Tebingtinggi-Gnewstv

Pemerintah Kota Tebing Tinggi kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. 

Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diperoleh Pemko Tebing Tinggi selama empat kali berturut-turut setelah sukses mempertahankan opini WTP atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos. M.TP, yang diserahkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (3/11/2022).

“Predikat membanggakan ini akhirnya kita terima kembali, tentu ini akan menjadi motivasi dan pedoman Kota Tebing Tinggi untuk menyajikan dan mengelola keungan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan,” kata  Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi.

“Terima kasih kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bapak Gubernur Sumatera Utara yang sudah menyerahkan penghargaan WTP ini. Kita bersyukur Pemkot Tebing Tinggi 4 berturut-turut meraih WTP dari BPK-RI,” sambungnya.

Pj Wali Kota Tebing Tinggi berharap agar predikat yang diraih ini tetap terjaga, serta menyampaikan kepada semua OPD pada jajaran Pemko Tebing Tinggi untuk terus berkomitmen mengelola keuangan dengan baik.

“Kepada semua OPD Pemkot Tebingtinggi harus terus berkomitmen dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan,” pinta Pj. Wali Kota.

Selain itu, Pj. Wali Kota juga berharap agar pada masa mendatang, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi menjadi kebanggaan. Karena itu butuh kolaborasi guna mewujdukan capaian yang lebih baik .

Kemudian lanjut Pj. Wali Kota, dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menselaraskannya dengan implementasi dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga ada evaluasi dan membuat lebih baik dari tahun ke tahun.

Sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan bahwa perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan seluruh kabupaten/kota. Sebab satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat. Karena menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.

“Saya bukan ingin memubuat anda malu, tidak. Ini bukan soal malu atau tidak. Kita turun, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, itu yang saya katakan. Ada namanya insentif fiskal, ada satu persyaratan, misalnya Medan, wajib 5 kali WTP baru anda dapat insentif. Bukan karena belas kasihan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema Rakor ini adalah “Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. 

Melalui rakor ini, ia berharap dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara. 

“Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Heru Pudyo Nugoroho, raihan opini WTP merupakan salah satu saja dari indikator baiknya tata kelola keuangan negara. Setidaknya ada 4 syarat untuk raihan opini WTP. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan, dimana semua bisa diungkap, karena itu semua keuangan publik dan hak publik untuk tahu apa yang dikelola dari keuangan negara itu. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah efektifitas sistem pengendalian internal yang baik.

“Ini harus menjadi komitmen kita utuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan,” pintanya.

Menurut Heru Pudyo Nugoroho, kepentingan meraih WTP adalah untuk menggambarkan citra positif yang menunjukkan bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan menjadi indikator pemerintahan yang baik.

“Karenanya kami mohon perhatian khusus untuk soal ini. Sehingga WTP itu tidak hanya sekadar penghargaan,” katanya.

Dari kegiatan tersebut, Kanwil DJPb Sumut Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 2022 kepada lembaga verikal pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.

Hadir dalam acara tersebut Pangdam I/BB, Kajati Sumut, serta perwakilan unsur Forkopimda, Kadis Kominfo Dedi parulian Siagian S.STP,M.Si, Sekretaris BPKPAD Serta Bupati/Walikota  se-Sumut.

Rdt-Gnewstv

Tebingtinggi-Gnewstv

Ketua PKK Kota Tebing Tinggi Ny. Harliaminda Dimiyathi mengatakan kedatangan Tim Evaluasi PKK Provsu bukan sekedar bagaimana mencapai kemenangan, tetapi bagaimana kita dapat mengkampanyekan pelaksanaan Iva Test.

“Tim penilai bukan hanya untuk menang, tapi memberikan target untuk bagaimana kita menghayo-hayokan perempuan, khususnya warga Tebing Tinggi dan Kec. Padang Hilir untuk ikut iva test,” ucap Ketua PKK Kota Tebing Tinggi dalam sambutannya pada saat meneriman kunjungan Tim Evaluasi PKK Provsu, Selasa (01/11/2022) di Halaman Kantor Kec. Padang Hilir.

Lebih lanjut, Ketua PKK Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa setiap harinya terjadi peningkatan penyakit kanker serviks. Terkait hal tersebut, Ketua PKK Kota Tebing Tinggi berharap kepada ibu-ibu masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk ikut melaksanakan Iva Test dan ikut serta dalam percepatan penurunan kanker serviks.

sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Pkk Provsu dr. Netti Harnita, Sp. THT yang membacakan sambutan tertulis Ketua PKK Provsu menyampaiakan apresiasi kepada PKK Pemerintah Kota Tebing Tinggi atas keberhasilannya sebagai nominator dari hasil monitoring dan ikut dari bagian evaluasi PKK tahun 2022.

“Kami sangat apresiasi tinggi atas kesiapan daerah ini dalam mengikuti dan mensukseskan kegiatan tim penggerak PKK. Pertemuan ini merupakan sebuah keistimewahan dan juga kebanggan karena sudah mampu mecapai tahap evaluasi setelah  bersaing ketat dan masuk nominasi hasil monitoring,” ucap dr. Netti Harnita.

Lanjutnya, persaingan untuk menjadi yang terbaik adalah suatu tantangan yang menarik untuk dihadapi dalam rangka mengukur dan menimbang sikap kualitas dari program kerja yang telah dilaksanakan sehingga kesimbangan antara perencanaan pelaksanaan pengawaasan evaluasi dapat teranalisa dengan baik cermat dan terukur.

Disampaikan dr. Netti Harnita, secara umum kegiatan evaluasi ini meliputi bidang kelembagaan, bidang adminstrasi, bidang kelompok kerja yang mengelola 10 program pokok PKK dan berbagai jenis lomba.

Turut hadir dalam kegiatan, Tim Evaluasi PKK Provsu, OPD terkait Provsu, Kadis Kesehatan, Camat Padang Hilir, Lurah se-Kecamatan Padang Hilir, Ketua PKK Kecamatan Padang Hilir, Kader PKK Kota Tebing Tinggi, dan tamu undangan.

Rdt-Gnewstv