Beranda blog Halaman 383

Resmikan Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy dan Sanggar Inklusi di Sukoharjo, Puan Maharani Harapkan Masa Depan Yang Baik Bagi Anak Bangsa

0

Sukoharjo – Gnewstv.id

Gerimis tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (19/1) siang hingga petang hari.

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik. Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak,” kata Puan.

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. “Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera,” katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan.

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo.

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti, Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu.

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. “Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan,” kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum.

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

“Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua,” kata Etik.

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. “Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun” Etik menjelaskan. Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. “Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya,” kata Puan

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. “Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi,” kata Puan. Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. “Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini,” ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. “Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi,” Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan.

( Edison.H/ Gnewstv.id)

Riang Berbincang dengan Para Siswa, Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali

0

Boyolali — Gnewstv.id

berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut.

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya.

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin.

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa.

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut.

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi.

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan.

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin. Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut.

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat.

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno.

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik.

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak…

( Edison.H/ Gnewstv.id)

SDN 1 SAWAHAN NGEMPLAK BERIKAN VAKSINASI KEDUA BAGI SISWA

0

Boyolali– Gnewstv.id

Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

“Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu,” tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. ..

( Edison.H/ Gnewstv.id)

Kapolresta Deli Serdang Terima Audensi KPU Kab. Deli Serdang

0

Deliserdang– Gnewstv.id

Dalam rangka silaturahmi, Kapolresta Deli Serdang, Polda Sumut, Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH menerima audensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Deli Serdang (Sumut), Selasa (18/01/22) bertempat di ruang Lobby Polresta Deli Serdang.

Pada kesempatan audiensi tersebut Ketua KPU Kab Deli Serdang Sahrial Effendi, menyampaikan Program kerja KPU Deli Serdang jelang Pemilu 2024. Selain itu, Pihak KPU berharap koordinasi yang sudah terjalin selama ini dapat berlanjut.

“Kami berharap koordinasi yang sudah terjalin selama ini dapat berlanjut dalam rangka mendukung kegiatan Pemilu di Kab. Deli Serdang” Ujarnya.

Terkait hal tersebut Kapolresta menyampaikan bahwa Pihak Polresta Deli Serdang akan mendukung tugas tugas KPU nanti pada saat Pemilu serta akan bersinergi untuk mensukseskan Pemilu.

Audiensi dengan Kapolresta Deli Serdang ini tampak dihadiri oleh Ketua KPU Deli Serdang Sahrial Efendi bersama dengan Komisioner, sekretaris dan Staf KPU…

( Edison.H/ Gnewstv.id)

Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yudha Pranata SE Sik MM membantu seorang warga asal Sulawesi

0

MEDAN | Gnewstv.id

Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yudha Pranata SE Sik MM membantu seorang warga asal Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu Rabu (19/1/2022) sekira pukul 15.00 wib.

Adalah Arman (24) penduduk Jalan Kandea 3 Lorong II, Desa Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Makasar, Sulsel yang telah dibantu oleh Kompol Chandra Yudha Pranata.

“Saya sangat senang, karena telah dibantu oleh seorang pimpinan polisi. Karena beliau, saya bisa kembali pulang ke Makasar,” tutur Arman.

Arman menjelaskan, Kompol Yudha membantu dengan cara membeli semua barang dagangannya sebanyak 52 buah kain tenun. Kain tenun tersebut, adalah sarung tenun tradisional khas Sulawesi Selatan, Sengkang.

“Sudah 2 Tahun saya menetap di Sumatera Utara berdagang kain tenun asal Bugis bang, selama ini saya tinggal di kawasan Tanah Seribu, Binjai,” ungkap Arman kepada.

Lebih lanjut diutarakan Arman, dirinya bersyukur dan beruntung barang dagangannya habis terjual diborong oleh Kompol Yudha.

“Alhamdulillah bang, saya bisa kembali pulang ke Makasar karena ingin melihat Orangtua yang sedang sakit,” ujar Arman.

Sementara itu, Kompol Chandra Yudha Pranata mengungkapkan bahwa dirinya dengan warga Sulawesi sudah seperti saudara. “Banyak Orangtua angkat saya, asli Sulawesi karena, saya pernah tinggal selama 6 Tahun di Sulawesi,” kata Yudha.

“Bantuan saya ini, belum seberapa dibanding bantuan warga Sulawesi kepada saya sewaktu saya bertugas sebagai polisi di sana,” tegas Yudha…

( Edison.H)

Kejari Samosir lakukan pendekatan keadilan Restorative (Restorative Justice) pelaku dengan sikorban.

0

Samosir- Gnewstv

Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Andi Adikawira Putera,S.H.,M.H didampingi Kasi Pidum Kejari Samosir Muhammad Kenan Lubis,S.H.,M.H , Kasi Intel Kejari Samosir Tulus Yunus Abdi S.H.,M.H dan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberhasilan Kejaksaan Negeri Samosir menghentikan penuntutan perkara penganiayaan yang dilakukan An tersangka Fernando Rumahorbo Als Fer Als Ando Als Nando yang melanggar pasar 351 ayat (1) KUHP melalui pendekatan keadilan Restorative (Restorative Justice).

Keadilan Restorative merupakan program Kejaksaan Agung sesuai Perja 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative.

Adapun alasan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir dalam pemberian Restorative Justice (RJ) antara lain :

Tersangka An Fernando baru pertama kali melakukan tindak pidana;
Pasal yang disangkakan Tindak Pidana tidak lebih dari 5 tahun.
Telah ada kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan Korban pada Tanggal 12 Januari 2022.

Korban dan Keluarganya merespon positif keinginan Tersangka untuk meminta maaf atau berdamai dengan Korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selain kepentingan Korban, juga dipertimbangkan kepentingan pihak lain yaitu Tersangka masih memiliki masa depan yang panjang.

Cost dan benefit penanganan perkara serta mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Untuk pelaksanaan pengajuan/penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020, setelah tahapan tersebut dilaksanakan telah pula dilaksanakan ekspose terhadap pimpinan (JAM Pidum dan Kepala Kejaksaan Tinggi SUMUT) secara online hingga mendapat persetujuan untuk penghentian penuntutan.

Setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan No.73/L.2.33/Eoh:/01/2022 Tanggal 18 Januari 2022. Hal ini menandakan status tersangka dipulihkan.

Restorative Justice (RJ) ini merupakan bagian dalam mengasah hati nurani para Jaksa, bagaimana seorang Jaksa bisa memberikan keadilan yang nyata kepada masyarakat, Restorative Justice (RJ) merupakan salah satu langkah alternatif dalam penyelesaian Perkara yaitu dengan cara memberikan keadilan kepada Tersangka dengan tidak membawanya ke dalam persidangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Samosir dengan kerendahan hatinya dan keluhuran budi pekerti, Perkara ini dihentikan demi Hukum sebagaimana Pasal 140 dan Pasal 139 KUHAP saya berharap keluhuran budi pekerti ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Press Release ini disampaikan.

(STM)

SATU LAGI, TIM KPK OTT KEPALA DAERAH KALI INI BUPATI LANGKAT DIDUGA TERLIBAT PENCURIAN UANG RAKYAT

0

Jakarta – Gnews tv

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilancarkan Pihak KPK dan semakin begitu gencarnya ,kali ini menyasar dan menjerat Oknum Bupati Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Terbit Rencana Perangin Angin. Dia diduga terlibat transaksi suap. Rabu/01/2022.

Seorang sumber di KPK mengamini hal itu. Perihal di tanyai sejumlah awak media “Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada sejumlah orang yang terjerat OTT.

“Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,” ucap Ali ketika dimintai konfirmasi, Rabu (19/1/2022) oleh sejumlah awak media yang bertanya.

OTT itu disebut dilakukan pada Selasa, 18 Januari 2022. Para pihak yang ditangkap itu masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

“Saat ini tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa tindak pidana korupsi. Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ataukah tidak,” kata Ali.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya kepada sejumlah awak media yang hadir di tempat itu.

Tim-Gnews tv

WALI KOTA TEBING TINGGI LANTIK 11 PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

0

Tebing Tinggi-Gnews tv

Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. mengambil sumpah/janji dan melantik 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, Rabu (19/01/2022) di Ruang Aula Balai Kota.

Pelantikan berdasar SK Wali Kota Tebing Tinggi No. 821.22/51 Tahun 2022 dan dibacakan oleh Kepala BKPSDM Syaiful Fahri, SP., M.Si. dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pembacaan Naskah Pelantikan oleh Wali Kota, serta pembacaan Pakta Integritas oleh pejabat yang dilantik, penandatangan Pakta Integritas dan SK serta penyerahan SK oleh Wali Kota Tebing Tinggi.

Dalam bimbingan dan arahan yang disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa jabatan adalah amanah yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada Bangsa dan Negara, baik pertanggungjawaban secara fisik maupun spiritual.

Kepada pejabat yang dilantik, Wali Kota menekankan agar mengikuti, menaati dan melaksanakan apa yang termuat dalam Pakta Integritas.

“Pakta Integritas yang sudah dibaca, harus diikuti, ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Saudara bacakan tadi,” tegas Wali Kota.

Wali Kota juga berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai kemampuan dan bekal yang dimiliki dan tetap berdoa serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan bekerja secara tim.

“Dengan kemampuan dan bekal yang Saudara miliki, berdoa serta koordinasi sinergitas bekerja secara tim, saya yakin dan percaya, mudah-mudahan Saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutup Wali Kota.

Adapun 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik ialah Sri Imbang Jaya Putra, AP., M.SP (Kepala BPKPD), Zahidin, S.Pd., M.Pd. (Kadis Perdagangan, Koperasi, UKM), dr. Muhammad Iqbal, Sp.P. (Kadis Kesehatan), Reza Aghista, ST., M.Si. (Kadis PUPR), Muhammad Fadly, S.Pd., M.Pd. (Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Lanjut, Drs. Yustin Bernat Hutapea (Kasatpol PP), Syahdama Yanto AP (Kadispora dan Pariwisata), Abdul Halim Purba, S.STP. (Kadis Damkar dan Penyelamatan), Tora Daeng Masaro, ST., M.Si. (Kepala BPBD), dr. Irwansyah (Direktur RSUD dr H. Kumpulan Pane) dan Chairun Nasrin Nasution, ST (Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan).

Turut hadir, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, S.H., M.H., Kapolres AKBP. M. Kunto Wibisono, S.H., S.I.K., M.H., Pasiter Kodim 0204/ DS Kapt. Inf. Abdul Malik mewakili Dandim 0204/ DS, Hakim Rahmat Sahala mewakili Ketua PN, Sekdako Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Bambang Sudaryono, Asisten Perekonomian dan yg Pembangunan Gul Bakhri Siregar, S.I.P., M.Si., Kepala OPD atau mewakili serta tokoh agama dan tamu undangan.

Tim-Gnews tv

PUAN PERSILAHKAN MASYARAKAT BERI MASUKAN DAN KAWAL RUU TPKS

0

Jakarta – Gnewstv. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya.

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan.

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki. RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya…

Edison.H / Gnews tv

WALI KOTA TEBING TINGGI TERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 DARI OMBUDSMAN RI

0

Tebing Tinggi-Gnews tv

Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. menerima sertifikat penghargaan dari Ombudsman RI perihal predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2021, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sei Besitang No. 3 Medan, Selasa (18/01/2022).

Sertifikat diserahkan langsung oleh Komisioner Ombudsman Dadang Suharmawijaya dan Kepala Ombudsman RI Kanwil Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar dan diterima langsung Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa penilaian publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI bukan hanya sebatas administrasi saja tetapi juga kelengkapan dalam pelayanan, seperti pelayanan publik di ruang tunggu harus memiliki kursi, harus memiliki ruang menyusui dan ruang bermain anak.

“ini adalah bagian yang sangat diperhatikan Ombudsman RI, karena menjadi satu sistem pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut ujar Wali Kota, Pemko Tebing Tinggi telah meluncurkan sistem elektronik untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemko Tebing tinggi, yaitu SIKEMAS dan melaunching MPP (Mal Pelayanan Publik) sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Diakhir sambutan, Wali Kota berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, dengan adanya peningkatan dan perubahan. InsyaAllah, Kota Tebing Tinggi continue improvement (perubahan berkelanjutan) akan terus kami lakukan,” tutup Wali Kota.

Selain Kota Tebing Tinggi, 7 Kab/Kota di Sumatera Utara (Sumut) turut menerima sertifikat dan hasil penilaian tersebut, yaitu Kota Medan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Ombudsman RI Kanwil Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar menerangkan penganugerahan penghargaan tersebut merupakan lanjutan penganugerahan yang dilakukan Ombudsman RI secara nasional di Jakarta, pada 29 Desember 2021 lalu.

“Sedang tujuh Pemda lain di Sumut yang meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau), ketika itu tidak diundang di acara itu guna membatasi ruang acara dalam rangka menjaga protokol kesehatan (prokes),” ucapnya.

Berdasarkan hasil survey/penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI Kanwil Provinsi Sumatera Utara, wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan predikat zona hijau/kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yak
ni di peringkat pertama Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 98,90, Kabupaten Dairi dengan nilai 93,29, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai 91,06, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan nilai 90,37, Kabupaten Batu Bara 89,67, Kota Medan 89,22, Kota Tebing Tinggi 86,51 dan Kota Pematang Siantar 83,70.

Adapun tingkat kepatuhan tinggi/zona hijau dengan nilai 80-100, kepatuhan sedang/zona hijau dengan nilai 50-80 dan kepatuhan rendah/zona merah dengan nilai 0-50. Yang mana Kota Tebing Tinggi mendapat nilai 86 dan termasuk dalam tingkat kepatuhan tinggi/ zona hijau.

Christianto Sitorus – Gnews tv

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

Maaf Om, Beritanya gak bisa di copy