Tebing Tinggi- Gnews tv
Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M bersama Forkopimda menerima kunjungan kerja tim rombongan Komisi X DPR RI dalam rangka meningkatkan melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan terkait pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Tebing Tinggi, Jumat (26/11) bertempat di Ruang Aula Balai Kota.
Tim kunjungan kerja Komisi X DPR ini diikuti oleh 14 orang anggota dewan, dengan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. sebagai ketua tim. Dr. Sofyan Tan, Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi dan Putra Nababan (mantan presenter senior di salah satu stasiun tv terkemuka tanah air) termasuk kedalam rombongan tim.
Dalam paparannya, Wali Kota menyampaikan peta demografis Kota Tebing Tinggi dan jumlah pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/ SMK yang ada di Kota Tebing Tinggi.
“Kami utamakan pendidikan karena kota ini sejak zaman dulu memang pusat pendidikan untuk regent wilayah Serang Bedagai, Deli Serdang, Batu Bara dan ini semua berpusat di Kota Tebing Tinggi. Adapun jumlah PAUD di Kota Tebing Tinggi ada 101, SD ada 130, SMP ada 36 dan SMK ada 8 serta SMA ada 14,” urai Wali Kota.
Ditambahkan, Kota Tebing Tinggi telah memulai PTM Terbatas sejak 18 Agustus 2021, tiap hari melakukan tes kepada anak sekolah dan tenaga pendidik, vaksinasi terus menerus dilaksanakan dengan kontrol ketat protokol kesehatan menjadi bagian yang dilakukan.
Wali Kota juga menyampaikan beberapa aspirasi Kota Tebing Tinggi ke pemerintah pusat/ pihak terkait, diantaranya hal pembiayaan tenaga P3K, pemberian beasiswa minimal bagi sepuluh ribu siswa demi kemajuan pendidikan di Kota Tebing Tinggi, tambahan mobil operasional untuk perpustakaan keliling serta renovasi GOR Marah Halim dan GOR asber Nasution (yang akan menjadi salah satu venue PON tahun 2024).
Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan musibah banjir yang baru terjadi di Kota tebing tinggi dan memohon agar kiranya masalah banjir yang terjadi di Kota Tebing Tinggi dapat disampaikan dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk dapat ditanggulangi bersama.
“Hari ini kembali kami alami musibah banjir, disebabkan luapan sungai Padang dan Sungai Sibarok. Sungai ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan kami tak dapat memperbaikinya karena kemampuan keuangan kami tidak cukup dan sudah berkali-kali dimasukkan ke program strategis nasional,”
“Walaupun komisi X bukan bidangnya, tapi kami titip untuk disampaikan kepada pemerintah pusat tentang penangulangan banjir (sungai) yang ada di kota Tebing Tinggi,” ucap Wali Kota.
Diakhir, Wali Kota berharap agar Komisi X DPR RI dapat meneruskan aspirasi Kota Tebing Tinggi ke pemerintah pusat/ pihak terkait.
“Kiranya atas kunjungan Komisi X DPR RI menambah suasana semakin hangat dan semoga mendapat perlindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rejeki berlipat,” tutup Wali Kota.
Sementara, Ketua Tim Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dalam sambutannya menyampaikan hasil survey yang menunjukkan kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas, antara lain kendala ijin dari Pemda satgas Covid-19, belum vaksinnya tenaga pendidik dan belum mendapat ijin dari orang tua.
“Pada aplikasi survey pada 22 Agustus 2021, kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas, antara lain kendala tidak diberi ijin oleh Pemda Satgas Covid-19 sekitar 64 persen. Sebagian besar guru dan tenaga pendidikan belum mendapat vaksin sebesar 14 persen, belum mendapat ijin orang tua sebesar 10 persen dan alasan lain sebesar 22 persen,” urainya.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait PTM terbatas, upaya dilakukan Komisi X DPR RI dengan menggali informasi untuk mendapat data dan fakta aktual, penggunaan kurikulum darurat, implementasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri dan perkembangan vaksinasi bagi pendidik, tenaga pendidik dan anak didik.
“Kami berupaya menggali informasi kesiapan PTM terbatas secara langsung di daerah, dengan kunjungan spesifik di Sumut dan Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap mendapat data dan fakta aktual terkait perkembangan sekolah untuk PTM terbatas,”
“Kemudian penggunaaan kurikulum darurat selama pembelajaran dimasa pandemi, lalu bagaimana implementasi SKB 3 Menteri tentang panduan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Dan sejauh mana vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan serta anak didik diseluruh bidang pendidikan,” demikian disampaikan Ketua Tim Komisi X DPR RI.
Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Pemko Tebing Tinggi kepada Anggota Komisi X DPR RI dan penyerahan plakat dari Komisi X DPR RI untuk Pemko Tebing Tinggi.
Selesai melakukan kunjungan kerja di kantor Wali Kota, rombongan melakukan kunjungan kebeberapa sekolah, salah satunya SD Negeri 163080 Tebing Tinggi.
Turut hadir Sekdako Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP, Ketua DPRD Kota Basyaruddin Nasution, S.H., M.H., Wakapolres Kompol. Asrul Robert Sembiring,S.H.,M.H. mewakili Kapolres, Kasipidum mewakili Kajari, Kasdim 0204/DS May. Inf. Toto Riyanto mewakili Dandim 0204/DS, Ketua PA Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H., Ketua PN atau mewakili, Kakanwil Kemenag Kota Julsukri Mangandar Limbong, S.Ag., M.M., perwakilan Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, perwakilan Kepala Sekolah, perwakilan siswa SD, SMP dan SMA/SMK, tamu undangan serta rekan jurnalis media cetak, media elektronik dan media online.tim-Gnews-tv
