Lubuk Pakam, gnewstv.id : Tim Unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam Polresta Deli Serdang berhasil menangkap Residivis pelaku pencurian sepeda motor dari dalam rumah korban yang terjadi di Jl. Pematang Siantar Desa Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam. Pelaku berinisial AS (36) berhasil diamanakan oleh unit reskrim Polsek Lubuk Pakam.

Menurut Kapolsek Lubuk Pakam AKP Rusdi, SH,MH kepada Wartawan, Jum’at (15/3/2024) siang mengatakan, Kronologi kejadian yaitu pada hari Senin 11 Maret 2024 sekira pukul 21.35 wib, ketika itu korban AF (42) , kejadian tersebut diketahui ketika korban baru pulang dari belanja kemudian , memarkirkan Sepeda motornya dihalaman rumah, menjelang magrib korban memindahkan sepeda motor ke teras rumah. Ketika korban keluar rumah, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras rumah korban.

Atas kejadian tersebut korban melaporkanya ke Polsek Lubuk Pakam. Mendapat informasi kejadian tersebut, Personil Unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam pun langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

Hingga pada Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib tim mendapat informasi bahwa pelaku AS sedang berada di Jermal 15 Kec. Medan Amplas. Setelah mendapat informasi tersebut tim langsung menuju ke Jermal 15, setelah beberapa menit melakukan pencarian akhirnya tim unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam berhasil mengamankan pelaku AS dan langsung membawa pelaku ke Polsek Lubuk Pakam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Saat diintrogasi Pelaku AS mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang mana saat itu pelaku melakukan perbuatannya bersama dengan satu orang temannya berinisial D. Untuk pelaku D masih dalam penyelidikan dan pengejaran” Ujar Kapolsek.

Hingga kini pelaku AS masih menajalani pemeriksaan untuk ditindak lanjuti dan diketahui pelaku AS pernah dihukum penjara sebanyak 2 kali untuk kasus yang sama “ , kepada pelaku kita terapkan pasal 363 ayat (1) ke 3 (e), ke 4(e) KUH Pidana “Tutup Kapolsek. ( Sur )

Gnewstv.id.id, Gunungsitoli – (15/03/2024), Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE, M.Si menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam rangka Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sisa masa jabatan 2019-2024 An. Theodore Hulu, S.Pd dari Partai Demokrat, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat 15 Maret 2024.

Wali Kota Gunungsitoli dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Theodore Hulu yang dilantik hari ini, mengisi kekosongan kursi Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Demokrat yang sebelumnya dijabat oleh Alm. Herman Jaya Harefa. Pemerintah Kota Gunungsitoli mengapresiasi peran dan kontribusi Almarhum, sebagai salah seorang Pimpinan DPRD yang mumpuni.

“Kami menyambut baik pelantikan penggantian antarwaktu ini, mengingat ada banyak agenda-agenda penting yang harus dilaksanakan, semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Gunungsitoli,” terang Wali Kota.

Hadir, Pimpinan dan para Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Dandim 0213 Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mewakili Kapolres Nias, Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), keluarga yang dilantik, dan hadirin lainnya. ( Kristz)

Simalungun, Gnewstv.id

Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar melaksanakan door darah, Jumat (15/3).

Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Robinson Perangin angin disela acara donor darah mengatakan bahwa kegiatan donor darah rutin dilaksanakan pihaknya dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60.

Menurutnya kegiatan donor darah ini bagus karena  dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Oleh karenanya saya selalu menyarankan kepada para pegawai untuk rutin donor darah, sebut Kalapas.

Sementara itu Kepala Unit Donor Darah   Palang Merah Indonesia ( UDD PMI) Pematangsiantar dr Abadi Sinaga  kepada wartawan SIB mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik adanya kegiatan donor darah yang dilaksanakan pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar.

Tentunya kegiatan donor darah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan  darah. Karena seperti diketahui rata-rata kebutuhan darah per harinya di Kota Pematangsiantar sebanyak 25 kantong.

Jadi untuk tiap bulannya pihaknya membutuhkan 800 kantong darah di Kantor PMI, sementara itu yang bisa dipenuhi 650 kantong darah, (surati).

Sergai, Sumut. Gnewstv.id

Dilantik menjadi Plh Sekda Kab. Sergai selama Dua pekan semenjak 29 Februari 2024 sesuai Surat Perintah Bupati Sergai nomor 18.33/090/1147/2024 bertanggal 21 Februari 2024 yang lalu, Pajar Simbolon kembali digantikan oleh Rusmaini Purba menjadi Pj (Penjabat) Sekda Kab. Sergai, Kamis (14/3) sore.

Hal ini dibenarkan oleh Kadis PMD Pajar Simbolon setelah awak media ini mengendus informasi adanya beberapa ASN yang fungsional di evaluasi oleh penguasa (Pemkab) Sergai dan salah satunya yang baru di dapatkan informasi bahwa sebelum nya Plh. Sekda Kabupaten Sergai Pajar Simbolon digantikan oleh Pj. Sekda Kab. Sergai Rusmaini Purba tadi sore.

“Saya tidak Sekda lagi, Rusmaini Purba tadi sore dilantik jam 3 Sore menjadi Pj. Sekda Sergai,” jelas Pajar Simbolon melalui pesan WhatsApp nya.

Penjabat Sekda Sergai Rusmaini Purba saat dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp nya perihal diri nya yang dilantik menjadi Pj. Sekda Kabupaten Sergai sore hari tadi, namun tidak merespon pesan yang terkirim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai, Dingin Saragih saat dikonfirmasi melalui sambungan kontak whatsapp nya membenarkan,

“Sekda Kab. Sergai bukan lagi Plh melainkan menjadi Penjabat, yang ini dijabat oleh Rusmaini Purba. Dan pelantikannya tadi sore Oleh Bupati Sergai,” ungkap nya.

Saat ditanya kan kembali dengan no surat keputusan atas pelantikan Pj. Sekda tersebut, Dingin Saragih membalas WhatsApp nya awak media ini, bahwa saat ini dirinya masih di luar.

Awak media ini mendapat informasi jika pelantikan Plh. Sekda Kab. Sergai menjadi Pj. Sekda Sergai tertuang dengan Surat Persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara nomor : 800.1.3.3/23/2024 per tanggal 13 maret 2024, dengan persetujuan penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). (Erick Yoma)

Deli Serdang, gnewstv.id, Kepolisian Resor Kota Deli Serdang menggelar pengamanan kunjungan kerja (Kunker) Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, di Kabupaten Deli Serdang. Kamis (14/03/2024).

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, mengatakan, personel yang dilibatkan untuk pengamanan kunker Presiden RI, sebanyak 332 personel. Selain Polresta Deli Serdang pengamanan ekstra ketat juga dilakukan oleh Paspampres, personil gabungan dari unsur Brimob Polda Sumatera Utara, Dit Samapta Polda Sumatera Utra, TNI, Pol PP dan Dishub.
“Pengamanan tidak hanya di lokasi tujuan kunjungan kerja, namun personel juga ditempatkan di persimpangan jalan yang dilintasi rombongan Presiden,” kata Kapolresta,

Kapolresta Deli Serdang menambahkan, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Deli Serdang ini berkesempatan meninjau pabrik Minyak Makan Merah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

“Kunjungan kerja Bapak Presiden ke pabrik Minyak Makan Merah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Balai,” ungkapnya.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, menyebut, rangkaian kegiatan pengamanan kunker Presiden di wilayah Deli Serdang berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh personel yang bertugas telah melakukan pengamanan dengan baik sesuai penempatan tugas yang diberikan.

Pengamanan tersebut, berdasarkan pembagian tugas dan pola sistem ring yang telah diterapkan. Pengamanan meliputi ring 1, 2 dan 3, yaitu Paspampres pada ring 1, untuk ring 2 tempat acara yang akan dikunjungi, sementara ring 3 di rute sepanjang perjalanan menuju lokasi.

“Alhamdulillah, selama kunker Bapak Presiden RI di Pabrik Minyak Makan Merah di Kecamatan Pagar Merbau berlangsung aman dan lancar,” pungkasnya.(Sur)

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P-2) Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada para camat. Penyerahan DHKP SPPT PBB P-2 Tahun 2024 sekaligus penandatanganan berita acara oleh para camat berlangsung di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsianțar, Rabu (13/03/2024) pagi.

Dalam arahan dan bimbingannya, dr Susanti menyampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar harus melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar wajib pajak (WP) merasa nyaman saat membayar pajak dan tidak karena terpaksa.

Untuk itu, lanjutnya, para aparatur sipil negara (ASN) harus memberikan contoh dengan membayar pajak tepat waktu. Juga memberikan sosialisasi terkait pembayaran pajak.

“Jika ada wajib pajak yang bingung saat membayar PBB, silakan datang ke kantor BPKPD. Di sana ada petugas pelayanan pajak dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun),” terang dr Susanti.

Menurut dr Susanti, lurah dan camat sangat berperan penting dan sebagai garda terdepan dalam mencapai target pembayaran PBB P-2. Sebab lurah dan camat yang langsung bertemu masyarakat,” sebutnya.

SPPT atau surat pajak, lanjutnya, adalah undangan yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, beberapa WP mengaku banyak SPPT tidak sampai ke mereka.

“Oleh karena itu, pastikan SPPT diterima warga. Pakai surat ekspedisi untuk memastikan SPPT sampai tepat kepada yang bersangkutan,” pesan dr Susanti.

Sebelumnya, Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar Arri Suaswandhy Sembiring SSTP MSi dalam laporannya menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan tersebut agar SPPT PBB P-2 dapat tersampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu. Sehingga potensi pembayaran PBB P-2 dapat tercapai secara maksimal.

Arri juga menyampaikan dasar pengenaan PBB P-2 Kota Pematangsiantar yaitu Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan PBB P-2 dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Masih kata Arri, untuk tahun 2024 ini, target penerimaan PBB P-2 Kota Pematangsiantar yaitu Rp12,5 miliar. Rinciannya, Kecamatan Siantar Marihat Rp918.431.685; Sianțar Selatan Rp857.922.718; Sianțar Barat Rp2.957.575.734; Sianțar Utara Rp1.847.294.545; Sianțar Timur Rp2.716.535.992; Sianțar Martoba Rp3.932.134.236; Sianțar Sitalasari Rp2.213.621.146; dan Sianțar Marimbun Rp1.851.377.477.

Lebih lanjut Arri memaparkan strategi dalam peningkatan penerimaan PBB P-2 Tahun 2024, yakni mobil pembayaran keliling PBB P-2; pemberian suvenir; pemberian honor pendistribusian SPPT PBB P-2; pemberian penghargaan kepada camat dan lurah untuk pencapaian realisasi PBB tertinggi di tahun 2024 dengan 3 kategori yaitu persentase jumlah SPPT PBB P-2 yang membayar paling banyak sebelum jatuh tempo, persentase realisasi PBB P-2 tertinggi berdasarkan jumlah rupiah tahun berjalan sebelum jatuh tempo, dan persentase penerimaan piutang PBB P-2 tertinggi sebelum jatuh tempo

“Terakhir, pengadaan aplikasi Sicepak atau Sistem Informasi Cek Pajak yang dapat diakses melalui pbb.pematangsiantar.go.id: 10089 atau pada barcode,” terang Arri, dan menambahkan jatuh tempo pembayaran PBB P-2 yaitu 31 Oktober 2024. Sedangkan penyampaian SPPT P-2 kepada masyarakat paling lambat 30 April 2024.

Turut hadir, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM, Asisten Administrasi Umum Drs Pardamean Silaen MSi, pimpinan OPD, camat, dan lurah se-Kota Pematangsianțar, (surati).

Pematang Siantar, Gnewstv.id
Bertempat di lapangan apel, Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH, SIK diwakili Wakapolres KOMPOL Pardamean Hutahean SH, SIK, MH pimpin apel gelar Pasukan Ops Keselamatan Toba 2024 dan Apel Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan pada hari Rabu, 18 Maret 2024 pukul : 08.00 Wib.

Kegiatan itu ditandai dengan penyematan tanda pita operasi dan pin Keselamatan kepada perwakilan Polri,TNI dan Instansi Terkait.

Wakapolres membacakan amanat tertulis Kakorlantas Polri Irjen Pol Dr. Drs. Aan Suhanan M.Si yang menyampaikan perlu kita pahami bersama bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat selaku pengguna jalan raya.

Namun pada kenyataannya berbagai permasalahan baik itu pelanggaran ataupun kecelakaan sering terjadi yang disebabkan oleh beberapa hal termasuk kelalaian masyarakat itu sendiri atau human error.

Pada tahun 2023, angka kecelakaan yang terjadi di wilkum polda sumut sebanyak 6.739 kejadian atau menunjukkan peningkatan 4,2% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 6.465 kejadian.

Selain itu, polda sumut telah melakukan penindakan pelanggaran lantas selama tahun 2023 sebanyak 209.770 penindakan, yang terdiri dari tilang sebanyak 50.427 penindakan dan teguran sebanyak 159.343 penindakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kamseltibcar lantas di wilkum Polda Sumut selama bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, Polda Sumut menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi ”Keselamatan Toba – 2024”.

Adapun tujuan dari operasi ini adalah meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah provinsi sumatra utara terciptanya situasi kamseltibcar lantas yang aman dan nyaman menjelang Idul Fitri 1445 H tahun 2024.

Operasi “keselamatan toba – 2024” dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 12 maret sampai dengan tanggal 25 maret 2024 dengan target operasi yakni : keselamatan masyarakat pengguna jalan keamanan kendaraan umum dan pribadi titik lokasi rawan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kegiatan masyarakat dalam berlalu lintas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tampak hadir dalam apel gelar pasukan itu Mewakili Forkopimda Pematangsiantar, PJU Polres Pematang Siantar, Barisan Denpom I/I Kota Pematang Siantar, Barisan Kodim 0207/Simalungun, Barisan Gabungan Polres Pematang Siantar, Barisan Dishub Kota Pematang Siantar, Barisan Sat Pol PP Kota Pematang Siantar, Barisan Komunitas SMAC PematangsiantarPematangsiantar, Barisan Komunitas Ojol serta Tamu Dan Undangan Lainnya, (surati).

Perbaungan, Sergai. Gnewstv.id

Penganiayaan berat hingga korban mengalami kritis akibat ususnya terburai, Saddam Syahputra (33) warga Jalan Perdamaian Linkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan, Sergai yg terjadi pada hari minggu 10/3/2024 sekitar pukul 02.15 Wib dini hari, yang terjadi di depan rumah korban.

Polsek Perbaungan yang mendapat kabar adanya tindakan penganiayaan tersebut langsung melakukan pengecekkan terhadap korban ke RSUD Grand Medistra Lubuk Pakam guna menggali informasi para pelaku.

Menurut keterangan yang didapatkan oleh awak media ini di Polsek Perbaungan, pada hari Minggu 10/3/2024, sekitar pukul 02.15 wib sewaktu korban berada di dalam rumah, korban mendengar suara sepeda motor yang sedang berjalan sambil menggeber suara knalpot, sehingga korban keluar dan tidak berselang lama, Muliadi (53) orang tua korban mendengar suara jeritan minta tolong dan melihat korban sudah tergeletak dengan ususnya terburai dan para pelaku telah melarikan diri. Korban selanjutnya dilarikan ke RSUD Melati Perbaungan dan dirujuk ke RSUD Grand Medistra Lubuk Pakam.

Kapolsek Perbaungan Akp S. Guru Singa saat dikonfirmasi perihal penganiayaan yang terjadi pada Minggu dini hari kemarin,

“Untuk para pelaku sudah kita kantongi identitas nya dan sudah lidik, semoga para pelaku secepatnya kita tangkap. Korban saat ini masih dalam penanganan medis di RSUD Grand Medistra Lubuk Pakam,” jelas nya. Senin, (11/3) siang. (Erick Yoma)

Simalungun, Gnewstv.id
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menginisiasi tunjangan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas secara penuh di kawasan terpencil, terluar dan wilayah perbatasan.

Kita perlu memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia, baik di tempat pemeriksaan Imigrasi maupun Pos Lintas Batas, ” ujar Silmy ketika meninjau Pos Lintas Batas Tradisional Turiskain di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Kamis (08/03/2024).

Pada Siaran Persnya no. SP/IMI/03/2024/03, Silmy menjelaskan bahwa petugas Imigrasi di perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara. Mereka bertugas mengawasi lalu lintas manusia, serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Tugas mereka tidak mudah. Mereka harus bekerja di daerah terpencil dan dengan kondisi yang serba terbatas, “kata Silmy.

Oleh karena itu, Silmy menilai bahwa mereka perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang sepadan, salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus.

Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para petugas imigrasi di wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut”, ujar Silmy.

Skema pemberian tunjangan khusus ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Khusus bagi Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal imigrasi yang bertugas secara penuh pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan yang rancangannya sudah diajukan sejak Oktober 2023.

Sebagaimana Perpres Nomor 49 tahun 2010 tentang Tunjangan Operasional Pengamanan. Bagi Prajurit TNI dan ASN yang bertugas dalam operasi pengamanan para pelaku kecil keluar dari wilayah perbatasan. Saat ini, rancangan Perpres tersebut sedang dikaji oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk kemudian diajukan ke Sekretariat Negara.

Silmy optimis bahwa Perpres tersebut diterbitkan sehingga tunjangan khusus dapat segera diberikan kepada para petugas imigrasi yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Penambahan tunjangan tersebut juga dapat menjadi stimulus perputaran ekonomi di pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan. Hal ini karena pada petugas imigrasi akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Di samping tunjangan khusus, Dirjen Imigrasi juga merencanakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi seluruh kantor Imigrasi dan mitra kerja lainnya.

Jadi kami sudah membuat Pokja perbatasan yang nantinya akan membuat rencana, kemudian dilanjutkan dengan anggaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan implementasi rencana tersebut, ” jelas Silmy.

Dia menegaskan, melengkapi sarana dan prasarana imigrasi lintas negara jalur darat sama pentingnya dengan jalur udara dan laut. Tidak ketinggalan pentingnya sinergisitas antara Direktorat Jenderal dengan stakeholder terkait, baik dalam konteks permasalahan pembukaan lahan hingga hak prioritas.

Jangan sampai tugas dan fungsi petugas imigrasi menjadi terhambat karena masalah sarana prasarana, (surati)