Langkat – Gnewstv.id

Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, SIK SH bersama Forkopimda melaksanakan rapat kordinasi terkait isu BBM, bertempat di Aula Wirasatya Polres Langkat, Kamis (01/9/2022) pukul 15.00 Wib.

Usai rapat koordinasi Kapolres Langkat melalui Kasi Humas AKP Joko Sumpeno menyampaikan kepada wartawan bahwa sampai saat ini belum ada kabar kenaikan BBM. Pihaknya masih tetap melakukan antisipasi kenaikan, namun perlu digaris bawahi bahwa tugas pokok Polres Langkat dengan perbantuan unsur TNI serta Pemerintah Kabupaten Langkat.

Guna melaksanakan Operasi Kontijensi Aman Nusa I Toba tahun 2022 untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak BBM. Kapolres Langkat menyebutkan guna menghadapi situasi kontijensi konflik sosial di Langkat. Pihaknya hanya mengawasi secara sinergi, profesional dan proporsional. Mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dan didukung oleh kegiatan deteksi dan gakkum, secara tegas sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Dihadapan para undangan, Kapolres Langkat menyampaikan sasaran operasi nantinya yaitu orang, barang, tempat dan kegiatan dan tindakan dilakukan yaitu dengan melakukan deteksi dini, cegah dan tangkal, penindakan, Gakkum dan terobosan kreatif,” kata AKP Joko.

Apabila terjadinya kenaikan BBM akan menjadi potensi Guankamtibamas dengan pengerahan massa, sabotase, distribusi BBM dan aksi blokade. Dan terjadinya rusuh massa dan antrian di SPBU, sekaligus antisipasi penggunaan medsos untuk memprovokasi massa yang mengarah kepada tindak pidana.

Namun cara bertindak dengan tetap memantau situasi di SPBU dan bila operasi ini berjalan agar kami dapat menerima informasi bila terjadi antrian panjang. Kapolres Langkat menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan akan dilakukan pembentukan satgas preemtif, preventif, Gakkum, Kamseltibcarlantas dan Bankom.

Oleh sebab itu akan adanya rayoninasi Polres Langkat meliputi Langkat Hilir, Teluk Aru dan Langkat Hulu dengan melibatkan perkuatan TNI 30 orang, Marinir 60 orang, Pemkab Langkat 30 orang, Dishub 30 orang, Satpol PP 30 orang dan Polri 400 orang.

Jadi mohon doa rekan – rekan agar Langkat tetap kondusif dan apabila ada antrian di SPBU tolong pihak pengusaha segera di perbaiki, cara mengisi dengan digital aplikasi yang menjadi SOP dalam pengisian BBM sehingga tidak terjadinya antrian,” tandasnya.

Kadis Sosial Langkat Taufik Teza, S.STP, MAP memaparkan terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi. Yang intinya sampai saat ini belum mendapatkan penjelasan resmi dari Kementrian Sosial RI. Pihaknya masih tetap melakukan koordinasi dengan dinas sosial Provinsi Sumut sehingga belum ada kejelasan atas kenaikan informasi tersebut.

Pihaknya hanya menerima dari pemberitaan di media dan sudah berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia sebagai juru bayar BLT BBM juga belum mendapatkan informasi terkait mekanisme bansos. Pada tanggal 22 Agustus ada pihak PT. Pos Indonesia datang hanya untuk berkoordinasi mengenai sembako rutin setiap bulannya…

Edison Harianja

Jakarta–Gnewstv.id

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Ayat (5) UU, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia – DPP SPRI menyambut baik isi putusan MK tersebut. Karena sesungguhnya putusan MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 sudah memenuhi harapan Ketua Umum DPP SPRI selaku salah satu pemohon.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP SPRI Edi Anwar Asfar melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat (2/9/2022) di Jakarta. Sekjen DPP SPRI Edi Anwar Asfar menegaskan, putusan MK terhadap uji materi UU Pers sudah mengembalikan hak regulator kepada organisasi-organisasi pers untuk menyusun dan menentukan sendiri (swa regulasi) peraturan-peraturan di bidang pers.

Namun begitu, lanjut Edi, putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa peraturan-peraturan pers tersebut harus difasilitasi oleh Dewan Pers agar masing-masing organisasi pers tidak membuat peraturan sendiri. “Kami DPP SPRI sangat menghormati pertimbangan hukum MK dan akan tunduk pada putusan tersebut,” tandas Edi, wartawan senior yang pernah mengalami kriminalisasi pers.

Edi Anwar mengakui meski MK menolak permohonan, namun bagian pertimbangan putusan MK menegaskan bahwa Dewan Pers tidak boleh menentukan isi peraturan. “Kalau menentukan saja tidak boleh berarti tidak berwenang mengatur atau membuat aturan yang mengikat organisasi-organisasi pers,” tegasnya.

Edi juga mengatakan, DPP SPRI saat ini sedang membuat legal opinion tentang isi putusan MK terhadap perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman di masyarakat terutama insan pers di seluruh Indonesia.

Isi putusan MK pada bagian Badan Nasional Sertifikasi Profesi – BNSP menurut Edi, juga tidak dipertimbangkan MK. “Sehingga hal tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sertifikasi,” ujarnya.

Dalam pertimbangan MK disebutkan : “Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers, atau disusun tidak tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers, sebagaimana didalilkan para pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.“

Kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi wartawan, lanjut Edi, tidak dipertimbangkan Majelis MK. “Untuk itu kami tetap mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP dan LSP Pers Indonesia karena itu tidak dipersoalkan oleh MK. Dan kami berharap seluruh pihak menghormati hal tersebut,” imbuhnya.

Edi juga membeberkan, dalam siaran pers yang disebarkan Dewan Pers tentang pertimbangan MK terkait pelaksanaan UKW Dewan Pers sudah diputus pada tingkat PN adalah kurang lengkap. “Karena menurut MK persoalan uji kompetensi adalah persoalan konkret yang sudah diputus melalui putusan PN Jakarta Pusat dan juncto Putusan PT DKI Jakarta,” ungkapnya.

Jadi Edi menambahkan, memang benar Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak menganggap UKW DP merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dalam rilis pasca putusan MK, Dewan Pers sengaja menyembunyikan informasi tentang putusan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sesungguhnya telah membatalkan Putusan di tingkat PN, meskipun pokok perkara tidak diterima.

“Kami juga menghormati keberadaan Dewan Pers hanya satu atau single bar sebagaimana putusan MK. Namun perlu diingat bahwa oleh karena MK menegaskan Dewan Pers tidak boleh menentukan peraturan pers maka Peraturan Dewan Pers tentang Konstituen Dewan Pers menjadi tidak berlaku, termasuk peraturan lainnya yang dibuat sendiri,” terangnya.

Oleh karena itu keberadaan 34 Organisasi Pers (termasuk SPRI) pembentuk Dewan Pers pasca UU Pers disahkan tahun 1999 harus diakui oleh Dewan Pers agar sejarah Dewan Pers tidak terputus. Keputusan bersama 34 organisasipers (minus 7 organisasi pers) memberi penguatan terhadap Dewan Pers pada tahun 2006 lalu, dan disertai dengan kesepakatan menerbitkan peraturan tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers harusnya dihormati.

Sehingga, menurut Edi, Peraturan Dewan Pers tentang konstituen yang dibuat sendiri dan bukan oleh kesepakatan bersama 34 organisasi-organisasi pers adalah pelanggaran implementasi norma karena tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers.

Dewan Pers harus menghormati putusan MK dan mengembalikan hak 27 organisasi pers yang dicabut secara sepihak mengenai hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers, dan hak menyusun dan menentukan peraturan pers. “SPRI pun menghormati dan tunduk pada keputusan dan pertimbangan MK mengenai eksistensi Dewan Pers,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Permohonan Uji Materi UU Pers di MK diajukan oleh Ketum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP SPRI Soegiharto Santoso, bersama Ketum DPP KOWAPPI Hans Kawengian…

Edison Harianja

Deliserdang–Gnewstv.id

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, menjadi Inspektur Upacara Korps Rapor kenaikan pangkat Pengabdian personel Polresta Deli Serdang TMT 1 September 2022, di Lapangan Apel Polresta Deli Serdang, Kamis (01/09/2022).

Hadir dalam acara tersebut, Wakapolresta Deli Serdang Akbp Agus Sugiyarso, SIK, Pejabat Utama Polresta Deli Serdang dan Personil Polresta Deli Serdang.

Kenaikan pangkat Pengabdian anggota Polresta Deli Serdang ini diberikan kepada Ipda Suwari personil Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang sebelumnya berpangkat Aiptu.

Dalam amanatnya Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat Pengabdian ini merupakan salah satu penghargaan luar biasa kepada personil yang akan memasuki masa purna yang dilaksanakan secara objektif, adil dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek moral/mental kepribadian, kemampuan prestasi kinerja, pendidikan serta penilaian personel melalui Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dengan didasarkan pada kompetensi terhadap tugas pokok Polri dan ukuran prestasi yang dinilai melalui Dewan Kebijakan Karir.

Pengusulan kenaikan pangkat Pengabdian harus memenuhi masa dinas dalam pangkat minimal 2 tahun, memiliki Bintang Nararya, memiliki masa kerja paling rendah 32 tahun serta tidak pernah menjalani Putusan hukuman disiplin, Kode etik maupun tindak pidana selama bertugas di Kepolisian.

Pada kesempatan yang sama Polresta Deli Serdang juga melaksanakan acara Pelepasan Wisuda Purna Bhakti kepada 2 anggota yang sudah memasuki masa Pensiun di tahun 2022 yakni Akp (Purn) Sidik Waluyo dan IPTU (Purn) Sopar Sitorus.

Kepada kedua Purna Bhakti tersebut Kapolresta Deli Serdang mengatakan ucapan terimakasihnya yang selama mengabdi di Kepolisian telah memberikan kinerja dan dedikasi yang dinilai cukup baik.

“Kedua personil yang purna bhakti merupakan contoh polisi yang baik, sebab kedua personil yang Purna mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepolisian tanpa cacat hukum, untuk itu saya mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kinerja baik yang diberikan selama bertugas di Polresta Deli Serdang” ungkapnya…

Edison Harianja