Simalungun-Gnewstv.id

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2022 – Unaudited dari Pemda Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  RI Perwakilan Sumatera Utara .

LKPD Kabupaten Simalungun TA 2023 diserahkan Bupati langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut,  Eydu Oktain Panjaitan di Kantornya, ditandai dengan penandatanganan Berita acara penyerahan LKPD di Medan Kamis (31/3). 

   Bupati Simalungun berharap Simalungun bisa menjadi lebih baik, sembari memohon petunjuk dan arahan dari BPK.RI .

  Pemerintah kabupaten Simalungun berharapkan BPK menyampaikan apa yang menjadi kekurangan kami, agar kami bisa berbenah untuk jauh lebih baik,”ucap Bupati. 

Sementara itu,  Kepada BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bawah Simalungun merupakan Kabupaten dengan kepatuhan dan ketaatan dalam menyampaikan laporan keuangan nya dari 33 Kabupaten dan kota di Provinsi Sumut. 

Eydu mengatakan bahwa, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terinci pada 3 Sampai dengan 18 April  2023 dan 26 April sampai dengan 2 Mei 2023 yang akan datang.

Tampak hadir memdampingi Bupati saat menyerahkan LKPD tersebut antara lain Kepala Inspektorat Roganda Sihombing, Kaban Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Frans N Saragih,  Sekretaris Inspektorat Jurist L Saragih dan sejumlah pejabat di BPK RI dan Inspektorat Simalungun, 

(Surati-Js) Gnewstv.id 

Medan-Gnewstv.id 

Berita Penegasan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Zulkarnain bahwa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 1, 2 dan 3 Petisah Tengah secara sah aset milik Pemko Medan yang saat ini dimuat disejumlah media Cetak dan Online bahkan tayang di media elektronik merupakan hal yang keliru dan tidak mempunyai Dasar kuat.

Hal ini ditegaskan oleh Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn. selaku Notaris/PPAT yang juga sebagai Dosen Program Studi Magister Kenotariatan FH USU – Medan yang juga Konsultan Hukum Forum Petisah Bersatu (FPB) kepada awak media, Kamis (30/3/2023) di medan.

“Dimana saat ini Tidak bisa dibantah, masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat dan pemerintah (termasuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan) yang belum memahami dengan baik dan benar tentang keberadaan Hak Pengelolaan (HPL) baik dari aspek historis, filosofis maupun substansinya,” Ujar Henry.

Pemahaman Pemko Medan yang belum baik dan belum benar terkait keberadaan HPL terlihat dengan jelas dan nyata pada kebijakan Pemko Medan dalam menjalankan kewenangannya selaku pemegang HPL di atas tanah HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah Kota Medan. 

“Pemahaman Pemko Medan yang belum baik dan belum benar terkait keberadaan HPL ini semakin diperburuk pula dengan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (PERMENDAGRI 19/2016),” Tegas Dosen Program Studi Magister Kenotariatan FH USU – Medan ini.

Menurut Hendry Pemahaman yang baik dan benar terhadap keberadaan HPL di Indonesia hanya dapat diperoleh dengan merujuk atau berpedoman kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (UU CIPTA KERJA), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (PERMENATR/KABPN 18/2021).

Artikel ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi Pemko Medan atau pihak manapun selaku pemegang HPL (terutama pemerintah daerah), untuk memahami dengan baik dan benar terkait keberadaan HPL di Indonesia agar masyarakat tidak menjadi korban.

1. HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah bukan aset  Pemko Medan.

Menurut UU 1/2004, yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Selanjutnya menurut UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020 dan PERMENDAGRI 19/2016 dikatakan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

 Dengan berpedoman kepada UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020 dan PERMENDAGRI 19/2016 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa HPL itu bukan aset yaitu sumber daya yang berupa uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang. 

HPL juga bukan barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) karena HPL tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan atau dipindahtangankan. 

HPL juga bukan barang atau benda atau hak kebendaan yang dapat dikuasai oleh Hak Milik, karena HPL itu bukan hak-hak atas tanah. 

Salah satu bukti bahwa HPL bukan hak atas tanah adalah adanya larangan HPL untuk dipindahtangankan (dialihkan) dan dijadikan jaminan hutang.

Lalu apakah sesungguhnya HPL itu ? 

Menurut UU CIPTA KERJA, PP 18/2021 dan PERMENATR/KABPN 18/2021, HPL adalah Hak Menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL.

HPL adalah segempil atau secuil (sedikit) dari Hak Menguasai Negara.  Hak Menguasai Negara adalah sebutan atau nomenklatur yang diberikan oleh UUPA untuk menunjukan hubungan konkret antara  Negara dan tanah di Indonesia. 

     Menurut UUPA, Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia diberikan kuasa oleh bangsa Indonesia untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia. Pemberian kuasa tersebut menurut UUPA berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yang berbunyi  : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, menurut UUPA bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Perkataan “dikuasai” memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk :

1.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3.menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut menurut UUPA digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut UUPA wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menurut UUPA terkait dengan azas otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan agraria (pertanahan) menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. 

Menurut UU CIPTA KERJA dan PP 18 Tahun 2021 sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada: a. instansi Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan bank tanah; d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. badan hukum milik negara/daerah; atau f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. 

Hak pengelolaan menurut UU CIPTA KERJA dan PP 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan untuk : a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/ atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian,

Berdasarkan ketentuan UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020, PERMENDAGRI 19/2016 dan UU CIPTA KERJA, PP 18/2021 dan PERMENATR/KABPN 18/2021 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa HPL bukan merupakan atau tidak dapat dikategorikan sebagai aset atau barang milik Pemko Medan akan tetapi merupakan pelimpahan kewenangan (medebewind)  atau pemberian kuasa dari Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional) kepada Pemko Medan dan pelimpahan kewenangan (medebewind)  atau pemberian kuasa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang atau aset milik daerah karena pelimpahan kewenangan (medebewind)  atau pemberian kuasa tersebut bukan hak kebendaan yang berupa hak-hak atas tanah.

2. Pemko Medan tidak boleh bertindak sebagai pemilik tanah.

Menurut Pemko Medan, tanah HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah adalah sah aset milik Pemko Medan. Pendapat ini diutarakan dengan mengacu atau berpedoman kepada UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020 dan PERMENDAGRI 19/2016, dengan asumsi bahwa tanah HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah tersebut adalah merupakan barang milik daerah (milik Pemko Medan) yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah (Pemko Medan).

UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020 dan PERMENDAGRI 19/2016 menetapkan dan mengatur bahwa negara / daerah  dapat bertindak sebagai pemilik tanah di Indonesia. Penetapan dan pengaturan bahwa negara / daerah dapat bertindak sebagai pemilik tanah di Indonesia sesungguhnya adalah pelanggaran dan bertentangan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 dan UUPA. 

Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut UUPA bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan yang menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pendirian  tersebut di atas UUPA menegaskan bahwa perkataan “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki.” 

Selain itu, Negara sebagai pemilik tanah menurut UUPA juga bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas Negara yang merdeka dan modern. 

Pendirian UUPA tersebut memang sangat tepat, karena secara historis, konsepsi Negara  sebagai pemilik tanah adalah konsepsi Negara feodal dari zaman abad pertengahan, sebagai contoh konsepsi hukum tanah Inggris dan bekas Negara-negara jajahannya. 

Dalam konsepsi feodal ini semua tanah adalah milik Raja dan siapapun hanya menguasai dan menggunakan tanah milik Raja sebagai penyewa. Konsepsi Negara sebagai pemilik tanah dijumpai juga dalam konsepsi Negara Komunis sebagaimana ditemukan dalam hukum tanah di Rusia yang mulai diterapkan setelah golongan komunis berhasil merebut kekuasaaan pemerintahan pada tahun 1917. 

Negara Republik Indonesia bukan Negara yang berkonsepsi feodal dan juga bukan Negara yang berkonsepsi komunis, oleh karena itu asumsi Pemko Medan bahwa tanah HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah yang dikuasai Pemko Medan tersebut adalah merupakan barang milik Pemko Medan adalah suatu pemahaman yang tidak baik dan tidak benar dari sudut pandang UUDNRI Tahun 1945 dan UUPA. 

3. Pemko Medan harus tunduk kepada Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, UUPA UU CIPTA KERJA, PP 18/2021 dan PERMENATR/KABPN 18/2021 karena HPL bukan aset atau barang milik Pemko Medan.

Oleh karena HPL itu bukan aset atau barang milik Pemko Medan sebagaimana ditentukan oleh UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020, dan PERMENDAGRI 19/2016 seperti diuraikan di atas maka Pemko Medan selaku pemegang HPL seharusnya tidak tunduk kepada ketentuan terkait aset atau barang milik daerah sebagaimana ditentukan oleh   UU 1/2004, PP 27/2014, PP 28/2020, dan PERMENDAGRI 19/2016.

Selaku pemegang HPL atau penerima pelimpahan kewenangan dari Hak Menguasai Negara (medebewind) Pemko Medan seharusnya tunduk dan patuh kepada Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, UUPA, UU CIPTA KERJA, PP 18/2021 dan PERMENATR/KABPN 18/2021.

4. HPL No. 1, 2 dan 3 Petisah Tengah yang dipegang oleh Pemko Medan dapat dihapuskan.

Menurut UU CIPTA KERJA dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat membatalkan dan/ atau mencabut HPL sebagian atau seluruhnya. Tata cara pembatalan HPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan dan/atau pencabutan HPL ini diatur dalam PP 18/2021.

Menurut PP 18/2021 ditentukan bahwa salah satu sebab HPL hapus adalah karena dibatalkan haknya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena cacat administrasi. Yang dimaksud dengan cacat administrasi adalah cacat substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat kewenangan. 

Berdasarkan ketentuan PP 18/2021 tersebut, Sertipikat HPL Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3,  yang dipegang oleh Pemko Medan, yang terletak di Kelurahan Petisah Tengah, seluas 40 (empat puluh) Hektar, telah memenuhi persyaratan hukum untuk dihapuskan dengan cara dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena pelaksanaan kewenangan HPL oleh Pemko Medan telah mengalami cacat kewenangan atau yuridis.

Cacat kewenangan ditemukan karena Pemko Medan telah melampaui kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dengan menerbitkan Hak Sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di atas HPL yang dipegangnya tersebut di atas. 

Dikatakan telah melampaui kewenangan karena PP 18/2021 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Pemegang HPL (termasuk Pemko Medan) untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah HPL untuk dikerjasamakan dengan pihak lain dengan memberikan Hak Sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan PP 18/2021 juga sama sekali tidak mengatur dan tidak mengenal Hak Sewa di atas HPL. PP 18/2021 hanya mengatur dan mengenal Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) di atas HPL.

Menurut PP 18/2021 disebutkan bahwa HPL yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. 

Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan/atau Hak Pakai untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan sifat dan fungsinya.

Selanjutnya menurut PERMENATR/KABPN 18/2021 ditentukan bahwa kewenangan penetapan HPL  dan penetapan hak atas tanah berupa pemberian hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah Negara atau hak pengelolaan berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan di tangan Pemko Medan, oleh karena itu apapun alasannya Pemko Medan tidak berwenang memberikan hak-hak atas tanah termasuk Hak Sewa di atas HPL yang dipegangnya. 

Cacat kewenangan Pemko Medan yang melampaui kewenangan yang dilimpahkan kepadanya juga ditemukan atas penolakan Pemko Medan untuk memberikan rekomendasi perpanjangan HGB yang telah berakhir di atas tanah HPL yang dipegangnya karena menurut PERMENATR/KABPN 18/2021 salah satu syarat perpanjangan dan/atau pembaruan HGB di atas tanah HPL adalah surat rekomendasi mengenai perpanjangan dan/atau pembaruan HGB dari pemegang HPL. 

Seharusnya Pemko Medan tidak boleh menolak memberikan rekomendasi karena pemberian rekomendasi oleh Pemko Medan adalah hak dari pemegang HGB dan hak ini dijamin oleh PP 18/2021 yang mengatakan bahwa pemegang hak di atas HPL dijamin memperoleh perpanjangan dan/atau pembaruan hak dari pemegang HPL yang dicantumkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jaminan yang sama juga diatur dalam PERMENATR/KABPN 18/2021,  yang antara lain menentukan bahwa HPL yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah kepada pihak lain dilakukan berdasarkan kerjasama dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang HPL dengan pihak lain memuat jaminan pemegang hak atas tanah di atas HPL untuk memperoleh perpanjangan dan/atau pembaruan dari pemegang HPL. 

Cacat kewenangan dan atau cacat yuridis adalah alasan yang sah dan berdasar menurut hukum untuk menghapuskan HPL Pemko Medan dan atau mencabut kewenangan Pemko Medan dalam memberikan rekomendasi atas perpanjangan HGB di atas HPL Petisah Tengah Medan.

Keterangan Gambar  : Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn. selaku Notaris/PPAT yang juga sebagai Dosen Program Studi Magister Kenotariatan FH USU – Medan yang juga Konsultan Hukum Forum Petisah Bersatu (FPB)

Tim-Gnewstv

Pematang Siantar-Gnewstv.id

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirtauli Pematang Siantar Gratiskan tagihan air selama bulan Ramadhan disemua Mesjid yang ada di kota Pematang Siantar, oleh Dirut Ir. Zulkifli Lubis, MT. 

Momentum Safari Ramadhan 1444 H/2023 M Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar diawali di Masjid Taqwa, Jalan Pematang Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan, Selasa (28/03/2023) malam. Di masjid tersebut, Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dan Ketua Dekranasda H Kusma Erizal Ginting menunaikan sholat Isya dan Tarawih berjamaah, serta menyerahkan bingkisan kepada pengurus Badan Kenaziran Masjid (BKM).

Dalam sambutannya, dr Susanti  menyampaikan kegiatan Safari Ramadhan sebagai bentuk silaturahmi Pemko Pematang Siantar dengan masyarakat. Juga sebagai wujud bahwa Pemko Pematang Siantar hadir di tengah-tengah masyarakatnya untuk bersama-sama membangun Kota Pematang Siantar.

Mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematang Siantar itu juga menerangkan, Pemko Pematang Siantar melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Uli menggratiskan tagihan air selama bulan Ramadhan di semua masjid yang ada di Kota Pematang Siantar.

Kebijakan tersebut, kata dokter spesialis anak itu, sebagai wujud nyata kepedulian Pemko Pematang Siantar bagi masyarakat yang menjalankan ibadah, khususnya selama bulan suci Ramadhan. 

“Semoga kegiatan ini semakin mempererat tali silaturahmi kita, masyarakat dan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan berkualitas” tutur alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta itu.

Selain kepada pengurus BKM, dalam Safari Ramadhan di Masjid Taqwa, dr Susanti juga memberikan bingkisan kepada anak-anak.

(Surati)

JAKARTA-Gnewstv.id 

Indonesian Audit Watch (IAW) dan Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera), menyampaikan pengaduan masyarakat (dumas) terkait sejumlah pesohor tanah air dan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/3/2023). 

Materi yang dilaporkan terkait modus tindak pidana diantaranya merekayasa daftar harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Negara(LHKPN) sesuai ketetapan KPK dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Usai mengadukan kasus tersebut ke kantor KPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Sekretaris IAW Iskandar Sitorus mengatakan, modus yang dilakukan pihak yang dilapirkan itu bertujuan untuk mengelabui KPK dari hal yang sesungguhnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

“Sehingga hal itu menjadi patut untuk diselidiki bahkan disidik KPK dari penyelidikan terhadap laporan LHKPN penyelenggara Negara,” ucap Iskandar Sitorus. 

Didampingi Ketua Umum Formapera Teuku Yudhistira, Iskandar menambahkan  mengenai modus-modus tersebut, cenderung kuat terkategori sebagai sesuatu tindakan yang terhadap peraturan perundangan oleh seseorang penyelenggara negara. 

“Ketua KPK yang kami hormati, ini masukan yang kami temukan berdasar data publik. Semoga bisa menjadi tambahan perbendaharaan bagi KPK guna menelisik isi LHKPN,” tegas Iskandar. 

Disampaikannya, modus pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang sudah disidik KPK. 

”Salah satu pendalaman yang kami lakukan adalah penelusuran terhadap upaya mengerakkan kekayaan-kekayaan yang diduga terafiliasi dengannya tetapi tidak tercatat pada LHKPN, semoga ini bisa dideteksi KPK,” jelasnya. 

Terkait hal ini juga, Ketua Umum Formapera Teuku Yudhistira menambahkan, lingkaran korupsi yang begitu rapi ini merupakan satu Dari koneksivitas terhadap inisial HS istri dari WS yang memiliki saham pada PT LIM yang sebagai pengendali (induk utama) saham terbesar PT CD Tbk. 

“Dimana pada korporasi itu terdapat juga korporasi NU LTD dari British Virgin Island dengan kepemilikan 240.117 lombar seri A dan 1328 seri B. Pada korporasi Iain. HS juga memiliki 72 lembar saham bersama-sama dengan ENT (Istri RAT) yang memiliki 45 lombar di PT BHA dan mereka juga bersama-sama ada memiliki saham di PT BSI dimana pemilik saham pada PT BS itu adalah PT SIS, ada juga saham IM LTD dengan 9,16% berasal dari British Virgin Island, Induk PT CD Tbk itu sendiri adalah PT GN,” papar Yudhistira. 

Kedua, kata pria yang akrab disapa Yudhis ini, bahwa terdeteksi ada 19 orang Iainnya yang terkoneksi dengan seluruh lingkup korporasi yang terafiliasi dengan RAT untuk djperiksa. 

“Kurang lebih 22 korporasi Iain yang bergerak dibidang properti dan tambang karena antar korporasi tersebut tenyata saling terkonsolidasi dalam kaitan kepemilikan saham,” tambah Yudhis. 

Afiliasi bisnis lain istri pejabat HS yang terkait istri RAT juga memiliki bisnis Fitnes, Kost-kostan bernama Grasta, Eorup online Shop, Betrand mom shib, 3 stops Pondok Indah, Golden Ioaf Jakarta, Studio yoga Bintaro, Petshop dog rensia, Residen komplek PLN, rumah di Jalan Kartika Alam 2 No.46 Pondok Indah, Kosan Embun Casya, di Jalan Garuda 3 No.5 Rempoa. 

Lain halnya menantu RAT yakni JIS anak dari selebriti tanah air berinisial JP, juga terafiliasi berbisnis dengan pesohor negeri yang merupakan orang kaya baru (OKB) berinisial R atau seminimal-minimalnya dalam kaitan tata kelola usaha bermodal statuta sekitar Rp170 miliar. 

“Besan RAT sendiri memiliki bisnis motor gede (Moge) dan penjualan bahan bangunan seperti baja otomotif superblok (BOS) sorta PT JKSW ,” tegas Yudhis.

Surya Darma-Gnewstv.id 

Simalungun, Gnewstv.id

Lebih kurang seribuan hektar Proyek Repanting (peremajaan sawit) diperkebunan Marihat dan Balimbingan saat ini sedang dikerjakan Kontraktor(Vendor) ditemui beberapa kejanggalan dilapangan dan dikonfirmasi via seluler (HP)pada Asisten afdeling dan Maneger tidak bersedia memberi keterangan bahkan tidak menggubris wartawan.

Pekerjaan Vendor dilapangan sesuai hasil keterangan yang diperoleh dari lapangan bahwa cipingan batang sawit sudah tidak sesuai yang diharapkan,bahkan ada juga beberapa tempat yang tidak diluku(jhonder) untuk menggemburkan tanah.

Seperti pengakuan salah seorang karyawan mengaku Mandor besar R S dihadapan beberapa wartawan pekan lalu kalau kami karyawan habis seperi buah simala kama,namun demikian sebagai mandor sudah menegor cara kerja Vendor di afdeling IV  Kasindir bahkan sudah diperintah secara lisan untuk diperbaiki sampai saat ini Vendor tidak melakukan.

RS menyebutkan di afdeling IV Kasindir  kebun Balimbingan lebih kurang 495 hektar Replanting itu sepengetahuannya dibagi tiga Vendor masing-masong Sug, BD dan Ay dan di afdeling I kebun Balimbingan lrbih kurang 329 hektare yang direplanting diperkirakan didua afdeling kebun Balimbingan lebih kurang 800 hektar.

Sementara diperkebunan Marihat khusus afdeling I seluas 153 hektar di afdeling V dan VI ratusan hektare juga saat ini sedang dikerjakan Vendor.Anehnya walau para karyawan mengku ada beberapa kejanggalan dilapangan Asisten afdeling bahkan Maneger tidak mau tau alias tutup mata atau  di duga sudah ada konsfirasi kerja sama untuk menggaet keuntungan lebih besar.

Menjadi pertanyaan tertutupnya Para Maneger dan Asisten di dua perkebunan ini soal proyek replanting apa ada Intervensi dari kantor direksi karna di sebut-sebut Vendor orang-orang dekat pejabat tera di kandir,

 (surati)

Pematang Siantar, Gnewstv.id

Kapolres Pematang Siantar Bersama Ketua Bhayangkari Cabang Berikan Bansos Kepada Masyarakat Pemulung Tanjung Pinggir

Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SH, SIK bersama Ketua Bhayangkari Cabang Polres Pematang Siantar Ny. Mourine Fernando melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat pemulung di Tanjung Pinggir tepatnya dekat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, jalan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Senin 27 Maret 2023 Pasda pukul 16.00 Wib.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Para Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Pematang Siantar serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Pematang Siantar yakni Wakapolres KOMPOL Pardamean Hutahean SH, S.I.K, MH, Kabag Ren KOMPOL Muri Yasnal SH, Kabag Log KOMPOL Napitupulu, Kasat Reskrim AKP Banuara Manurung SH, Kasat Resnarkoba AKP Rudi Panjaitan SH, Kasat Binmas AKP Jahrona Sinaga SH, Kasat Lantas AKP Relina Lumban Gaol S.Sos, Kapolsek Siantar Martoba IPTU Riswan, Wakapolsek Siantar Martoba IPTU R Sitorus SH.

Kemudian Kanit Provost IPTU Moses Butar-butar SH, Camat Siantar Martoba Irfan SE, Msi, Lurah Tanjung Pinggir Saripuddin Sijabat SH, Mewakili Kadis Lingkungan Hidup Ir Narpous Surbakti MSi, Kanit Propam Polsek Siantar Martoba AIPTU GB Jaya Damanik, Bhabinkamtibmas Tanjung Pinggir/Pondok Sayur AIPDA Mitra Bangun, Bhabinkamtibmas Sumber Jaya AIPDA Ramses Tambunan dan Bhabinsa SERMA Chaniago.

Adapun bansos berupa Beras 5 kg, Supermie 10 bungkus, Minyak goreng 1 kg dan Gula 1 kg dibagikan secara simbolis kepada masyarakat pemulung yang hadir sebanyak 50 orang. 

Masyarakat pemulung Tanjung Pinggir penerima bansos mengucapkan terima kasih dan sangat memberikan apresiasi besar kepada Polri khususnya Polres Pematang Siantar,

(surati)

Batu Bara – Gnewstv.id

Dua Anggota Pergantian Antar Waktu(PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Batu Bara, Amirtan dan Reza dilantik oleh Ketua DPRD M Safi’i, di ruang Paripurna, Senin(27/03/2023).

Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara M Safi’i SH menyampaikan pelantikan tersebut dalam rangka mengisi kekosongan, dimana Ruslan SH meninggal dunia digantikan dengan Rizal Syahrizal, sedang Dian Suwartono mengundurkan diri dan digantikan dengan Amirtan.

“Kedua Anggota PAW DPRD Batu Bara yang baru saja dilantik dari Partai PDI Perjuangan,”jelas Safi’i.

Dikatakan Safi’i, Bahwa tantang untuk kedepannya bagi anggota DPRD Batu Bara penuh dengan tantangan secara komplit, oleh karena itu, maka tingkatkan pendidikan serta ilmu dalam membangun Kabupaten Batu Bara.

M.Safi’i juga berharap bagi anggota yang baru dilantik dapat kiranya nanti memaksimalkan kinerja kelembagaan untuk membangun sinergitas kepada pemerintah, sehingga tercapai visi dan misi Kabupaten Batu Bara.

Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir,M.AP dalam sambutannya menyampaikan kedua anggota PAW yang dilantik adalah dari Partai PDI Perjuangan preode 2019 – 2024.

Pelantikan tersebut sesuai SK Gubernur Sumatera Utara untuk mengisi kekosongan jabatan sebelumnya, antara legeslatif, eksekutif, diantara DPRD dengan Pemerintah bisa berjalan seperti sebelumnya.

“Sebelum adanya PAW, DPRD Batu Bara berjumlah 33 orang, sekarang sempurna menjadi 35 orang anggota DPRD Batu Bara setelah dilantiknya dua orang dari PAW dan tahun 2024 akan menjadi 40 kursi(orang),”ungkap Zahir.

(M.Yusuf – Gnewstv.id)

Simalungun-Gnewstv.id

 Disinyalir ada konspirasi antara menejer dan vendor,Pekerjaan peremajaan Sawit (replanting) Afdeling I kebun Marihat tepatnya di blok 99 B kecamatan Siantar kabupaten Simalungun, diduga dikerjakan asal jadi. 

Saat ini,proyek tersebut sedang dikerjakan Vendor asal kota Medan,berinisial HS .Cipingan(cincangan) batang kelapa sawit tidak sesuai dengan harapan,bahkan ada batang sawit tidak dicincang hanya ditumbang dan ditinggal.

  Salah seorang masyarakat di temui dilokasi mengaku,marga Panggabean yang juga pensiunan dari perkebunan mengatakan sewaktu jaman saya masih aktif tidak seperti ini ,ya Zaman telah berobah bahkan dananya juga semakin besar.Panggabean juga menyebutkan kalau proyek replanting seperti ini kalau Asisten lapangan tidak ada apa-apanya langsung ke Maneger biar ada keterangan yang akurat.

    Keterangan lain yang diperoleh tim awak  Media dari kantor Afdeling I Pondok baru kebun Marihat seluas 153 hektar peremajaan sawit ini dikerjakan Vendor asal Medan bernisial HS dan karyawan afdeling itu sama sekali tidak mengenal pemilik perusahaan,karyawan tersebut menyebutkan dilapangan ada kepercayaannya Rudi.

    Karyawan kantor afdeling itu tidak mengetahui secara pasti apa nama perusahaan yang mengerjakan replanting hanya dengar marga Sebayang dari Medan,anehnya lagi pak asisten afdeling pun tidak di gubris apalagi seperti kami hanya karyawan rendahan .

   Walau demikian cara kerja Vendor dilapangan pihak Manager kebun Marihat F.Nasution dan Asisten afdeling I Poltak Purba  seakan tidak mau tau alias tutup mata,atau karna diduga Vendor sudah memiliki koneksi kuat di kantor pusat.

   Manager kebun Marihat F.Nasution dan asisten afdeling I Poltak purba ketika dikonfirmasi para wartawan Senin 27/3 via selulernya tidak berhasil dan menjawab  walau nada panggil masuk,

 (Tim).