Simalungun, Gnewstv.id

Konsilidasi dan pertemuan terbatas Kordinator yang di laksanakan di Jln Sehat Lingkungan VII Kelurahan Sinasak  Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Selasa 08/10/2024

Kehadiran RHS calon Bupati Simalungun di sambut dengan lantunan sholawat marhaban yang dibawakan grup marhaban Nurul Hasanah  Sinasak

Uris tiati mewakili grup marhaban dan masyarakat Sinasak menyampaikan bawah kami menolak  politik Identitas

Karena itu kami hadir di sini ikut menyambut calon Bupati RHS

Simalungun ini adalah miniatur dari Indonesia banyak suku agama yang lahir di sini, dan siapun dia yang lahir di Simalungun memiliki hak untuk menjadi kepala daerah di sini tanpa membedakan suku dan agamanya

Alasan kami juga memilih RHS menjadi Bupati bukan karena suku atau agamanya tak lain yg kami lihat adalah kinerja yang baru 3.5 tahun dan efektif baru 2.5 tahun karena bencana covid 

Kami masyarakat Sinasak ini sudah banyak menerima bantuan melalui pemerintah Simalungun saat RHS menjabat banyak pelatihan juga yang kami terima melalui program program pemerintah era RHS

Program pelatihan itu bukan sekedar pelatihan UMKM tapi mulai dari Izin sampai ke sertifikat halal

Jadi kalo pun Masi banyak masyarakat yang belum menerima bantuan kami maklum dengan masa kepemimpinan RHS yang sangat singkat, untuk itu kami mengajak masyarakat semua untuk kembali memilih RHS dalam Pilkada mendatang, agar Pembangunan dan Program Program lain bisa di lanjutkan. 

Dalam sambutannya RHS menyapaikan terimakasih yang sangat luar biasa, karena kami di terima di mana mana, dan saya sangat terharu ketika hadir disini saya di sambut dengan sholawat dan Marhaban,itu artinya masyarakat Tapian Dolok sangat menerima kami, 

Dan kami yakin bapak ibu memilih kami karena kinerja kami bukan melihat kami dari mana,

Saya yakin di kebersamaan kita yang baru 3.5 tahun sudah banyak capaian yang sudah kita dapat mulai dari Pelayanan Publik Kesehatan dan pendidikan.

Kami juga sudah memberangkatkan 200 orang Putra putri terbaik ke Jerman, yang telah belajar bahasa Jerman , kedepannya saya akan petakan lagi untuk masyarakat Simalungun agar anak anak kita yang mampu ikut magang atau berkerja ke Jerman melalui pelatihan dan pendidikan, ujar RHS, (rel/srt).

TEBINGTINGGI -Gnewstv.id

PJ Walikota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si menerima penghargaan Terbaik 3 Pemenang Indonesia’s SDGs Action Awards 2024 Kategori Pemerintah Kota dalam Program I-SIM for Cities kerja sama antara Kementerian PPN/BAPPENAS RI dengan PT. Surveyor Indonesia dan APEKSI.

Penghargaan dan ucapan apresiasi diberikan langsung oleh Wapres RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, dalam Penganugerahan Indonesia’s SDGs Awards 2024, Senin (07/10/2024) di Ballroom Hotel Fairmont, Jln. Asia-Afrika No. 8, DKI Jakarta dan diterima langsung Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si., yang berkesempatan hadir dalam acara tersebut. 

Wapres RI juga mengapresiasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia serta seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perwakilan pihak swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan terutama generasi muda yang telah berkomitmen dalam mendukung pencapaian SDGs.

Seusai pemberian penghargaan, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si. mengungkapkan rasa syukurnya, karena Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi memperoleh apresiasi prestisius dan membanggakan ini.

“Terimakasih kepada semua OPD dan stakeholder terkait atas kerja sama dan kerja kerasnya. Biarlah kiranya ini menjadi motivasi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, demi kemajuan masyarakat dan Kota Tebing Tinggi.” demikian ujar Pj. Wali Kota.

Diketahui bahwa SDGs Awards adalah ajang memberikan apresiasi bagi pemerintah dan aktor non pemerintah yang konsisten mendukung pelaksanaan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Hadir mendampingi Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP., M.Si. dan Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, S.Ag.

Laporan – Rdt gnewstv.id

P.Siantar, Gnewstv.id

Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan Bebas Bisa Kunjungan (BVK)bagi warga negara asing (WNA) pemegang Permanent Residence (PR) Singapura untuk

berkunjung ke Pulau Batam, Pulau Bintan dan wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01

Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Keimigrasian bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan PemegangPermanent Resident Negara Singapura, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Nomor M.HH-1.GR.01.07 tentang, Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan. Keputusan

Menteri tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim  pada  siran pers nya, Senin (8/10/2024) menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut bertujuan menarik wisatawan dari Singapura untuk menikmati destinasi wisata di Batam, Bintan dan

Karimun. Wisatawan asing yang menggunakan fasilitas BVK ini diberikan masa tinggal paling lama 4 (empat) hari.

“Pemberian BVK bagi PR Singapura untuk mengunjungi Batam, Bintan dan Karimun ini akan semakin memudahkan mereka [pemegang PR Singapura] yang ingin menghabiskan akhir

pekan atau sekadar short escape, seperti menikmati alam, wisata kuliner atau berbelanja. Pengguna BVK tersebut bisa masuk melalui perlintasan di Pulau Batam, Pulau Bintan dan

wilayah Kabupaten Karimun,” tutur Silmy Karim.Adapun pelabuhan yang melayani BVK untuk PR Singapura antara lain Nongsa Terminal

Bahari, Marina Teluk Senimba, Batam Centre, Citra Tri Tunas, Sekupang, Sri Bintan Pura, Bandar Bentan Telani Lagoi dan Tanjung Balai Karimun.

Menurut Silmy Karim, Kepulauan Riau memiliki banyak destinasi pariwisata yang potensial. Dengan posisinya yang strategis, Kepri dapat tumbuh menjadi primadona pariwisata Indonesia

yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu, Kepri juga memiliki

beberapa Kawasan Ekonomi Eksklusif, antara lain KEK Nongsa di Batam dan Bintan Resorts, yakni kawasan terintegrasi untuk bisnis digital, ekonomi kreatif dan pariwisata.

Selain mendorong pertumbuhan pariwisata, fasilitas BVK untuk ke Batam, Bintan dan Karimun ini juga memudahkan pemegang PR Singapura yang tertarik dengan bisnis atau investasi pada

KEK di Batam. Meskipun demikian, kebijakan ini juga tetap menyeleksi WNA yang masuk dengan baik sehingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban bisa ditekan,” pungkas Dirjen Imigrasi, (srt).

Keterngan Gambar – Lokasi SPBU 13.203.188 Dolok Masihul, Serdang Bedagai ,Propinsi -Sumatera Utara.

Serdang Bedagai -Gnewstv.id

SPBU 13.203.188, yang berada di Jalan Besar Dolok – Tebingtinggi di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara .terus menjadi sorotan publik karena diduga terlibat dalam praktik mafia minyak yang menyalahgunakan bahan bakar subsidi ( BBM) , seperti Pertalite dan solar, secara terang-terangan.

Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang terkait masalah ini, menimbulkan dugaan bahwa ada pembiaran dan pembagian keuntungan di antara pihak-pihak terkait, tanpa menghiraukan undang-undang yang berlaku terutama Undang undang migas di Indonesia.

Menurut informasi yang dihimpun, oknum internal SPBU, termasuk pengawas berinisial AL dan staf lainnya, diduga masih  terlibat dalam praktik tersebut dan terkesan menantang hukum. mereka masih terlihat melakukan kegiatan ilegal dengan sikap terkesan melecehkan Para Aparat Penegak Hukum ( APH) Senin (7/10/2024),

Masih dengan cara yang sama , Praktik pengumpulan Pertalite dengan cara mengisi tangki motor berulang kali dilaporkan terjadi setiap hari di SPBU ini. Setelah pengisian, bahan bakar tersebut dipindahkan ke jerigen untuk dijual kembali secara eceran. Para pelaku diduga harus membayar pungutan sebesar Rp6.000 kepada pihak SPBU untuk bisa mengisi berulang kali tanpa hambatan, ditambah setoran lain yang belum disebutkan.

Lebih mencengangkan lagi, dugaan  penyelewengan solar bersubsidi juga terjadi di SPBU ini. Solar diduga langsung dituangkan dari truk tangki Pertamina ke ember berkapasitas 35 liter, lalu dipindahkan ke jerigen oleh oknum yang bekerja sama dengan sopir truk. Praktik ilegal ini dilakukan secara terbuka di area SPBU, yang memicu kemarahan masyarakat atas kurangnya pengawasan dan tindakan dari aparat penegak hukum setempat.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan takaran minyak yang tidak sesuai. Beberapa pelanggan mengaku bahwa pengaturan komputer di pompa SPBU sering dimodifikasi secara ilegal. sehingga minyak yang keluar dari selang lebih banyak mengeluarkan angin daripada bahan bakar, yang membuat pelanggan merasa sangat dirugikan.

Seorang pengecer minyak, yang meminta identitasnya disamarkan dengan sebutan AB,dan IJ mengungkapkan bahwa ia dan beberapa rekannya yang berjualan minyak eceran dipaksa membayar “uang keamanan” sebesar Rp500.000 setiap bulan kepada pihak SPBU. Uang tersebut diduga disetor kepada pihak yang perlu untuk di amankan pastilah masyarakat tahu siapa – siapa itu. “Kami tidak punya pilihan. Jika tidak membayar, kami tidak diperbolehkan mengisi minyak di kendaraan kami,” ujarnya dengan kesal.

Jeck Silitonga, seorang aktivis sekaligus perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengecam keras praktik mafia minyak di SPBU 13.203 188, Dolok Masihul ini. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara. “Ini jelas pelanggaran berat. Penimbunan dan penyalahgunaan minyak bumi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja,” tegas Silitonga.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi mendalam. “Kami meminta agar pihak berwenang turun langsung ke lapangan untuk menghentikan praktik mafia minyak ini, terutama di SPBU tersebut. Negara dirugikan, masyarakat dirampok, dan ini harus segera dihentikan,” pungkasnya geram.

Masyarakat kini berharap ada tindakan konkret dari pihak berwenang atau para APH untuk menghentikan praktik kotor di SPBU tersebut demi melindungi kepentingan publik,Hukum yang Berlaku dan integritas negara. (Tim/.RI)

Pematangsiantar,Gnewstv

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar Melalui Tim Zona Integritas (ZI) telah sukses dan Menyelesaikan desk evaluasi wawancara pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang di laksanakan oleh Tim
Penilai Mandiri (TPM) Kemenkumham RI yang di gelar secara Virtual di Aula Setia Budi Utama (SBU), Rabu 02/10/2024

Perlu di ketahui, Evaluasi Desk Zona Integritas adalah proses penilaian untuk memastikan unit kerja yang di usulkan layak untuk mendapatkan predikat WBK atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Tim penilaian Mandiri merupakan tim gabungan yang terdiri team kanwil Kemenkuham Sumut 3 (tiga) Orang,Inspektorat Jenderal, sekretariat Jenderal, dan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM RI serta didampingi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam proses desk Evaluasi, kegiatan di buka paparan selama 15 menit oleh kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI pematang Siantar (Kakanim) Yusva Aditya tentang profil imigrasi, capaian kinerja,mitigasi resiko pelayanan, serta integritas dalam pelaksaan tugas dan fungsi (Tusi).

Adapun inovasi Kanim Kelas II TPI Pematang Siantar ada 6 (enam), diantaranya : Inovasi Pintar Merakit (Petugas Imigrasi Siantar Melayani Orang Sakit) , Pintar Menyatu (Petugas Imigrasi Siantar Melayani penyerahan paspor secara drive thru ) , Pintar Ka-Da ( Petugas Imigrasi Siantar Kabari Anda (SMS Gateaway)) , Pintar DePort (Petugas Imigrasi Siantar Delivery Passport) .

Pelayanan pengiriman paspor melalui PT.POS , dan Eazy Stay Permit (layanan izin tinggal di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam hal ini KEK Sei Mangkei untuk wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Pematang Siantar, serta buku saku imigrasi sebagai media pembangunan Zona Integritas untuk seluruh pegawai Kanim Kelas II TPI Pematang Siantar

Selain itu, ia memaparkan progres reform pada 6 area perubahan dan penguatan integritas untuk mencegah praktik Korupsi Kolusi dan nepotisme pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI pematang Siantar.

Seluruh jajaran Kanim kelas II TPI Pematang Siantar Kanwil Kemenkumham Sumut menyatakan siap meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 Jelas Bapak Yusva Aditya.

Kegiatan berlanjut dengan sesi Wawancara yang berlansung selama 1,5 jam oleh Tim penilai Kepada Kakanim dan Tim ZI guna mengetahui sejauh mana implementasi pembangunan ZI di Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar. Menutup penilaian Tim menyampaikan Apresiasi dan berharap kedepanya dalam kelengkapan data dukungn secara konsisten dan berkesinambungan serta menjaga agar tidak adanya berita negatif dan maksimalkan Pelayanan Publik, (srt).

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Kader Kesehatan adalah warga binaan yang secara sukarela membantu petugas kesehatan dalam pemberdayaan warga binaan lainnya untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup sehat terhindar dari penyakit. Kagiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kasi Binadik Lapas Pematangsiantar, Leonardo Pandjaitan yang pada kesempatan ini turut didampingi Kasubsi Bimkemaswat, Liong Hui Mart beserta tenaga medis Lapas Pematangsiantar.

Dalam sambutannya, Leo menyampaikan bahwa Pelatihan ini bertujuan agar para kader kesehatan dapat membantu Petugas Kesehatan dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih kepada rekan-rekan mereka, serta mencegah penyebaran penyakit menular di Lingkungan Lapas. Leo menekankan bahwa pelatihan ini berorientasi pada upaya pengendalian penyakit menular sekaligus melatih para kader Kesehatan agar dapat menjadi penggerak bagi Tahanan/Narapidana/Anak lainnya dalam berperilaku hidup sehat.

“Pelatihan ini merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk membimbing sekaligus mengontrol para WBP, sehingga sedikit demi sedikit para WBP dapat mengubah pola hidup menjadi lebih sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ketiga puluh tujuh warga binaan juga turut diberikan pembinaan seputar penyakit menular yang sering terjadi di kalangan warga binaan seperti TB dan Skabies. Para kader kesehatan ini juga merupakan kepala kamar di setiap blok hunian, yang mana hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan penyakit sekaligus mempermudah pendampingan apabila ada warga binaan yang sakit.

Leo berharap pelatihan Kader Kesehatan ini dapat memaksimalkan Layanan Kesehatan Warga Binaan sekaligus menjadi upaya percepatan penanggulangan penyakit di Lapas Pematangsiantar. “Harapan saya, para kader mampu bekerja sama dengan para tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan, terutama dalam memberikan pertolongan pertama jika ada warga binaan yang mengalami masalah kesehatan di blok hunian,” tutup Leo, ( srt)

Lubuk Pakam, gnewstv.id 

Pada Operasi Mantap Praja Toba 2024 untuk Pilkada serentak , khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, personel Polresta Deli Serdang melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada diwilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK mengatakan, selain melaksanakan pengamanan di KPU dan Bawaslu pihaknya juga melaksanakan pengamanan intensif di gudang logistik Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang.

“Kegiatan pengamanan di gudang logistik pilkada ini mencakup patroli, pemberian himbauan dan pengawasan ketat terhadap fasilitas penyimpanan logistik Pilkada 2024,” ujarnya, Minggu (06/10/2024).

Langkah ini, lanjut Kapolresta, merupakan upaya Polresta Deli Serdang untuk menjamin keamanan dan integritas proses pemilihan umum di daerah Kab. Deli Serdang. Pengamanan gudang logistik menjadi krusial mengingat tempat tersebut menyimpan berbagai perlengkapan dan dokumen penting terkait pelaksanaan Pilkada.

“Kami melakukan pengawasan ketat 24 jam untuk memastikan tidak ada gangguan atau upaya penyusupan yang dapat membahayakan integritas pemilihan,” ujarnya.

Selain pengamanan fisik, personel juga memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk turut serta menjaga keamanan dan melaporkan jika ada hal-hal mencurigakan di sekitar gudang logistik.

“Dengan pengamanan yang ketat dan menyeluruh, diharapkan Pilkada di Wilkum Polresta Deli Serdang dapat berlangsung dengan aman, damai dan demokratis,” tutupnya.(Sur)

Serdang Bedagai – Gnewstv.id

SPBU 13.203.188 di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kembali menjadi sorotan publik. Diduga, praktik mafia minyak yang melibatkan penyalahgunaan bahan bakar subsidi, seperti Pertalite dan solar, dilakukan secara terang-terangan tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Oknum internal SPBU, termasuk pengawas berinisial AL dan staf lainnya, diduga terlibat dalam praktik tersebut. Jumat (27/09/2024).

Praktik pengumpulan minyak Pertalite dengan mengisi tangki motor berkali-kali terlihat terjadi setiap hari di SPBU ini. Setelah itu, minyak dipindahkan ke jerigen untuk kemudian dijual kembali secara eceran di desa-desa setempat. Para pelaku diduga membayar pungutan sebesar Rp6.000 kepada pihak SPBU untuk dapat melakukan pengisian berulang kali tanpa hambatan.

Lebih mencengangkan lagi, penyelewengan minyak solar bersubsidi juga terjadi di tempat ini. Solar diduga langsung dituangkan dari truk tangki Pertamina ke ember berkapasitas 35 liter, kemudian dipindahkan ke jerigen oleh oknum yang bekerja sama dengan sopir truk. Praktik ilegal ini dilakukan secara terbuka di area SPBU, yang membuat masyarakat geram atas kurangnya pengawasan dan tindakan dari aparat penegak hukum.

Keluhan masyarakat juga muncul terkait takaran minyak yang dianggap tidak sesuai. Beberapa pelanggan mengaku pengaturan komputer di pompa SPBU sering dimodifikasi secara ilegal sehingga minyak yang keluar dari selang lebih banyak mengeluarkan angin daripada bahan bakar. Hal ini membuat masyarakat merasa dirugikan.

Seorang pengecer minyak yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja AB, mengaku bahwa ia dan enam rekannya yang berjualan minyak eceran di desa-desa dipaksa membayar “uang keamanan” sebesar Rp500.000 setiap bulan kepada pihak SPBU. “Kami tidak punya pilihan. Jika tidak membayar, kami tidak diperbolehkan mengisi minyak di kendaraan kami,” ucapnya dengan nada kesal.

Menanggapi situasi ini, Jeck. Silitonga, seorang aktivis sekaligus perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengecam keras praktik mafia minyak di SPBU Dolok Masihul. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan negara. “Ini jelas pelanggaran berat. Penimbunan dan penyalahgunaan minyak bumi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja,” tegas Silitonga.

Silitonga juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi mendalam. “Kami meminta agar pihak berwenang turun langsung ke lapangan untuk menghentikan praktik mafia minyak ini. Negara dirugikan, masyarakat dirampok, dan ini harus segera dihentikan,” tutupnya dengan tegas.

Masyarakat kini berharap ada tindakan konkret dari pihak berwenang untuk menghentikan praktik kotor di SPBU tersebut demi melindungi kepentingan publik dan integritas negara.

( tim/ ri )

Simalungun,Gnewstv.id 

Pembangunan Infrastruktur semakin meningkat, masyakat minta  Calon Bupati Simalungun RHS lanjut  dua priode. 

Hal itu di sampaikan seorang warga  Nagori Pulopitu Marihat Kecamatan Ujung Padang dalam sosialisasi pemenang RHS-AZI di Nagori Rianaposo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Kamis 03/10/2024

Tumini menyampaikan bawah selama 3.5 tahun banyak sudah yang dicapai program pembangunan yang telah di laksanakan oleh RHS baik di Infrastruktur maupun pelayanan Publik.

Dan kenapa saya mau memilih RHS menurut dia adalah beliau adalah calon paling baik saat ini, yang harus di pilih, di tambah lagi selam 18 tahun Simalungun tidak pernah WTP dan di tangan RHS lah dapat tercapai.

Dan selama 3.5 tahun itu saya juga melihat sejumlah panjang jalan yang di bangun 3.5 tahun lebih panjang jika dibandingkan dengan  Bupati sebelumnya yang pernah menjabat sampai 10 tahun, jadi RHS harus di lanjutkan.

Dusampin itu RHS juga adalah sosok seorang Bupati paling toleransi yang pernah saya lihat,  banyak sudah masyarakat Simalungun ini yang muslim sudah di berangkatkan umroh ke tanah suci Mekah secara pribadi. 

Dan kami yakin RHS-AZI bisa menang 80 persen di Kecamatan Ujung Padang ini.Harapan kami ( Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) bisa melanjutkan Pengabdian di kabupaten Simalungun dan jangan kendor perjuangan karena issu sara dan agama, Karena saya pikir issu Sara dan agama di Simalungun sudah selesai jika kita melihat perhatian bapak RHS kepada kita umat muslim, Keluarga besar RHS sudah sering memberangkan Umroh masyarakat muslim yang ada di Simalungun

Dalam sambutannya RHS menyampaikan bawah bapak ibu la yang menguatkan kami untuk tetap berjuang bersama memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati RHS-AZI

Banyak masyarakat yang hadir di kediaman saya kemarin, ibu ibu perwidan, jauh jauh mereka hadir dari Dolok Batunanggar ke Tigarungu hanya untuk menguatkan saya agar terus berjuang .

Untuk mencapai kemenangan, jangan kendor karena isu Sara atau Agama, itu yg mereka katakan, hal itu membuat saya menangis dan semangat untuk berjuang kembali mengabdi di kabupaten Simalungun.

Dan kami sampaikan kepada bapak ibu kordinator dan pendataan agak berpolitik Satun kita sampaikan hal hal baik tentang kami, sampaikan kepada seluruh masyarakat bawah di era RHS Bupati Simalungun tidak ada pungli Honorer ASN dan P3K Kemarin yang baru saja kita lantik sekitar 5.439 orang

Dan perlu saya sampaikan juga bawah di era RHS  yang menjabat selama 3.5 tahun laporan keuangan di kabupaten Simalungun selama 18 tahun tak pernah WTP, dan  sekarang laporan keuangan sudah WTP, ujar RHS, (srt)