sangat rapi hingga korban percaya penuh sebelum akhirnya menyadari semuanya hanya kebohongan,” lanjut Ardiansyah.

Dugaan Jaringan Penipuan

Penelusuran lebih lanjut mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Diperkirakan, ada banyak korban lain yang mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah akibat praktik proyek fiktif alias bodong  ini.

Inspektorat Kabupaten telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk memberikan keterangan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan. Salah satu korban sekaligus saksi, Dedi Sunardi, menegaskan bahwa AS kerap meminta uang dengan berbagai alasan, termasuk biaya survei proyek yang ternyata tidak pernah dilakukan.

“AS memanfaatkan dokumen palsu untuk meyakinkan kami. Kami mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki aliran dana dan membuka jaringan penipuan ini secara menyeluruh, di internal Pemkab Serdang Bedagai” tegas Dedi.

Di balik Dugaan Proyek Bodong dan Pencopotan Kadishub Sergai

Sementara itu, di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai, pencopotan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gunawan Hasibuan oleh Bupati H. Darma Wijaya terus menjadi sorotan. Selain karena kinerja yang dianggap tidak optimal, muncul dugaan bahwa pencopotannya berkaitan dengan proyek bernilai miliaran rupiah yang tidak jelas peruntukannya.

Pencopotan Gunawan Hasibuan oleh bupati Darma Wijaya  adalah mengenai pembangunan Terminal di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul. Terminal tersebut telah lama terbengkalai meskipun menelan anggaran besar. Kini, terminal itu kembali akan diaktifkan dengan pengerahan personel Dishub dan renovasi lebih lanjut, memunculkan pertanyaan publik tentang transparansi anggaran.

Gunawan Hasibuan sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pencopotannya. Sementara itu, jabatan Kadishub Sergai kini diisi oleh Subhan, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dishub Sergai.

Bupati Sergai: Pejabat Malas Akan Dicopot

Bupati H. Darma Wijaya menegaskan bahwa pencopotan Kadishub merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja birokrasi di Sergai.

“Saya sudah berulang kali memerintahkan agar terminal di Dolok Masihul segera difungsikan kembali, tapi sampai sekarang tidak juga dikerjakan. Ini sudah terlalu lama,” ujarnya pada Selasa (4/2).

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat lain yang tidak bekerja dengan baik akan mengalami nasib serupa.

“Bagi OPD lain, jangan berpikir bisa santai-santai. Jika tidak mampu bekerja, pasti akan saya nonaktifkan,” tegasnya.

Dugaan Keterlibatan Pejabat dalam Proyek Bodong

Di balik pencopotan Kadishub Sergai, muncul dugaan keterlibatan pejabat Pemkab dalam proyek fiktif yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. Sejumlah sumber menyebut bahwa skandal ini melibatkan lebih dari satu pejabat tinggi.

Salah satu nama yang disorot adalah seorang ASN bernama Agus, yang dalam pertemuan dengan beberapa wartawan di Kecamatan Sei Rampah memberikan pernyataan mengejutkan.

“Mana mungkin saya sebagai ASN golongan rendah bisa mengurus proyek miliaran rupiah tanpa ada dukungan dari atasan? Jika mereka tidak melindungi saya, saya siap membongkar semuanya,” ujarnya.

Pernyataan ini menambah indikasi adanya jaringan yang lebih besar di balik proyek-proyek bodong tersebut. Investigasi terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan masyarakat ini.

Langkah Hukum dan Imbauan

Saat ini, Polsek Dolok Masihul tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan ASN AS terkait proyek fiktif Rp211 juta. Sementara itu, dugaan keterlibatan pejabat dalam skandal proyek bodong miliaran rupiah juga menjadi perhatian publik.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran proyek yang mencurigakan dan selalu memverifikasi keabsahan dokumen sebelum melakukan transaksi keuangan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas pemerintahan daerah. Publik kini menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal.

Tim Gnewstv.id, akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap fakta di balik skandal ini yang di indikasi melibatkan beberapa pejabat pemerintah daerah.( tim – red )

1...323334...407Halaman 33 dari 407
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

Gnewstv.id sebagai sarana menyebarluaskan berbagai macam berita,  kebijakan, program, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah maupun keseluruhan, informasi hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat mengenai info-info terkini pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hubungi kami: info@gnewstv.id
Facebook Instagram Twitter Youtube

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

© @Copyright 2025 by ketuaweb.com

Maaf Om, Beritanya gak bisa di copy