TEBING TINGGI – gnewstv.id 

Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 yang digelar di Pondok Bagelen, Jalan Deblod Sundoro, Kamis (25/6/2026). 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan strategis ini sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

“Rakerda merupakan forum penting untuk merumuskan program kerja, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Wali Kota mengatakan bahwa KADIN memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara pemerintah dan para pelaku usaha menjadi kunci utama.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan berusaha, serta mendorong pengembangan sektor unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah,” tambah Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota juga mengajak seluruh pelaku usaha di Tebing Tinggi untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memanfaatkan teknologi digital, memperluas jejaring usaha, serta mendukung pengembangan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Wali Kota berharap melalui Rakerda ini lahir gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia usaha dan pembangunan Kota Tebing Tinggi.

“Mari kita perkuat semangat kebersamaan, kolaborasi, dan gotong royong untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tegas Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara, Firsal Dida Mutyara, mengingatkan peran besar KADIN sebagai organisasi induk wirausaha di Indonesia. Menyoroti dinamika ekonomi saat ini, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan perputaran uang di Kota Tebing Tinggi sekitar 10 persen dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, Firsal mendorong KADIN daerah untuk aktif membantu Pemerintah Kota dalam mengidentifikasi sektor bisnis potensial yang perlu ditingkatkan.

Menurut Firsal, Kota Tebing Tinggi memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat logistik dan industri, di samping penguatan pada sektor jasa pendidikan serta kesehatan. Ia juga mengusulkan adanya kolaborasi erat dengan sektor perbankan guna mengoptimalkan potensi ekonomi syariah demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Mari kita saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama,” serunya.

Sementara itu, Ketua KADIN Kota Tebing Tinggi Muhamad Iqbal, mengakui tantangan ekonomi lokal saat ini cukup kompleks, terutama di Kota Tebing Tinggi yang mengalami penutupan beberapa industri dan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebagai langkah konkret, KADIN Kota Tebing Tinggi berfokus pada peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap digitalisasi serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk mendukung transformasi digital, literasi keuangan, dan peningkatan kualitas SDM.

“Selain itu, kami juga berencana untuk mengadakan acara Car Free Night sebagai upaya menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai destinasi yang menarik, bukan hanya tempat persinggahan,” ungkapnya.

Acara ini juga dirangkai dengan prosesi penandatanganan kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Acara strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi, perwakilan Polres Tebing Tinggi, perwakilan sektor perbankan, Ketua MUI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi Zahidin, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Marimbun Marpaung, Kepala Dinas Pertanian Iboy Hutapea, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, serta Kabag Protokol Faisal Ahmad. ( Red ) 

DELI SERDANG, gnewstv.id 

Rentetan kasus kekerasan terhadap anak dan persoalan pemenuhan hak anak yang terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam enam bulan terakhir menunjukkan kondisi perlindungan anak yang mengkhawatirkan dan memerlukan respons lintas sektor sesegera mungkin.

Dalam waktu enam bulan terakhir ini, tercatat sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Deli Serdang, mulai dari kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung dan paman, kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan pendidikan dan kekerasan seksual di pesantren, dugaan pencabulan terhadap puluhan anak sekolah dasar, kekerasan yang melibatkan kelompok geng motor, dan anak yang terpapar game online, hingga anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak kekerasan dalam keluarga.

Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Galang, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Pantai Labu, Patumbak, Sunggal, Percut Sei Tuan, Pagar Merbau, dan Sibiru-Biru. Sebaran kasus di berbagai wilayah dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Selain kasus kekerasan, terdapat pula persoalan pemenuhan hak anak, termasuk hambatan mengakses program pendidikan akibat ketidaksesuaian data sosial ekonomi di tengah kondisi pengasuhan keluarga yang rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kekerasan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak atas pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-anak masih menghadapi kerentanan akibat lemahnya pengawasan lingkungan, rendahnya literasi perlindungan anak, persoalan pengasuhan keluarga, serta belum optimalnya sistem deteksi dini dan perlindungan sosial di tingkat komunitas.

Wakil Ketua Bidang Pemantauan dan Kajian Perlindungan Anak, OK. Alamsyah Putra, S.Pd, menilai bahwa rentetan kasus yang terjadi merupakan alarm serius bagi seluruh pihak dan mengindikasikan perlunya respons cepat serta terintegrasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Deli Serdang.

“Ketika kasus kekerasan terhadap anak terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah, maka yang kita hadapi bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan indikasi lemahnya sistem perlindungan anak. Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, pemula Agama dan masyarakat harus memperkuat pengawasan serta pencegahan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban, sebab predatornya kebanyakan orang terdekat,” ujarnya

Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H. menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Ia mendorong penguatan sistem perlindungan anak hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pengawasan di lingkungan pendidikan dan keagamaan.

LPA Deli Serdang mendorong  penguatan mekanisme perlindungan anak berbasis desa dan kelurahan, peningkatan edukasi pencegahan kekerasan, optimalisasi layanan pengaduan, serta pendampingan bagi korban dan keluarga guna membangun lingkungan yang aman dan ramah anak. (Sur)

Deli Serdang, gnewstv.id

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang meminta Presiden Republik Indonesia agar memastikan setiap evaluasi dan penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh makanan yang bergizi. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya kajian pemerintah terkait penghentian MBG bagi anak-anak dari keluarga yang dinilai mampu secara ekonomi.

Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Deli Serdang, Mufty Rizki Fadhila Ritonga, S.Pd, menegaskan bahwa makanan bergizi bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara.

“Hak anak atas makanan bergizi merupakan hak yang melekat pada setiap anak. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan terbaik anak, bukan hanya berdasarkan pertimbangan anggaran,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Mufty menjelaskan bahwa pemenuhan gizi memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kesehatan, serta kemampuan belajar anak. Oleh sebab itu, negara harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi mengurangi akses anak terhadap makanan bergizi.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin melakukan penyesuaian sasaran program, maka proses tersebut harus dilakukan secara transparan, berbasis data yang akurat, dan tidak menimbulkan diskriminasi maupun stigmatisasi terhadap anak.

“Jangan sampai anak-anak menjadi korban akibat kesalahan pendataan atau kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Lebih jauh lagi, jangan sampai muncul pengelompokan yang dapat memicu perasaan rendah diri, perundungan, atau perlakuan berbeda di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H, menilai bahwa polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, bukan mengurangi komitmen terhadap pemenuhan hak anak.

“Kami memahami bahwa pemerintah ingin memastikan program berjalan tepat sasaran dan efisien. Namun yang perlu diingat, makanan bergizi bagi anak bukanlah persoalan belas kasihan atau semata-mata program bantuan. Ini adalah bagian dari hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen perlindungan anak,” kata Junaidi.

Menurutnya, negara tidak boleh terjebak pada pendekatan administratif semata ketika membahas masa depan Program MBG. Fokus utama harus tetap pada upaya menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Jangan sampai yang dikedepankan hanya penghematan anggaran, sementara substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak justru terabaikan. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak Indonesia,” ujarnya.

Junaidi juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait gizi anak, mulai dari stunting, kurang gizi, hingga ketimpangan akses pangan bergizi di berbagai daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus memperkuat upaya pemenuhan hak anak, bukan menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.

“LPA Deli Serdang meminta Presiden untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi dasar utama dalam setiap keputusan terkait Program Makan Bergizi Gratis. Jangan korbankan hak anak atas makanan bergizi. Apapun bentuk evaluasinya, hak anak harus tetap menjadi prioritas,” tegas Junaidi.

LPA Deli Serdang juga mendorong pemerintah untuk melibatkan organisasi perlindungan anak, akademisi, ahli gizi, tenaga kesehatan, serta masyarakat sipil dalam proses evaluasi program agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Ukuran keberhasilan bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau efisiensi anggaran, tetapi sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan memperoleh hak-haknya secara layak,” tutup Junaidi.(Sur)

TEBING TINGGI – gnewstv.id 

Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) pemutaran film edukasi parodi “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” yang digelar di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi TP PKK Kota Tebing Tinggi ini menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, ekonomi, dan ketahanan keluarga melalui media film.

Dalam sambutannya selaku Pembina TP PKK Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat.

“Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, kegiatan pemutaran film edukasi merupakan salah satu sarana penting dalam membangun keluarga yang harmonis, berkualitas dan berketahanan. Melalui film tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, serta masa depan generasi penerus bangsa.

Wali Kota juga berharap momentum kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, TP PKK dan masyarakat dalam mewujudkan warga yang sehat, cerdas, mandiri dan sejahtera.

“Saya berharap melalui kegiatan nonton bareng ini seluruh peserta memperoleh wawasan, inspirasi dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan mendukung terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaya saing,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menilai film “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” memiliki pesan edukatif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Film tersebut dinilai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Wali Kota juga mengusulkan agar film tersebut dapat ditayangkan lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi publik, termasuk dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Saya mendukung kegiatan ini karena mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun kehidupan beragama. Edukasi seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi atau isu negatif yang belum tentu benar,” ungkap Wali Kota.

Sebelum pemutaran film dimulai, Ketua TP PKK Kelurahan Durian, Ny. Ulfia Sari Lubis, terlebih dahulu membacakan sinopsis film yang sarat akan nilai-nilai kebersamaan dan resolusi konflik sosial dalam kehidupan bertetangga tersebut.

Usai pemutaran film, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kreativitas para penggiat seni lokal, Wali Kota bersama Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada para pemain film tersebut. Selain itu, turut diserahkan cendera mata berupa kaos bertuliskan “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan produksi film edukasi parodi tersebut.

Melalui momentum ini, Pemko Tebing Tinggi berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid demi mewujudkan warga Kota Tebing Tinggi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi AKBP Rohim Marthin Gultom, Camat Bajenis Ari Miranda, Lurah Durian Dias Nasution, para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta jajaran TP PKK dari tingkat kota hingga lingkungan. ( Red ) 

TEBING TINGGI – gnewstv id 

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus mematangkan langkah transformasi digital guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memodernisasi pelayanan publik. Hal ini menjadi fokus utama Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dalam audiensi jajaran pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi di Ruang Utama Lantai 4 Balai Kota, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momen pisah sambut pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, dari pejabat lama Muhammad Fadil kepada pimpinan baru, Chairul Amin Pane.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan Bank Sumut sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Fokus utama kolaborasi ke depan adalah penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis yang dijadwalkan meluncur (launching) pada 1 Juli mendatang.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas layanan perbankan konvensional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor perbankan adalah kunci. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan Tebing Tinggi yang maju dan sejahtera,” ujar Wali Kota.

Sebagai langkah konkret, Bank Sumut memperkenalkan aplikasi e-pasar SUMUT Merchant yang terintegrasi dengan sistem QRIS Dinamis. Inovasi ini dirancang agar pembayaran retribusi pasar dan toko langsung tercatat secara otomatis dalam database, sehingga Dinas Perdagangan dapat memantau aktivitas pembayaran retribusi tanpa perlu melakukan verifikasi manual (cross-check).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi, Sri Imbang, memaparkan bahwa penerapan QRIS Dinamis ini akan diadopsi secara bertahap oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahap awal, terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas. Pertama, QRIS Pasar yang menjadi proyek percontohan (pioneer) pertama di Provinsi Sumatera Utara untuk digitalisasi retribusi pasar.

Kedua, QRISTO (QRIS Restoran), yang merupakan sistem pembayaran terpisah (split payment). Lewat sistem ini, hak pajak daerah milik Pemko dan hak pendapatan pemilik restoran akan otomatis terbagi saat transaksi terjadi. Uji coba perdana akan diterapkan di Rumah Makan Takari.

Ketiga, QRIS PBB yang memudahkan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nontunai dan langsung terdata secara real-time, yang mana mulai 1 Juli masyarakat sudah bisa membayar PBB dengan QRIS dinamis sekaligus akan dilakukan launching. 

“Mudah-mudahan tiga program utama ini segera terealisasi, dan secara paralel diterapkan juga QRIS Parkir, QRIS Rusunawa, serta sektor lainnya,” jelas Sri Imbang.

Pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi periode sebelumnya, Muhammad Fadil, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kemitraan yang solid dari Pemko Tebing Tinggi selama masa kepemimpinannya.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan baru Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, Chairul Amin Pane, menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan sinergi yang telah dibangun. 

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam berbagai program, khususnya mendukung transformasi digital dan penguatan ekonomi lokal,” tegas Chairul.

Audiensi ini juga menyinggung tantangan dalam mencapai target ekonomi daerah, termasuk perlunya dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas program. Diskusi mencakup konektivitas pasar dengan sistem database pemerintah, transparansi perdagangan, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memudahkan pelacakan transaksi.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, jajaran manajemen Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, serta Tim Peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. ( Red ) 

TEBING TINGGI – gnewstv.id 

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, secara resmi menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas komitmen tinggi dalam mendukung kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Momentum ini berlangsung dalam rangkaian acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/06/2026).

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesetaraan di mata hukum.

“Pos Bantuan Hukum ini bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif,” tegas Menkum RI.

Lebih lanjut, Menkum RI menggarisbawahi bahwa arah hukum modern saat ini lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Menurutnya, esensi utama hukum bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan situasi sosial masyarakat dan merajut kembali tali persaudaraan di tengah masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan kesiapan seluruh desa di Sumatera Utara untuk mengadopsi teknologi guna mengoptimalkan program ini.

“Kita menghadapi tantangan hukum dan ekonomi yang kompleks. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah di tingkat desa demi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama,” ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Merespons penghargaan tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemko Tebing Tinggi dan menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung program strategis pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

“Kami di Tebing Tinggi siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kehadiran Posbankum ini akan menjadi sarana strategis bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan transparan. Ini bukti keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Wali Kota berharap, lewat optimalisasi Posbankum, kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan kehadiran pemerintah dapat semakin diperkuat.

Pada kesempatan tersebut, penghargaan serupa juga diserahkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang telah menunjukkan komitmen serupa dalam mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati/wali kota se-Sumut, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi.

Sementara dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, tampak hadir mendampingi Wali Kota di antaranya Kepala Dinas P3APM Syah Irwan, Kepala Bagian Hukum Moch. Ilham, Kepala Bagian Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. ( Red ) 

TEBING TINGGI – gnewstv.id 

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi. Salah satu aksi konkret yang dilakukan adalah melalui Gerakan Tanam Serentak Bawang Merah yang dipusatkan di lahan Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Selasa (9/6/2026).

Aksi tanam serentak ini diintegrasikan dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tebing Tinggi sebagai upaya nyata dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam arahannya menegaskan bahwa Pemko Tebing Tinggi terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk komoditas bawang merah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi.

“Melalui TPID, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan harga pasar serta melaksanakan berbagai langkah preventif dan korektif guna mengendalikan inflasi. Bawang merah merupakan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan nyata berupa bantuan sarana budidaya bawang merah kepada para petani lokal.

“Kolaborasi harmonis antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan kelompok tani harus terus diperkuat agar program pengendalian inflasi ini berdampak jangka panjang dan berkelanjutan,” tambahnya sembari memotivasi para petani agar semakin produktif mengembangkan budidaya bawang merah maupun komoditas hortikultura lainnya sehingga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Iboy Hutapea, melaporkan bahwa Kelurahan Mekar Sentosa merupakan salah satu sentra pertanian yang tidak hanya mengembangkan bawang merah, tetapi juga padi sawah, cabai merah, serta berbagai jenis sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, timun dan kacang panjang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada musim tanam kali ini, luas areal persawahan yang telah ditanami mencapai 791 hektare. Sementara itu, untuk Gerakan Tanam Serentak Bawang Merah kali ini memanfaatkan lahan produktif seluas dua hektare milik Kelompok Tani Sumber Rezeki.

“Melalui kegiatan ini diharapkan minat petani untuk membudidayakan bawang merah semakin meningkat. Dengan harga jual yang masih cukup baik di tingkat petani, komoditas ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” kata Iboy Hutapea.

Menurutnya, tingginya biaya produksi, terutama untuk pengadaan bibit, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya, menjadi tantangan yang dihadapi petani. Karena itu, dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, sangat dibutuhkan guna membantu keberlanjutan usaha tani bawang merah di Kota Tebing Tinggi.

Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tutut Tiana, mengatakan Bank Indonesia berkomitmen mendukung berbagai program pengendalian inflasi di daerah. Selama ini, kerja sama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah dilakukan melalui sejumlah program, seperti pengembangan kelompok tani cabai merah, peluncuran Toko Pemantau Inflasi (Topis), hingga pelatihan sistem peringatan dini (early warning system) untuk pemantauan harga pangan.

“Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Bank Indonesia terus mendukung berbagai program pengendalian inflasi, termasuk melalui subsidi ongkos angkut komoditas pangan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga. Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Tebing Tinggi, diperlukan strategi penguatan pasokan melalui perdagangan antarwilayah agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” terang Tutut Tiana.

Pada momentum tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi turut menyerahkan bantuan stimulan berupa bibit cabai merah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada para petani. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit bawang merah secara simbolis oleh Wali Kota bersama jajaran Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, perangkat daerah serta para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Marimbun Marpaung, Kepala Satpol PP Benny Erikson Hamonangan Hutajulu, Camat Rambutan Muhammad Hersan Koto, Kabag Perekonomian dan SDA Safaruddin, Kepala BPS Tebing Tinggi Azantaro, serta para kelompok tani di Kecamatan Rambutan. ( Red ) 

DELI SERDANG, gnewstv.id

Dimulai dari mimpi kecil dan Misinya ingin membangun desa bersama warga, Sumartono sang penggali kubur yang memilik satu istri dan tiga orang anak warga desa patumbak kampung, kecamatan patumbak, kabupaten deli serdang, sumatera utara yang tidak pernah mimpi menjadi kepala desa, Akhirnya dipercaya oleh warga desa Patumbak Kampung untuk memimpin Desanya 8 tahun kedepan. 

Pada pemilihan kepala desa serentak di 76 desa se Deli Serdang, Sumartono merupakan salahsatu dari 212 Cakades yang akan memperebutkan 1 kursi dari 76 kursi Kepala Desa di Deli Serdang. 

Kisah inspiratif Sumartono sang penggali kubur tidak pernah ambisi untuk maju jadi kepala desa Patumbak Kampung, namun perwujudan itu datangnya dari warga desa itu sendiri. 

” Saya awalnya tidak pernah mimpi untuk maju jadi calon kepala desa Patumbak Kampung, namun warga desa mendukung saya untuk maju, sehingga pada saat pemiliham kepala desa pada 2 Juni 2026 lalu, saya terpilih jadi pemenangnya dengan jumlah perolehan suara 1.800 dengan nomor Urut 1 Cakades Patumbak Kampung,” ujar Sumartono via Telpon selular, Rabu (10/6/2026).

Sumartono begitu bersahaja menjawab pertanyaan awak media ini, apalagi disaat ditanya, apakah nanti setelah dilantik jadi kepala desa, profesi penggali kubur akan ditinggalkan. 

Sumartono menjawab, bahwa profesi penggali kubur ini tidak serta merta dia tinggalkan tapi harus ada regenerasi untuk kaum muda. 

“Tentunya saya tidak langsung meninggalkan profesi tersebut, tetapi harus ada regenari profesi penggali kubur itu dengan cara menggelar pelatihan bersama dengan bilal mayit, karena kita semuanya pasti mati, dan hidup ini hanya sementara,jadi jangan pernah sombong, “kata Sumrtono. 

Martono juga mengungkapkan bahwa profesinya sebagai penggali kubur, bisa menjadi cambuk diri jika nanti dirinya sudah sah dilantik menjadi kepala desa Patumbak Kampung oleh Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD, KGEH, FINASIM, agar dapat menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan amanah dan ingat mati,” tegasnya.

“Saya berharap nantinya dapat melanjutkan program yang sudah maju peninggalan kades yang lama Ahmad Arifin dan bersama warga desa dapat membangun desa dengan program-program baru bersinergi dengan pihak BPD, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas, pihak Swata,”tandas Sumartono. 

Sementara Menanggapi Terpilihnya Sumartono sang penggali kubur terpilih sebagai Kepala Desa Patumbak Kampung, H. Suprayitno, SH selaku Tokoh Masyarkat Patumbak Kampung, mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa pemilihan Kepala desa Patumbak Kampung pada 2 Juni 2026 lalu berjalan lancar dan kondusif serta aspirasi masyrakat atas Cakades Baru yang datang dari sosok Berprofesi Penggali Kubur terpilih jadi kepala desa Patumbak Kampung.

” Pertama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, yang mana pemilihan kepala desa Patumbak Kampung yang serentak bersamam 75 desa lainnya di Drli Srtdang dengan 212 Cakades berjalan lancar dan kondusif, kalaupun ada riak-riak merupakan hal lumrah dalam suatu pesta demokrasi,” Kata H. Suprayitno.

“Selain itu Warga desa patumbak kampung juga bersyukur bahwa sosok Sumartono sang penggali kubur yang selama ini dikenal warga desa Patumbak kampung selaku sosok yang bersahaja dan bermasyarkat dapat terpilih dengan perolehan suara 1.800 an mengalahkan 4 Cakades lainnya,” kata tokoh masyarakat Patumbak Kampung ini.

H Suparayitno Berharap kedepannya setelah nantinya Sumartono dilantik, kiranya tidak ada lagi dikalangan masyrakat yang terkotak-kotak dengan tokoh cakades, Pesta demokrasi Pilkades sudah selesai, jadi mari dukung Kades terpilih bersama-sama membangun Desa Patumbak Kampung. (Sur)

Deli Serdang, gnewstv.id 

Kisah pilu kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang siswi SD di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal yang lebih memiriskan dari peristiwa ini, pelakunya adalah ayah kandung korban itu sendiri. Alih-alih seharusnya mendapat pelindungan dari sesosok orang tua, tapi justru gadis bertubuh mungil tersebut dijadikan ‘budak seks’ melayani 30 kali nafsu bejat sang ayahnya selama lima bulan.

Selain pelecehan seksual, anak sulung dari empat bersaudara ini mendapat ancaman dari sang ayah ‘predator’. 

Kasus kekerasan seksual tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, SH.

Ia mengaku mengetahui adanya kasus pencabulan ini setelah menerima informasi dari anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Fraksi PKS Andi Baso.

“Setelah melakukan asesmen fakta mengejutkan terkuak. Ayah kandungnya ‘menggerayangi’ tubuh korban di atas kasur pada malam hari,” ungkap Junaidi, Minggu (7/6/2026) di Lubuk Pakam.

Ia mengungkapkan, kasus ini terbongkar di awal bulan Juni 2026. Bukan dari laporan awal kepolisian, melainkan dari jeritan korban yang selama ini terpendam.

“Dalam perbincangan kepada anak kita tersimpan kenyataan pahit bahwa korban dipaksa melayani nafsu seksul ayahnya sendiri sejak bulan Februari hingga Juni 2026,” ungkap Junaidi. 

Aksi bejat sang predator anak ini bukan sekali, melainkan berulang kali. Luka itu terus dipendam korban dalam diam.

“Dari pangakuan korban, ayahnya melakukan pencabulan sebanyak lebih dari 30 kali. Perbuatan bejat dilakukan yang bersangkutan dua hari sekali,” kata Junaidi. 

Menurut Junaidi, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak pidana. Ini adalah kisah tentang runtuhnya rasa aman seorang anak, di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman: rumah.

“Kekerasan dalam kasus ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, membungkam korban dalam ketakutan. Karena, ia mendapat ancaman dari pelaku agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Namun, berkat keberanian korban akhirnya menceritakan peritsiwa memiluhkan dialaminya kepada temannya,” kata Junaidi.

Pelaku saat ini sudah ditahan setelah pihak keluarga menyerahkan kepada petugas kepolisian. 

“Pelaku diserahkan keluarga kepala Polisi,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Deli Serdang AKP Hendri Ginting, mengatakan pelaku melakukan aksi bejatnya dengan cara memaksa korban.

“Korban dalam keadaan tak berdaya tidak bisa berbuat apa-apa dibuka bajunya oleh ayah kandungnya. Kemudian yang bersangkutan melakukan pencabulan,” kata Hendri.

Aksi pencabulan dilakukan pelaku saat istrinya tidak berada di rumah lantaran bekerja di luar negeri.

“Istri pelaku jadi TKW di Malaysia. Di situlah, yang bersangkutan memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak kandungnya sendiri,” ujarnya.

Pelaku kini sudah dijebolskan ke dalam rumah tahanan Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk menanggung perbuatannya. 

“Kita masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku,” pungkasnya.(Sur)

TEBINGTINGGI- gnewstv.id

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak 82 orang yang terdiri dari 81 jemaah haji dan satu orang Petugas Haji Daerah (PHD) diberangkatkan menuju Asrama Haji Medan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Prosesi pelepasan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, yang hadir mewakili Wali Kota Tebing Tinggi.

Dalam arahannya, Sekdako Erwin Suheri Damanik menekankan pentingnya bagi para jemaah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Ia juga berpesan agar para jemaah senantiasa menjaga kekompakan dan nama baik daerah serta keluarga.

“Jaga nama baik Kota Tebing Tinggi, nama kaum muslimin, muslimat dan menjaga nama keluarga dengan tetap menjaga kekompakan dan kesehatan. Selain dari itu, masing-masing melakukan pengecekan seluruh obat, kondisi kesehatan, seluruh hal-hal yang nanti akan dilakukan secara protokoler,” ujar Sekdako.

Selain itu, Sekdako berharap kepada para jemaah haji agar mendoakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, sesuai dengan harapan, visi misi Kota Tebing Tinggi. Sekdako juga menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota yang tidak dapat hadir langsung karena harus memenuhi undangan dinas dari Mendagri di Jakarta.

“Semoga bapak, ibu menjadi haji mabrur dan hajjah mabrurah. Mari bangun Kota Tebing Tinggi, mari bangun ukhuwah Islamiyah. Bapak Wali Kota sangat berkeinginan hati untuk hadir langsung, namun karena besok ada kegiatan seluruh Kepala Daerah dan Sekda untuk memenuhi undangan Mendagri, maka mulai hari ini di Jakarta. Beliau menyampaikan salam, kembali menjadi haji mabrur, bangun bersama Kota Tebing Tinggi,” kata Sekdako.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Naila Betty, menjelaskan bahwa jemaah asal Tebing Tinggi tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 04 Embarkasi Medan. Mereka akan bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Batu Bara, Langkat, Dairi, Karo, dan Kota Gunung Sitoli dengan total 360 orang dalam satu kloter, yang terdiri dari 354 orang jemaah dan 6 petugas kloter.

“Jemaah dijadwalkan memasuki Asrama Haji Medan hari ini pukul 13.05 WIB, selanjutnya akan memasuki aula penerimaan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, pembagian paspor, kartu nusuk, gelang serta living cost sebesar 750 SAR,” terang Naila.

Rombongan dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kualanamu pada Sabtu (25/4) pukul 13.05 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3104, dan diperkirakan tiba di Bandara King Abdul Aziz, Madinah, pada hari yang sama pukul 18.00 waktu setempat.

Acara pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada ketua rombongan dan sesi foto bersama. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution, Wakapolres Kompol Rudy Syahputra, Pabung 0204/DS Kapten Inf. PM Simanjuntak, perwakilan Pengadilan Negeri, perwakilan kantor Kementerian Agama, jajaran pejabat Pemko Tebing Tinggi, seperti para asisten, kepala OPD, Camat, Kabag, Lurah atau mewakili, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan dan keluarga dari jemaah haji dan tim peliputan Diskominfo. (Red )