Hasil Pilpanag (Pemilihan Pangulu Nagori) secara serentak pada Rabu (15/03) di Kabupaten Simalungun tahun 2023, khususnya di Nagori Pematang Sidamanik, Rawatdi Sinaga unggul 688 suara, setelah mengalahkan dua calon lainnya Elon Jefri Manurung memperoleh 541 suara,dan Halomoan Silalahi memperoleh 499 suara.
Rawatdi Sinaga penduduk Sinaman Kecamatan Pematang Sidamanik, kepada Wartawan mengatakan, trimakasih kepada warga yang telah mendukungnya, semua ini tak lepas dari kerja keras para timnya yang selalu solit dalam masa Pilpanag selama ini, saya juga merasa bahagia, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kepercayaan masyarakat kepada saya, mudah mudahan semua akan saya jalankan sesuai dengan visi misi ketika saya hendak mencalonkan jadi Pangulu nagori, yaitu membangun daerah saya ujar Rawatdi .
Saya tetap berupaya menjadi pemimpin yang amanah, seperti memperhatikan warga masyarakat, supaya tidak tertinggal dengan daerah yang lain khususnya di nagori Pematang Sidamanik.
Kepala BPMN (Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori ) Kabupaten Simalungun, Sarimuda Purba SSTP, melalui Kabid Pemerintahan Nagori Lamhot Halolo SH, mengatakan sesuai hasil tahapan Pilpanag Kabupaten Simalungun pada Rabu (15/03) diikuti 763 calon peserta pangulu dan telah memenuhi persyaratan administrasi,
untuk memperebutkan 248 kursi Pangulu nagori, terdiri dari 339.206 pemilih yang terbagi 1.208 TPS ( Tempat Pemungutan Suara) dari 248 Nagori yang melaksanakan Pilpanag di Kabupaten Simalungun.
Pelaksanaan Pilpanag Kabupaten Simalungun terselenggara aman dan lancar.
Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Sumatera Utara, Jhon Manik mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra S menutup sejumlah lokasi judi yang kembali marak belakangan ini.
“Kita mendapat informasi sudah ada beberapa lokasi judi yang buka di wilayah Karo, Deli Serdang, Medan, Langkat dan Binjai, padahal Kapolda sudah jelas-jelas berkomitmen tidak boleh ada perjudian,” kata Jhon Manik, di sekretariat PJS Sumut Jalan HM Joni Medan, Rabu (15/3/2023).
Salah satu dampak dari hal ini, kata Jhon, adalah munculnya ancaman kepada jurnalis dari pihak-pihak yang merasa terganggu atas pemberitaan judi. Salah satunya, DL, seorang jurnalis online yang direndahkan dengan nada ancaman oleh seorang oknum Ketua OKP di Binjai.
“Kita prihatin, jurnalis yang memberi informasi tentang tindak pidana namun diancam dan ditakut takuti,” tambahnya.
Karenanya ia mendesak Kapolda Sumut untuk menindak tegas bahkan jika perlu langsung turun seperti yang selama ini dilakukannya dalam memberantas perjudian. “Kita sangat yakin dan percaya, Kapolda Sumut memiliki komitmen kuat dalam memberantas judi,” tegasnya.
Tindakan aparat, menurutnya harus tegas sehingga ada efek jera bagi para pelakunya. “Harus tindak tegas dan sikat habis, jangan seperti main petak umpet, datang polisi, sembunyi, pergi polisi, buka lagi,” pintanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DL sempat mengalami nada ancaman melalui pesan WA dari seorang oknum Ketua OKP Binjai pada Senin (13/3/2023) usai memberitakan lokasi judi di Brahrang Binjai. Pelaku bahkan merendahkan DL dengan kata Anj….g dan kalimat-kalimat yang merendahkan profesi jurnalis.
Kabar terakhir, kemarin, Selasa (14/3/2023) lokasi judi ini dikabarkan digrebek tim gabungan. Namun hari ini Rabu (15/3/2023) disinyalir kembali beroperasi.
Dari Instagram Cerita Anak Medan terlihat aparat gabungan menggrebek lokasi yang disebut di Brahrang dan Jalan Megawati Binjai pada Selasa (14/3/2023).
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP berbagai pengalaman dan pengetahuan terkait inovasi unggulan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu “Eco UMKM Untuk Tebing Tinggi Sejahtera” melalui Lesson Learned Webinar Series, Rabu (15/03/2023) dari Kantor Direktorat APEKSI, Rasuna Office Park III, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan – JAKARTA.
Kegiatan Lesson Learned Webinar series yang digelar oleh APEKSI bersama dengan PT. Surveyor Indonesia ini merupakan serangkaian acara yang ditujukan khusus untuk pemerintah kota seluruh Indonesia sebagaiwai, adah sharing dan pembelajaran.
dari pemenang program “Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) For Cities Tahun 2022 kepada peserta I-SIM for Cities.
APEKSI bersama dengan PT Surveyor Indonesia pada tahun 2022 telah menginisiasi program Rating dan Awarding SDGs untuk Pemerintah Kota, yaitu “Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities”. Program yang juga mendapat dukungan dari Kementerian PPN/ Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs ini merupakan gerakan inisiatif dalam meningkatkan integrasi, sinergi dan kolaborasi multistakeholders dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini.
Penyerahan penghargaan dari BAPPENAS terhadap program I-SIM for Cities ini telah dilakukan di awal Desember 2022, dengan menetapkan tiga pemenang utama dan 3 pemenang harapan untuk kategori pemerintah kota. Dimana Pemerintah Kota Tebing Tinggi meraih penghargaan terbaik ke-2 dari 74 Pemerintah Kota se-Indonesia.
Disampaikan Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi, bahwa Produk inovasi unggulan “Eco UMKM” Kota Tebing Tinggi dilatarbelakangi dari dukungan Pemko Tebing Tinggi dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kapabilitas dan sustainability UMKM, sehingga diharapkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
“Jadi Eco UMKM ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Dari situ kita menggandeng masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan dan mengembangkan produk-produk inovasi yang bahan dasarnya dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, yang mudah ditemui di sekitar kita,” jelas Pj. Wali Kota.
“Sehingga dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat (pelaku UMKM) diharapkan dapat membantu perekonomian para pelaku UMKM,” tambahnya.
Adapun beberapa produk inovasi Eco UMKM Kota Tebing Tinggi diantaranya, Eco-Batik, Eco-Print, bioflok limbah perikanan darat yang bisa digunakan sebagai pupuk cair bahan pertanian, dan budidaya pisang kepok keling yang sekarang sudah ekspor ke negara Malaysia dan di-retail di Kota Tebingtinggi.
Lebih lanjut dijelaskan Pj. Wali Kota, bahwa Eco UMKM ini memiliki dampak pembangunan berkelanjutan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM.
“Ada peningkatan penghasilan untuk pelaku Eco UMKM ini, sebelum adanya dukungan dari pemerintah kota (dari tahun 2017 – 2019) kalau kita hitung rata-rata penghasilan perbulan untuk pelaku UMKM Eco Print 2,75 juta/bulan, bioflok ikan 3 juta/bulan dan keripik pisang 4 juta/bulan,” ungkap Pj. Wali Kota.
“Namun, setelah kita (Pemko Tebing Tinggi) turut mendukung dan ambil bagian untuk pengembangan inovasi ini, penghasilan rata-rata pelaku UMKM mengalami peningkatkan, yang mana penghasilan UMKM Eco Print menjadi 6,5 juta/bulan, bioflok ikan 8 juta/bulan dan keripik pisang 13 juta/bulan,” lanjutnya.
Disampaikan Pj. Wali Kota, adapun peningkatan penghasilan pelaku UMKM tersebut dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah kota, stakeholder terkait dan pelaku UMKM, seperti bentuk dukungan dalam melakukan promosi, sosialisasi DNA bantuan permodalan.
Pj. Wali Kota mengatakan akan tetap berkomitmen untuk tetap mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi.
“Kita berkomitmen dengan beberapa OPD menganggarkan UMKM ini. Hal ini yang terus kami kembangkan dan majukan. Dengan demikian kemitraan dengan masyarakat dapat kami lakukan dengan baik, kolaborasi untuk memajukan daerah kita masing-masing,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pj. Wali Kota berharap dapat menginspirasi masyarakat dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk tetap berinovasi guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
“Semoga melalui kegiatan ini masyarakat di tanah air dapat terinspirasi untuk mulai menciptakan inovasi-inovasi baru guna mendukung pemulihan ekonomi nasional kita,” harap Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi.
Dalam paparannya, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi didampingi Kepala Bappeda Suheri Damanik, Kadis Kesehatan Muhammad Iqbal, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian dan Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan.
Sebagai wujud keberhadiran dan rasa syukur PTPN III pada umumnya dan PKS Rambutan pada khususnya, dan sebagai wujud implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, tgl 20 Januari 2023 Manajemen PKS Rambutan beserta jajarannya serta SPBUN memberikan bantuan kepada anak Yatim Piyatu yang berada di lokasi sekitar perusahaan. Bantuan yang diterima berupa perlengkapan sekolah, sembako dan uang tunai kepada 35 orang anak yatim dan piyatu Isnandar, BSc, S.Kom, MM selaku Manajer PKS Rambutan menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga penerima bantuan dan semoga anak2 yang mendapatkan bantuan menjadi oaring yang sukses nantinya dan meminta mendoakan agar PTPN 3 menjadi perusahaan terdepan, dan PKS Rambutan mencapai setiap target yang diberikan perusahaan. Di kesempatan terpisah, Rowin Josia Samosir, SE, QIA selaku Asisten Tata Usaha & Personalia PKS Rambutan menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini adalah salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PTPN III khususnya PKS Rambutan sebagai wujud implementasi CSR kepada masyarakat sekitar.
Proyek yang dikerjakan Terkait aktifitas pengerukan tanah sedang dikerjakan PT Karya Sari Dinata (KSD) Medan untuk penimbunan Jalan Tol di Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, disinyalir pengerukan tanah tersebut telah membuat resah masyarakat setempat.
Selain telah merusak fasilitas jalan dan drainase milik pemerintah nagori, alat berat ekskavator milik PT KSD juga menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat yang bangunan rumahnya rusak parah.
Kondisi tersebut disinyalir diperparah dengan ulah Ketua Maujana Nagori Huta Parik, disebut-sebut berisi al Sahrul Efendi menjadi agen jual-beli tanah dari pemilik tanah, Sarkum, warga Nagori Taratak Nagodang, kepada PT KSD, yang tidak kunjung merealisasikan perjanjian kesepakatan bersama masyarakat terdampak.
Pemilik tanah, Sarkum, melalui anak kandungnya, Adol, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang keresahan warga setempat. Itu dikarenakan, pembelian tanah diserahkan PT KSD kepada SE (Ketua Maujana Nagori Huta Parik) untuk berurusan dengan pihaknya.
“benar pak, ukuran tanah orang tua saya gak sampai dua hektar sekitar empat puluh delapan rante. Harganya, kalau gak salah seratusan juta lebih pak. Pak Sahrul, dialah yang mencari pemborong membeli tanahnya. Iya, agenlah pak. Soal warga yang terdampak, itu urusan Pak Sahrul. Kami kan menerima bulat uang pembelian tanah aja pak”, kata Adol, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (14/3/2023).
Ketua Maujana Nagori Huta Parik, Sahrul Efendi, membenarkan dirinya sebagai agen jual-beli tanah milik Sarkum dengan PT Karya Sari Dinata (KSD) Medan. Tanah itu, menurut Sahrul Efendi, akan digunakan untuk menimbun proyek Jalan Tol yang tengah dikerjakan.
Ditanya, apakah benar dirinya juga berperan sebagai penghubung dari pihak Kontraktor Jalan Tol dan PT Karya Sari Dinata (KSD) kepada masyarakat terdampak. Sahrul Efendi mengakuinya.
“iya, betul. Kita sudah ketemu, sudah ada kesepakatan dengan warga, untuk memperbaiki jalan, lenning, dan rumah-rumah yang terdampak. Hitam di atas putih?, kita sudah videokan pertemuan kesepakatan”, ucap Sahrul saat dihubungi melalui telepon seluler.
Sementara, Gamot (Kepala Dusun) 1/48, Nagori Huta Parik, Suparni, mengaku khawatir dengan kejelasan realisasi kesepakatan yang dilakukan Sahrul Efendi. Hingga hari ini, menurut Suparni, dirinya bersama masyarakat terdampak tidak menerima bukti perjanjian kesepakatan secara tertulis untuk pemberian materi atas kerugian yang dialami.
“sampai hari ini tidak ada hitam di atas putih. Setelah selesai pertemuan kemarin, kami tidak tahu lagi kelanjutannya. Nanti yang kami takutkan, setelah selesai pengerukan tanah Itu kami gak tahu kelanjutannya. Itu yang kami khawatirkan. Saya selaku Gamot, nanti dikejar-kejar masyarakat pula. Ada sekira lima puluh warga yang terdampak”, sebutnya saat ditemui di Kantor Pangulu Huta Parik.
Pj Pangulu Huta Parik, Wagiran, kepada wartawan mengaku, bahwa pihaknya tidak pernah diberitahu tentang aktifitas pengerukan tanah yang dipercayakan kepada Ketua Maujana, Sahrul Efendi. Pihaknya, menurutnya hanya menekankan pada setoran Pendapatan Asli Daerah atas pengerukan tanah tersebut.
“soal izin atau apapun yang berkaitan dengan pengerukan tanah, kita (Pemerintah Nagori Huta Parik), sampai sekarang tidak mengetahuinya. Kita hanya mengingatkan pihak pengeruk atau perwakilannya untuk membayarkan retribusi PAD saja”, ungkap Wagiran saat diwawancarai di ruang kerjanya.(tim)
Guna mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya membangun desa di Kabupaten Batu Bara, berharap sinergitas antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hal itu disampaikan Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., saat menghadiri sosialisasi percepatan penyerapan APBDes tahun anggaran 2023, di aula Singapore Land, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Selasa (14/03/2023).
“Pemerintah desa dengan BPD harus saling bersinergi, menjalin komunikasi yang baik, bekerjasama dan bermusyawarah guna membangun desa di Kabupaten Batu Bara,” ungkap Zahir.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batu Bara Radyansyah F Lubis mengatakan kegiatan ini untuk memberi pemahaman dengan telah diundangkannya regulasi baru yang mengatur pengelolaan keuangan desa tahun 2023 kepada seluruh penyelenggara pemerintahan desa.
“Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemkab Batu Bara untuk menciptakan keharmonisan antara kepala desa, BPD, perangkat desa, dan TP-PKK desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,” ujar Radyansyah
Adapun yang menjadi narasumber/fasilitator pada sosialisasi tersebut yakni Bupati Zahir, Kapolres Batu Bara AKBP Jose D.C. Fernandes, Kejaksaan Negeri Batu Bara dan perwakilan Dandim 0208 Asahan.
Bupati Zahir mengatakan hadirnya para narasumber untuk membantu permasalahan tidak lancarnya penyerapan dana desa antara kepala desa dengan BPD
“Bersama Kapolres, Dandim dan Kajari duduk bersama membantu ini karena sudah masuk triwulan pertama dan harus cepat terselesaikan karena ini tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati Zahir.
Kegiatan ini juga diikuti perwakilan DPRD Batu Bara Citra Muliadi Bangun, Ketua TP-PKK Batu Bara Ny. Hj. Maya Indriasari Zahir, S.E., Ketua TP-PKK kecamatan dan desa se-Kabupaten Batu Bara, para camat se-Kabupaten Batu Bara dan kepala desa se-Kabupaten Batu Bara.
Sebahagian warga merasa senang ketika Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir,M.AP memberikan solusi untuk atasi banjir, pada saat meninjau lokasi yang merendam 5 unit rumah di Lingkungan VII, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Selasa(14/03/2023).
Bupati Zahir mengatakan untuk menanggulangi banjir di kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas PUTR yang bekerja sama dengan PT. Lonsum akan membersihkan aliran sungai dengan menggunakan alat berat escavator untuk mengantisipasi banjir susulan.
Dimana, Banjir yang merendam kawasan tersebut akibat adanya pengalihan aliran sungai untuk pengisian kolam ikan sehingga menyebabkan alur sungai menyempit dan air sungai meluap saat hujan deras.
“Semua ada solusi, bagi warga yang punya usaha kolam ikan nanti akan diberi solusinya, yang terpenting warga tidak mengalami banjir lagi,” ungkap Zahir.
Salah seorang warga korba akibat banjir Abdurrohim Siregar mengaku senang karena Bupati Zahir akan mengembalikan kondisi sungai seperti semula.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyediakan Posko kesehatan untuk layanan berobat serta memberikan bantuan sembako kepada korban terdampak banjir.
Turut serta, Kepala BPBD Batu Bara Achmadan Choir, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB dr. Deni Syahputra, Kasat Pol PP Batu Bara Rahman Hadi, Kapolsek Lima Puluh AKP Rusdi, Camat Lima Puluh Rahmad Khaidir dan Lurah Lima Puluh Kota Roby Gunawan Wibisono.
Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernandes S.I.K turun langsung membantu mengevaluasi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas secara beruntun yang melibatkan 4 unit kendaraan sekaigus membuat pengemudi dan penumpang sekarat, di Jalinsum Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara. Selasa(14/03/2023).
Kepada Wartawan, Kapolres Batu Bara, AKBP Jose Fernandes, melalui Kasat Lantas, AKP HW Siahaan, membenarkan atas terjadinya laka beruntun yang melibatkan beberapa unit kendaraan.
“Lima orang dilarikan ke Klinik terdekat,”jelas Kasat Lantas.
Menurut keterangan, lanjut Kasat Lantas, satu unit truk tronton BK 8797 FU datang dari arah Medan menuju Kisaran melebar kekanan dan secara bersamaan dari arah berlawanan datang mobil pickup BM 9590 CB, tibanya dilokasi kejadian tabrakan pun tidak bisa dihindari.
Selain, truck tronton dan mobil Pick Up, satu unit mobil Avanza berwarna putih dan mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara ikut dalam kecelakaan tersebut.
“Semua kenderaan yang terlibat kecelakaan telah diamankan petugas Satlantas Polres Batu Bara,” ujar HW Siahaan.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi S.Sos, M.TP menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan, karena Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi yang diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Muhammad Dimiyathi,dinilai sukses mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Tebing Tinggi.
Penghargaan bertajuk “UHC Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia,” diserahkan langsung oleh Wakil Presiden kepada 22 Gubernur serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota/Bupati dan disaksikan Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/03/2023).
UHC Award 2023 diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Penghargaan tersebut diberikan kepada kepada 22 Kepala Daerah Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang dibagi dalam dua sesi, yaitu penyerahan penghargaan kepada Daerah Provinsi dilakukan oleh Wakil Presiden KH. Maruf Amin sedangkan bagi Kabupaten/Kota diserahkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin sangat mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam menjalankan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu dengan mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program JKN dan meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Penyerahan Penghargaan pada hari ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN, khususnya yang 95 persen dari warganya telah terdaftar program JKN,” jelas Menko PMK.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
PJ. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan penghargaan ini merupakan hasil buah kerjasama dan koloborasi antara Pemko Tebing Tinggi dengan BPJS Tebing Tinggi yang berhasil mengcover 98,88% masyarakat Kota Tebing Tinggi terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami Penjabat Wali Kota Tebing memberikan apresiasi kepada jajaran Pemko Tebing Tinggi dan BPJS Tebing Tinggi yang telah berhasil memperoleh UHC award dalam rangka tercovernya 98% lebih warga Kota Tebing Tinggi yang masuk kedalam jaminan kesehatan Nasional,” ungkap Pj. Wali Kota Muhammad Dimiyathi.
Pj. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN.
“Oleh karena itu, bagi warga yang belum terdaftar di JKN agar segera mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan agar segera terdaftar dan bisa menjadi peserta JKN,” harapnya.
Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, S.STP, M.Si, Kadis Kesehatan dr. Muhammad Iqbal, Sp. P, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Direktur RSUD Kumpulan Pane Dr. Irwansyah, Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Pulungan, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dr. Derlina Nasution, Kabid Aptika M. Furqon Syahputra, Kasubbag Protokol Faisal Ahmad.
Dijadwalkan besok rabu 15/3/2023 Pemerintah kabupaten Simalungun laksanakan pemilihan Pangulu serentak.Menurut kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN) Simalungun Sarimuda Purba SSTP kepada wartawan selasa 14/3 di Simalungun mengatakan sebanyak 248 Nagori(desa) yang akan laksanakan pemilihan Pangulu.
Lebih lanjut Purba menyebutkan pemilihan pangulu kali ini para Calon tidak dibebani biaya semua ditangung pemerintah kabupaten Simalungun.Dia berharap pelaksanaan di Nagori masing-masing berjalan lancar dan sukses sesuai yang diharapkan.
Beberapa calon Pangulu di Simalungun yang dihubungi wartawan mengakui untuk calon pangulu periode 2023-2026 ini tidak dibebani biaya srmua ditangung pemerintah kabupaten Simalungun.
Lamhot Haloho selaku kepala bidang Pemerintahan Nagori kantor BPMN Kabupaten Simalungun menambahkan untuk persiapan pemilihan Pangulu serentak sejumlah 248 Nagori persiapannya sudah matang,Haloho berharap kalah menang tetap harus rukun.
