TEBINGTINGGI -Gnewstv.id

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menerima kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang Provinsi Kalimantan Barat, 

di Ruang Mawar lantai III Gedung Balai Kota Jalan Dr. Sutomo No. 14, Kamis (07/11/2024). Kedatangan rombongan Pemkab Sintang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kartiyus, S.H., M.Si diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M., CGCAE mewakili Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moetaqqien Hasrimi, S.STP.M.Si., didampingi oleh beberapa Kepala OPD atau yang mewakili.

Plt. Sekdako Tebing Tinggi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rombongan Pemkab Sintang yang menjadikan Pemko Tebing Tinggi sebagai tujuan kunjungan kerja terkait program kerja dan realisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekdako Tebing Tinggi memaparkan berbagai program kerja dan realisasi TPAKD Kota Tebing Tinggi.

“Beberapa program kerja dan realisasi TPAKD Kota Tebing Tinggi, diantaranya rapat koordinasi, Business Matching, Bimtek, FGD, pameran UMKM, peluncuran program pemasaran digital (E-Commerce) melalui MuTrans (Mudah, Murah Transaksi dan Transportasi), monitoring KUR, fasilitasi pemasaran digital bagi pelaku UMKM, UMKM digital, pemberdayaan UMKM wanita, perluasan pemanfaatan pembayaran digital dengan QRIS, dan lain sebagainya yang lebih lanjut akan disampaikan oleh OPD terkait,” jelas Plt. Sekda.

Sekda Pemkab Sintang, Kartiyus, S.H., M.Si. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemko Tebing Tinggi yang telah menerima dengan baik kunjungan kerja Pemkab Sintang ke Kota Tebing Tinggi.

“Kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Plt. Sekda Kota Tebing Tinggi dan kepada para Kepala OPD Kota Tebing Tinggi telah menerima kami dengan baik dan kami sangat senang bisa berkunjung kemari,” ujar ujar Sekda Pemkab Sintang.

Dengan kunjungan kerja ini, Sekda Pemkab Sintang berharap mampu mengadopsi program kerja TPAKD Kota Tebing Tinggi untuk dapat meningkatkan kinerja TPAKD Pemkab Sintang.

“Jadi niat kami datang kesini betul-betul ingin menggali pengalaman kawan-kawan di Kota tebing tinggi ini, untuk kami melakukan kajian-kajian dalam menyusun program nantinya. Dari sisi kecil yang bisa kita capai itu yang kita garap,” pungkas Sekda Pemkab Sintang. ( red )

TEBINGTINGGI – Gnewstv.id

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali menggelar Pasar Pengendalian Harga (PPH) yang bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatkannya permintaan masyarakat yang terus meningkat. PPH ini berlangsung pada tanggal 6 sampai 7 November 2024 di Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi. PPH ini menyediakan Beras 30 ton dengan harga jual Rp.58.000, Minyak goreng sebanyak 1 ton dengan harga Rp.15.000, dan Gula 500 kg dengan harga Rp.17.000.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Zahidin, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini dan menyampaikan harapannya agar program ini dapat berkontribusi dalam menekan harga kebutuhan pokok, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

“Harapan kami, dengan terlaksananya PPH ini harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, terutama harga beras yang sangat mendesak bagi masyarakat saat ini. Selain itu menjelang Tahun Baru dan hari besar Natal permintaan masyarakat biasanya meningkat, sehingga pengendalian harga beras dan kebutuhan pokok menjadi semakin penting untuk mencegah beredarnya harga yang dapat memberatkan masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Pasar Pengendalian Harga ini disambut dengan antusiasme besar oleh masyarakat. Banyak yang berharap agar kegiatan serupa bisa diadakan setiap bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program ini juga dianggap sangat membantu, terutama dalam menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan salah seorang warga.

“Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan PPH ini dan kami berharap kegiatan ini terus berlanjut karena harga jual kebutuhan pokok yang murah membantu kami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kalau bisa kegiatan ini diadakan 2 kali dalam sebulan,” ungkap Bu Sri salah seorang warga dari Kelurahan Lalang.( red ) 

Jakarta –  Gnewstv

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), resmi terbentuk Senin (04/11/2024) lalu. Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (05/11/2024).

146 personel Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa narasumber yang diusung dalam kegiatan tersebut meliputi dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

“Agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu

memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri. 

Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” tutur Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam paparannya, narasumber dari Bareskrim Polri, AKP Roy Suganda Putra Sinurat, S.Trk,

S.I.K, M. H. berfokus pada penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia

yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2023.

“TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh,” tuturnya.

Ia juga menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi,

geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu

untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO. Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan.

Narasumber dari BP2MI, Brigjen Pol. Dayan I.V. Blegur, S.I.K, M.H, M.Han menerangkan,

upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi. Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi.

Sementara itu, narasumber dari Bhabinkamtibmas, Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin, S.I.K, S.H menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah

gangguan keamanan. (nama narsum) menyampaikan, Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait.

“Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian. Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.(rel)

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Polseķ Sianțar Barat, Polres Pematangsiantar melalui Kasub Sektor Pasar Horas AIPTU Edi Syahputra, SH melaksanakan patroli jalan kaki diseputaran Pasar Horas, Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Rabu 6 November 2024 pagi pukul 09:00 Wib.

AIPTU Edi Syahputra bersama Team Patroli PD. Pasar Horas Jaya patroli jalan kaki mulai dari Jln. Merdeka, Jln. Imam Bonjol, Jln. Soetomo, jln. Sutoyo dan lorong-lorong kios antar gedung Pasar Horas.

Selain patroli, AIPTU Edy Syahputra juga sambang dan pengaturan arus lalulintas (Gatur Lalin) di seputaran Pasar Horas.

Dalam kegiatan itu AIPTU Edi Syahputra menyampaikan himbauan kepada para pedagang pasca kebakaran gedung 4 Pasar horas yang berjualan di jln. Merdeka agar mengikuti aturan yang dibuat pihak PD. Pasar Horas Jaya.

Kemudian mengingkatkan para Pengunjung dan para pedagang untuk lebih waspada terhadap barang barang berharga bawaan seperti dompet, uang, Handphone (HP), perhiasan dan lainnya agar terhindar dari tindak kejahatan pencurian(copet).

Juru Parkir sepada motor untuk tidak parkirkan kendaraan melebihi kapasitas tempat parkir sehingga menggunakan bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacatan arus lalu lintas. Angkutan Umum agar jangan ngetem terlalu lama di jln. Merdeka dan menjaga ketertiban umum 

Adapun tujuan kegiatan ini menjalin kemitraan dan meningkatkan kehadiran Polri di tenga masyarakat untuk menciptakan kepercayaan masyrakat terhadap Polri, bawasan nya Polri sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan masyarakat serta Polri semakin dicintai masyarakat, ( rel )

Teks Foto:

Presiden Direktur PT AVI Achmad Rifai saat Potong tumpeng HUT AVI ke 6 dan Santuni Anak Yatim.

Deli Serdang, gnewstv.id

Hari Ulang Tahun (HUT)  PT Angkasa Pura Aviasi (AVI) ke 6 tahun 2024 di  Bandara Kualanamu berlangsung sangat meriah apalagi dibarengi dengan berbagai kegiatan,  termasuk santunan pada 60 orang anak yatim disekitaran Bandara.

Presiden Direktur PT AVI  Kualanamu Achmad Rifai  dikesempatan tersebut menyampaikan, bahwa acara ini bukan bersenang-senang, tepi ini  bagian kita  berrefleksi, berevaluasi  dan  kita beraksi  kedepannya.

“Kita refleksikan kegiatan kita hari ini dalam bentuk kebersamaan kita,untuk mengapresiasi apa yang sudah kita dapat bersama-sama dalam bentuk ofline dan mensukuri apa yang kita dapat dan aksi kita seperti apa kedepan”.jelasnya.

Terkait kegiatan ini ada tiga hal yang disampaikan Chmad Rifai yakni 3 S (Bersinergi, Inovasi Solusi).

Sinergi, kita mengundang semua stakeholder Bandara, harus Bersinergi berkolaborasi dan kita harus  menselaraskakan kepentingan kita disini.

“Karena sangat sulit 22 stakeholder di Bandara  tentu masing-masing punya kepentingan maka perlu menselaraskannya”tegasnya.

Kemudian Inovasi, jangan kita memikirkan hal besar saja, Inovasi hal kecil saja yang ada disekitar kita, bagaimana kita menyuplai dan  menyampaikan ril data  penumpang dan lainnya sehingga baik dan benar.

Terakhir, solusi. Saya mau kita mempunyai kesamaan bahwa kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Sekecil apapun itu, harusnya kita bagaian dari solusi.

Maka sebaliknya jangan kita dari bagian dari masalah atau bahkan kita membuat masalah, karena kita harus mencintai apa yang kita dapatkan disini.

Sebab, semua yang kita dapatkan  dari hal-hal kecil, sampai hal besar  dan sekarang itu adalah bagian dari solusi yang kita dapatkan bersama” sebutnya Achmad Rifai.

Sebelumnya, Ketua Panitia HUT ke 6, PT.AVI Dedi Al Subur menyampaikan, ucapan terimakasih dan mohon maaf atas molornya sedikit acara.

Ia melaporkan, bahwa HUT PT.AVI ke 6,  ada beberapa kegiatan. Selain hiburan bersama  juga pihaknya  menyantuni  60 anak yatim sekita Bandara.

Disamping itu juga ada donor darah dan medical chekup serta kegiatan lainnya.

“Semoga dengan HUT AVI ke 6 ini kedepan menambah  naik trapik penerbangan di Bandara Kualanamu dan menambah maju.”harap Dedi.

Kami menyadari sampai sejauh ini masih ada hal-hal yang belum sempurna, itulah yang akan kita benahi  dan kita perbaiki kedepan.”terang Dedi Al Subur.

Ikut hadir dalam acara HUT AVI, Maneging Director PT AVI Rafi Shangkar Sarafau, mewakili Otoritas Bandara wil II Medan, mewakili Imigrasi, mewakili BC Kualanamu, serta stakeholder Bandara Kualanamu dan  tamu undangan penting lainnya.(Sur)

Deliserdang, gnewstv.id

Sie Dokkes Polresta Deli Serdang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang yang melaksanakan pengamanan Kantor KPU, Bawaslu dan Gudang Logistik Pilkada 2024, Rabu (06/11/2024) pagi.

Pengecekan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Dokkes Polresta Deli Serdang  kepada petugas OMP 2024 dan personil yang bertugas di lapangan yang dipimpin langsung oleh Kasie Dokkes Penata Junita I Banurea.

Saat di konfirmasi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, S.IK didampingi Kasie Dokkes Penata Junita I. Banurea menyampaikan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Tim Kesehatan Polresta Deli Serdang wajib diikuti personel yang terlibat Pengamanan Ops Mantap Praja Toba 2024.

” Sie Dokkes Polresta Deli Serdang rutin melakukan pemeriksaan guna memastikan kesehatan personil yang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Deli Serdang, Bawaslu Deli Serdang dan Gudang Logistik ini siap melaksanakan tugas OMP Toba 2024″ ujarnya

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan, pemberian obat sesuai keluhan, dan pemberian vitamin kepada para personil yang melaksanakan pengamanan OMP Toba 2024.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan Tim Dokkes, seluruh personel yang melaksanakan tugas belum ada yang terindikasi penyakit serius, seluruhnya masih dalam kondisi baik, sehat dan serta siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama Operasi berjalan.

Kasie Dokkes juga menyampaikan kepada personil yang melaksanakan pengamanan agar memberitahukan apabila ada keluhan kesehatan, sehingga Dokkes dapat menindak lanjuti dengan cepat.

“Apabila personel yang melaksanakan tugas Operasi dapat memberikan informasi tentang keadaan kesehatannya dan bila ada kendala akan dilakukan pemeriksaan secara rutin baik di tempat tugas maupun datang langsung ke Dokkes” Ungkapnya.(Sur)

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar menangkap seorang diduga pengedar narkotika jenis sabu di halaman Hotel Mutiara, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada hari Jumat 1 November 2024 malam pukul 21.00 Wib.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH. SIK melalui Kasat Resnarkoba AKP JH. Pasaribu SH pada hari Selasa 5 November 2024 pagi mengatakan diduga pengedar sabu itu berinisial HSPH (39) warga Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Awalnya petugas Polres Pematangsiantar memperoleh Informasi dari masyarakat dari Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ada peredaran Narkoba di sekitar hotel Mutiara.

Kemudian Personil langsung melakukan penyelidikan ,Setelah dilakukan penyelidikan,Tim Sat Resnarkoba mengetahui yang diduga pengedar itu berinisial HSPH. Selanjutnya pada hari Sabtu 1 November 2024 malam sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal menangkap HSPH di halaman Hotel Mutiara tersebut.

Dan dari HSPH yang didyga tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi 10 paket Narkotika jenis sabu berat bruto 4,17 gram dan 1 buah handphone (HP)  merek Samsung dari kantong celana tersangka. 

Diinterogasi tersangka HSPH mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga tersangka HSPH dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar.

“Tersangka HSPH sudah ditahan guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” Pungkas AKP JH. Pasaribu, (rel).

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146 orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto sebagai pemimpin apel tersebut

mengatakan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan

pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh

yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program

akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar negeri.

Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalam proses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi. Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap

informasi keimigrasian,” lanjutnya. 

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27 Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% daritahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita. Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.

Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi,

Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita

arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.(rel) 

Pematangsiantar, Gnewstv.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar menggelar Debat  Publik Pasangan Calon (Paslon)  Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. Debat publik berlangsung di Hotel Grand Zuri Jalan Rakutta Sembiring, Senin (4/11/2024).

Empat Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar diantarkan ratusan partai pendukung dan simpatisan. Meski jumlah yang masuk ke dalam ruang debat diberi pembatasan.

Ke-4 Paslon Wesly – Herlina, Mangatas-Ade, Susanti – Ronald dan Yan Santoso – Irwan,masing masing saling bertanya dan memberikan tanggapan. Juga menjawab pertanyaan dari panelis dengan memilih secara acak.

Pasangan nomor urut 3, dr Susanti Dewayani dan Ronald Tampubolon terlihat humanis dan smart saat menyampaikan setiap tanggapan/jawaban. Paparan yang disampaikan merupakan fakta yang kini bahwa Kota Pematangsiantar semakin baik, meski kepemimpinan nya hanya 3 tahun.

Bahkan perubahan kota Pematangsiantar telah diakui sudah baik oleh masing masing calon wakil walikota dalam debat tersebut.

Seperti diungkapkan cawakot nomor urut 1, 2 dan 4.

“Memang Pematangsiantar kini sudah baik, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” kata masing masing calon wakil walikota saat memberi tanggapan yang disiarkan langsung oleh TVRI.

Artinya, pasangan calon wakil walikota ini mengakui pemerintahan sebelumnya yang sudah baik.

Bahkan Calon Walikota Petahana ini telah berhasil dengan sejumlah capaian kinerjanya. Pemko Pematangsiantar berhasil meraih WTP 2 kali berturut-turut, penghargaan di bidang kesehatan dengan menerima UHC dari Wapres RI, meningkatkan pelayanan melalui MPP.

Pengelolaan sampah yang optimal dengan membeli lahan TPA dan TPU. Juga peningkatan UMKM yang sudah go internasional dengan menggandeng perbankan di Kota Pematangsiantar. 

Juga mempermudah investor untuk berinvestasi di Kota Pematangsiantar dengan memudahkan proses administrasi dan lainnya. 

Untuk melanjutkan program Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan berkualitas, Paslon Susanti – Ronald mohon dukungan seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar.

“Kemajemukan kota Pematangsiantar menjadi kekayaan bagi kita terus berbenah dan mengembangkan kota Pematangsiantar, kota pelajar dan kota wisata yang kaya akan keberagaman kuliner dan tempat sejarah,” kata Paslon SUARA  (Susanti-Ronald)

Menanggapi debat tersebut, salah satu pimpinan organisasi kepemudaan mengatakan bahwa Paslon Nomor 3 Susanti-Ronal, paling menguasai materi. Memiliki konsep dan gagasan juga solusi terhadap arah perbaikan di kota Pematangsiantar.

“Semoga diberi kesehatan keberkahan untuk pasangan Nomor 3 ini,  keberkahan kepada Pasangan No 3 ini. SUARA ( Susanti – Ronald )Menang, Menang, Menang,” katanya usai debat, ( rel )

Simalungun,Gnewstv id

Sebanyak dua puluh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA menjalani tes urine berkala, Senin (4/11/2024).

Tes urine berkala kepada WBP disaksikan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Makson Simatupang, Kasubsi  Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) Andri Rinaldi Sembiring,  dr Maria Gultom ( Dokter Madya ) beserta jajaran staf Binadik.

Kasubsi  Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) Andri Rinaldi Sembiring kepada wartawan mengatakan kegiatan tes urine berkala mereka laksanakan untuk mengontrol narapidana (WBP) terhindar dari perbuatan perbuatan yang menyalahi aturan. 

Hal ini selaras dengan perwujudan  tindak lanjut atas arahan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar di masa transisi Kementerian . 

Lebih lanjut disampaikan Andri, program tes urine berkala ini dilakukan terhadap 20 WBP. Pada kesempatan ini Dokter Madya langsung melakukan pengecekkan terhadap hasilnya. 

Berdasarkan akurasi dari alat tes urine yang dipakai Oleh 20 WBP tersebut, maka secara keseluruhan, hasil tes urine menunjukkan hasil yang negative terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya,( rel )