Mengendus adanya dugaan Penyelewengan dan mengarah kepada tindak pidana korupsi Sat Reskrim Polres Tebingtinggi melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) turun melakukan pemeriksaan fisik pengerjaan rehab saluran drainase di Jalan Thamrin senilai Rp 2,4 miliar lebih, (26/11/2021).
Informasi yang diperoleh di lokasi, pemeriksaan langsung dipimpin Kanit Tipikor, Ipda Tomson Simanjuntak yang didampingi oleh tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU).
Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, AKP Junisar Rudianto Silalahi Sik ,melalui Kanit Tipikor, Ipda Tomson Simanjuntak membenarkan telah turun bersama 2 orang tim ahli USU untuk memeriksa pengerjaan drainase di Jalan Thamrin.
“Rehab saluran drainase milik Dinas PUPR yang dikerjakan CV BMS senilai Rp. 2,4 miliar pagu anggaran 2021 telah kita periksa,” katanya.
Dijelaskannya, pemeriksa dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pengerjaan rehab saluran drainase di Jalan Thamrin Kota Tebing Tinggi-Sumut .
“Ada laporan dugaan korupsi, Kita masih memeriksa fisik, jumlah kerugian belum bisa ditentukan, tutupnya.
Sementara sejumlah warga sekitar yang tinggal dikawsan jalanThamrin sangat tersebut sangat kecewa dan menyesalkan atas kegiatan pembangunan drainase yang tidak menyamankan mereka, yang berdampak menimbulkan genangan air jika hujan turun.
Sehingga warga meminta pada saya untuk memboboĺ kembali bangunan parit agar air dapat mengalir ke lokasi parit yang tersedia “Benar pak, saya disuruh bos saya untuk membongkar saluran tersebut. Dikarenakan air sering tergenang diaspal jalan, jika hujan turun. Sehingga membuat genangan air didepan rumah warga disini”, jelas pekerja itu kepada Gnews-tv
Lanjutnya lagi ,pembangunan parit (Drenase) jauh lebih tinggi dari jalan . Sehingga air yang tergenang tidak akan turun ke Parit ( drainase ) saluran parit makanya saya di suruh bos saya untuk membobol bangunan ,agar air dari jalan dapat mengalir ke saluran.
Dan terbukti setelah saya bobol, maka air yang tergenang dijalan, akhirnya dalat mengalir ke saluran” jelas pekerja yg tak mau disebutkan namanya itu.
Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M bersama Forkopimda menerima kunjungan kerja tim rombongan Komisi X DPR RI dalam rangka meningkatkan melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan terkait pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Tebing Tinggi, Jumat (26/11) bertempat di Ruang Aula Balai Kota.
Tim kunjungan kerja Komisi X DPR ini diikuti oleh 14 orang anggota dewan, dengan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. sebagai ketua tim. Dr. Sofyan Tan, Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi dan Putra Nababan (mantan presenter senior di salah satu stasiun tv terkemuka tanah air) termasuk kedalam rombongan tim.
Dalam paparannya, Wali Kota menyampaikan peta demografis Kota Tebing Tinggi dan jumlah pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/ SMK yang ada di Kota Tebing Tinggi.
“Kami utamakan pendidikan karena kota ini sejak zaman dulu memang pusat pendidikan untuk regent wilayah Serang Bedagai, Deli Serdang, Batu Bara dan ini semua berpusat di Kota Tebing Tinggi. Adapun jumlah PAUD di Kota Tebing Tinggi ada 101, SD ada 130, SMP ada 36 dan SMK ada 8 serta SMA ada 14,” urai Wali Kota.
Ditambahkan, Kota Tebing Tinggi telah memulai PTM Terbatas sejak 18 Agustus 2021, tiap hari melakukan tes kepada anak sekolah dan tenaga pendidik, vaksinasi terus menerus dilaksanakan dengan kontrol ketat protokol kesehatan menjadi bagian yang dilakukan.
Wali Kota juga menyampaikan beberapa aspirasi Kota Tebing Tinggi ke pemerintah pusat/ pihak terkait, diantaranya hal pembiayaan tenaga P3K, pemberian beasiswa minimal bagi sepuluh ribu siswa demi kemajuan pendidikan di Kota Tebing Tinggi, tambahan mobil operasional untuk perpustakaan keliling serta renovasi GOR Marah Halim dan GOR asber Nasution (yang akan menjadi salah satu venue PON tahun 2024).
Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan musibah banjir yang baru terjadi di Kota tebing tinggi dan memohon agar kiranya masalah banjir yang terjadi di Kota Tebing Tinggi dapat disampaikan dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk dapat ditanggulangi bersama.
“Hari ini kembali kami alami musibah banjir, disebabkan luapan sungai Padang dan Sungai Sibarok. Sungai ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan kami tak dapat memperbaikinya karena kemampuan keuangan kami tidak cukup dan sudah berkali-kali dimasukkan ke program strategis nasional,”
“Walaupun komisi X bukan bidangnya, tapi kami titip untuk disampaikan kepada pemerintah pusat tentang penangulangan banjir (sungai) yang ada di kota Tebing Tinggi,” ucap Wali Kota.
Diakhir, Wali Kota berharap agar Komisi X DPR RI dapat meneruskan aspirasi Kota Tebing Tinggi ke pemerintah pusat/ pihak terkait.
“Kiranya atas kunjungan Komisi X DPR RI menambah suasana semakin hangat dan semoga mendapat perlindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rejeki berlipat,” tutup Wali Kota.
Sementara, Ketua Tim Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dalam sambutannya menyampaikan hasil survey yang menunjukkan kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas, antara lain kendala ijin dari Pemda satgas Covid-19, belum vaksinnya tenaga pendidik dan belum mendapat ijin dari orang tua.
“Pada aplikasi survey pada 22 Agustus 2021, kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas, antara lain kendala tidak diberi ijin oleh Pemda Satgas Covid-19 sekitar 64 persen. Sebagian besar guru dan tenaga pendidikan belum mendapat vaksin sebesar 14 persen, belum mendapat ijin orang tua sebesar 10 persen dan alasan lain sebesar 22 persen,” urainya.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait PTM terbatas, upaya dilakukan Komisi X DPR RI dengan menggali informasi untuk mendapat data dan fakta aktual, penggunaan kurikulum darurat, implementasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri dan perkembangan vaksinasi bagi pendidik, tenaga pendidik dan anak didik.
“Kami berupaya menggali informasi kesiapan PTM terbatas secara langsung di daerah, dengan kunjungan spesifik di Sumut dan Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap mendapat data dan fakta aktual terkait perkembangan sekolah untuk PTM terbatas,”
“Kemudian penggunaaan kurikulum darurat selama pembelajaran dimasa pandemi, lalu bagaimana implementasi SKB 3 Menteri tentang panduan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Dan sejauh mana vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan serta anak didik diseluruh bidang pendidikan,” demikian disampaikan Ketua Tim Komisi X DPR RI.
Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Pemko Tebing Tinggi kepada Anggota Komisi X DPR RI dan penyerahan plakat dari Komisi X DPR RI untuk Pemko Tebing Tinggi.
Selesai melakukan kunjungan kerja di kantor Wali Kota, rombongan melakukan kunjungan kebeberapa sekolah, salah satunya SD Negeri 163080 Tebing Tinggi.
Turut hadir Sekdako Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP, Ketua DPRD Kota Basyaruddin Nasution, S.H., M.H., Wakapolres Kompol. Asrul Robert Sembiring,S.H.,M.H. mewakili Kapolres, Kasipidum mewakili Kajari, Kasdim 0204/DS May. Inf. Toto Riyanto mewakili Dandim 0204/DS, Ketua PA Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H., Ketua PN atau mewakili, Kakanwil Kemenag Kota Julsukri Mangandar Limbong, S.Ag., M.M., perwakilan Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, perwakilan Kepala Sekolah, perwakilan siswa SD, SMP dan SMA/SMK, tamu undangan serta rekan jurnalis media cetak, media elektronik dan media online.tim-Gnews-tv
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen-SDA) Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Ir Jarot Widyako SP-1 bersama kepala badan wilayah Sungai (BWS) sumatera 2, Maman Noprayamin ST.M.T kunjungi Kota Tebing Tinggi, sabtu (27/11/2021) pasca terjadi nya bencana banjir.
Dalam kunjungan itu, tim didampingi Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, Plt kepala dinas PUPR Reza dan kepala dinas kominfo Dedi Parulian Siagian, beserta camat dan lurah menunjukan lokasi lokasi yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai padang, lokasi yang dikunjungi antara lain kelurahan Sei padang, Kelurahan Bandar sakti dan kelurahan Bandar utama.
Dirjen SDA Kementrian PUPR menyampaikan akan segera melakukan penanggulangan darurat atas terjadinya banjir tersebut, seperti pembangunan Tanggul, perbaikan dan peninggian tanggul serta perbaikan pintu pintu klep yang ada, Tegas Dirjen SDA
Mengetahui bencana banjir yang melanda warga di Kota tebing tinggi Sumatera Utara , Pada jumat 26/11/21 tim khusus Garda pemuda Nasdem Kota Tebing Tinggi Sumut langsung gerak cepat turun ke lokasi banjir untuk membantu warga masyarakat yang terkena musibah banjir di Tebing Tinggi.
Garda Nasdem Kota Tebing Tinggi Yang di pimpin oleh bapak H .Muhammad azwar S.Si MM sebagai ketua DPD Garda Nasdem ya juga Wakil ketua DPRD Kota Tebing Tinggi-Sumut , memberikan bantuan berupa sembako dan air bersih di daerah Tambangan Hulu dan Flamboyan, kecamatan padang hilir Kota Tebing Tinggi.
Bantuan diserahkan langsung oleh bapak H .Muhammad azwar S.Si MM dengan cara Dor To Dor ke rumah rumah warga .
Usai menyerahkan bantuan di kecamatan padang hilir, Tim Garda Nasdem bergerak ke kecamatan rambutan yang juga terdampak bencana banjir untuk turut menyalurkan bantuan bencana banjir di daerah tersebut. Heri Hsb Gnewstv
Banjir kembali melanda kota T.Tinggi yang akhirnya beberapa elemen masyarakat lakukan upaya memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak banjir.
Tidak terkecuali partai Nasdem yang berhasil mendudukkan perwakilannya di legislatif kota T.Tinggi sebanyak 4 orang periode 2019 – 2024. Melalui sayap yakni Satgas Garda Pemuda Nasdem dan ketua DPD GP Nasdem H.Muhammad Azwar langsung turun ke lokasi memberikan bantuan sembako berupa beras, air bersih, pada Jumat (26/11/21) sekira 08.00 wib waktu setempat.
Ketua DPD GP Nasdem, H. Muhammad Azwar mengatakan pada wartawan, terkait dengan melimpahnya sungai Padang mengakibatkan kota T.Tinggi kembalidilanda banjir. Sebelumnya kota T.Tinggi menerima kiriman banjir pada Minggu (21/11/21) dari hulu, yakni kabupaten Simalungun yang melanda 4 kecamatan yakni kecamatan Padang Hulu, Kecamatan T.Tinggi Kota, kecamatan Bajenis, dan kecamatan Padang Hilir.
Pagi ini , 26 November 2021, Tebing Tinggi kembali dilanda banjir akibat meluapnya sungai Padang yang keberadaan nya tepat di tengah inti kota. Partai Nasdem melalui Satgas Garda Pemuda Nasdem dan ketua DPD GP Nasdem H.Muhammad Azwar yang juga merupakan wakil ketua DPRD kota T. Tinggi dan beberapa fungsionaris langsung turun meninjau kondisi lokasi terdampak banjir untuk beri bantuan berupa sembako berupa air bersih dan sembako.
Lanjutnya, dengan meluapnya sungai Padang kembali melanda kecamatan Rambutan dan kecamatan Padang Hilir. Untuk itu dengan rasa kemanusian terhadap masyarakat yang terdampak banjir, kami merasa prihatin dan empati dengan memberikan bantuan di wilayah Tambangan dan Flamboyan kecamatan Padang Hilir. “Dengan bantuan ini pihak masyarakat yang terdampak banjir dapat mengurangi beban moral. Untuk selanjutnya pihak kami tetap akan menyalurkan bantuan pada masyarakat kota T.Tinggi.”ucap Azwar. (Omryn Silalahi).
Konflik internal pihak Serikat Pekerja Medika Nusantara ( sp-spmn) dengan PT .Sri Pamela Medika Nusantara menyeruak hingga di luar perusahan Selasa 23 /11/21 lalu.
Hal ini di sampaikan langsung oleh ketua umum sp-spmn Rio Afandi Siregar di hadapan Pemred Gnews tv Bapak Rudianto Purba dan Redaktur Pelaksana Aan Wahyudi,Rio yang juga di dampingi seorang anggota rio pada Selasa 23/11/21 datang di kantor Gnews tv jl. Kartini nomor .11 Sumatera Utara.
Rio menjelaskan atas ketidak terimaanya sebagai ketua umum Serikat Pekerja PT. Sri Pamela Medika Nusantara atas teguran evaluasi kerja satu tahun terakhir yang di anggap tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja ,tanggung jawab serta ketidak telitian yang telah Rio lakukan sebagai kaur legal yang di lakukan pihak Direktur Dr.dr Beni Satria ,MK Selaku Direktur rumah sakit terhadapnya.
Hal itu terlampir pada surat peringatan III Nomor: SPDU /SA /1684 /XI/2021 ,namun pihak rio menganggap bahwa Direktur PT.Sri Pamela Medika Nusantara melakukan upaya union Busting atau pemberangusan serikat pekerja .
Sementara prihal konflik internal yang terjadi di Rumah Sakit ini,hingga sampai menyeruak ke luar perusahaan Direktur rumah sakit PT.Sri Pamela Medika Nusantara Dr.dr.Beny Satria MK saat di konfirmasi tim Gnews- tv Selasa 25 /11/21 via whatsapp mengatakan terkait hal itu kesemuanya sudah ia kuasakan ke pihak Kuasa hukum Direktur rumah sakit tersebut sebari memberikan nomor kontak whatsapp Kuasa Hukum, Namun saat di konfirmasi Jum’at 26/11/21 nomor Whatsapp tersebut menjawab bentar lagi boleh bang, on call atau chat Demikian ujar Kuasa Hukum .
Diawali ingin membersihkan lalang yang mengering, seorang penjaga gudang bernama Syahril Damanik (53), warga lingkungan I, kelurahan Lubuk Baru, kecamatan Padang Hulu, kota T.Tinggi saat dikonfirmasi wartawan mengakui semua kejadian pada Rabu (24/11/21).
“Saya bekerja di gudang bekas sawit baru 17 hari. Saya dipekerjakan seseorang yang mengakui nama Aguan. Sekitar jam 14.00 wib, saya membakar ilalang yang mengering. Namun dengan kencangnya agin berhembus, mengakibatkan menyambar lalang disekitarnya”, terang Syahril.
Lanjutnya, saya berusaha memadamkannya, namun api telah menyambar ban bekas disekitar itu. Kemudian membesar dan membakar semua ban bekas. “Membesarnya api, diakibatkan lokasi gudang tidak lagi tempat penyimpanan sawit. Hanya tempat sampah tandan sawit yang telah mengering dan tempat penyimpanan ban bekas yang tidak berguna lagi. Akibatnya api cepat menyambar dan membesar”, jelas Syahril.
Sementara Kabid Kebakaran Hersan mengatakan, adanya informasi kebakaran di kawasan jalan AMD, lingkungan I, kelurahan Lubuk Baru, kecamatan Padang Hulu, kota T.Tinggi, pihaknya langsung mengerahkan 5 unit truck pemadam kebakaran dibantu 1 unit truk pengangkut air langsung menuju lokasi. “Informasi yang kami terima dari warga masyarakat, langsung mengerahkan truck pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Sampai hari kami telah menghabiskan air sebanyak 10 liter air. Hingga akhirnya dapat meminalisir api. Yang menjadi pihaknya cepat bekerja, dikarenakan lokasi kebakaran jauh dari pemukiman”, ungkap Hersan.
“Jadi tinggal pendinginan aja di lokasi kebakaran. Untuk itu, kami berharap pada semua lapisan agar lebih berhati” untuk membakar sesuatu”, harap Hersan.
Berbagai daya dan upaya dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi beserta Polres Tebingtinggi, Kejari Tebingtinggi, Kodim 0204/DS guna menekan dan memutus penyebaran virus Covid-19 kini menunjukkan hasil.
Terbukti, saat ini Kota Tebing Tinggi telah masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.
Juru Bicara Pemko Tebingtinggi Dedi P. Siagian mengatakan hal ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 61 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
“Ya, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2 dan level 1, Alhamdulillah Kota Tebing Tinggi telah memenuhi kriteria dan ditetapkan masuk PPKM level 1,” ujar Kepala Dinas Kominfo Tebing Tinggi Dedi P. Siagian selaku Juru Bicara Pemko Tebingtinggi, saat memberikan keterangan di kantor Diskominfo Tebingtinggi Jl. Imam Bonjol, Rabu (24/11/2021).
Ucapan terimakasih pun disampaikan Jubir Pemko kepada unsur TNI (Kodim 0204 DS dan Koramil 13 TT), Polres Tebingtinggi, Kejari Tebingtinggi dan relawan dari berbagai pihak atas kerja keras dan kerjasamanya hingga Kota Tebing Tinggi masuk dalam PPKM level 1.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kodim 0204 DS dan Koramil 13 TT, Polres, Kejaksaan dan relawan, atas kerja keras, kerja sama dan kerja ikhlasnya, hingga Kota Tebing Tinggi masuk dalam PPKM level 1, Soliditas ini harus dipertahankan demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga hingga terbentuknya herd imunity yang kita harapkan pada program vaksinasi yang gencar diprogramkan oleh berbagai pihak, saat ini vaksinasi yang kita harus tuntaskan,” Ucap jubir pemko itu.
Lebih lanjut disampaikannya, meski saat ini Kota Tebing Tinggi telah berstatus level 1, namun Pemerintah Kota terus mengingatkan dan mengimbau warga agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.
“Kita tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita lengah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gelombang lanjutan sebaran wabah Covid-19,” ujarnya. Untuk itu, dia mengajak bersama-sama untuk patuh protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi.”Karena protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan kunci utama di dalam menekan dan memutus sebaran Covid-19,” pungkas Jubir Pemko.
