Batu Bara – Gnewstv.id

Bupati Batu Bara sampaikan dua nota (Ranperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, selasa (21/03/2023).

Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir,M.AP diwakili Asisten I Sekdakab Batu Bara Rusian Heri, menjelaskan berdasarkan undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak undang – undang Nomor 1 tahun 2022 berlaku.

“Januari tahun 2024 peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah diundangkan sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah,”papar Rusian.

Dikatakan Rusian, sedangkan ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu disusun guna menindaklanjuti undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang saat ini sudah diganti dengan peraturan pemerintah.

“Pengganti undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal,”kata Rusian.

Sedangkan, peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, sehingga beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Batu Bara Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanaman modal dan standart pelayanan perizinan terpadu satu pintu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan masyarakat.

Hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

(M.Yusuf – Gnewstv.id)

Pematang Siantar,-Gnewstv.id 

Dalam upaya mencegah terjadinya karhutla sejak dini, Kasat Binmas Polres Pematang Siantar AKP Jahrona Sinaga,SH bersama dengan personil lainnya Sambangi warga masyarakat yang tinggal di lokasi pinggiran hutan dan lahan untuk menyampaikan himbauan . 

Agar tidak melakukan pembakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan yg menyebar (Karhutla/Kebakaran Hutan dan Lahan)Selasa 21 Maret 2023 pada Pukul 09.30 Wib Bertempat Kecamatan martoba Kota Pematang Siantar.

Dalam kegiatan sambangnya Kasat Binmas Polres Pematang Siantar AKP Jahrona Sinaga,SH sampaikan isi sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan maupun lahan dan juga berikan imbauan kepada warga untuk tidak melakukan pembakaran 

Dan apabila mengetahui ada warga yang masih melakukan kegiatan pembakaran agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian sehingga dapat segera di ambil upaya pemadaman dan pelakunya dapat di lakukan proses hukum.

Kegiatan sambang dan sosialisasi ini merupakan upaya Kepolisian khususnya Polres Pematang Siantar untuk mencegah bencana kebakaran hutan maupun lahan sejak dini di wilayah Hukum Polres Pematang Siantar.

Kasat Binmas Polres Pematang Siantar AKP Jahrona Sinaga,SH BerharapDengan Kegiatan ini hendaknya dapat di dukung oleh seluruh warga masyarakat khususnya Yang Tinggal diwilayah Kota Pematang siantar sehingga kita dapat terbebas dari bencana karhutla di tahun 2023 ini.

(Surati).

PEMATANG SIANTAR- Gnewstv.id

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pejuang Batak Bersatu ,kota Pematang Siantar,Fri Jamos Ritonga,meminta pengurus cabang Siantar Selatan peduli berbuat untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Fri saat menyerahkan Surat Keputusan Pengurus Cabang (SK-PC) kecamatan Siantar Selatan, Senin (20/3/2023) kemarin.

” Saya berharap Pejuang Batak Bersatu kecamatan Siantar Selatan peduli berbuat baik, membantu masyarakat sehingga keberadaannya memberikan manfaat positif”, sebut Fri.

Secara khusus Fri berharap pengurus cabang Pejuang Batak Bersatu Siantar Selatan menjaga nama baik organisasi dan kekompakan sesama anggota dan pengurus.

Pengurus cabang Pejuang Batak Bersatu Siantar Selatan, yang dilantik, Marulam Winnar H Situmorang (Ketua), Martua Hutahean (Sekretaris), Ledya Apriani Nainggolan (Bendahara), 

(surati) 

Pematang Siantar- Gnewstv

Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). dr Susanti mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Mini Bappeda Pematang Siantar, Selasa (21/03 2023) pagi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemendagri H Suhajar Diantoro mengatakan, Kemendagri, KPK, dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di delapan area intervensi dengan program MCP.

Katanya, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada delapan intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023. 

Untuk itu, kepada seluruh kepala daerah supaya mendukung sistem MCP guna memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut. Karena sebagian besar sudah terhubung dengan sistem ini, namun ada beberapa daerah yang belum.

“Terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan lainnya. Salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP. Kami kira pengawasan sangat penting untuk memperbaiki segala kekurangan. Kami bersama BPKP akan senantiasa mendukung. MCP ini untuk mengedepankan pencegahan, dan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terangnya.

Tito menambahkan, kualitas dan kuantitas jajaran Inspektorat Daerah juga harus diperkuat, dengan menunjuk orang yang tepat dan memberikan pembinaan karir yang baik. Sehingga ada kepastian, dan mereka akan lebih profesional dalam bekerja. Selanjutnya perlu adanya kerjasama dengan KPK, BPKP, dan BPK.

Selanjutnya Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui program MCP.

“KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” ujar Firli.

Pada kesempatan itu juga, Firli mengatakan, peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur bebas dari KKN.

“Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention). Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini, sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri,” ujarnya.

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Rakor Pimpinan Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus Peluncuran Indikator MCP diikuti seluruh gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia, dan dibuka Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Pada  saat itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK, dan BPKP. 

Turut mendampingi dr Susanti, Plt Kepala Inspektorat Herry Okstarizal dan Plt Kepala Bappeda Dedi Iskandar Harahap. 

(Surati).

Batu Bara – Gnewstv.id

Ketua Kamar Dadagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Batu Bara OK Faizal melakukan panen perdana buah semangka binaannya, di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima puluh, Kabupaten Batu.Bara, Selasa (21/03/2023).

OK Faizal menyampaikan tanaman semangka binaan Kadin Kabupaten Batu Bara kini buahnya panen perdana dilakukan bersama para petani.

“60 persen menggunakan pupuk organik dan berharap hasil panen semangka binaan Kadin Batu Bara bisa di exspor ke Malaysia dan Negara lainnya,”harap OK Faizal.

Dikatakan OK Faizal, biasanya minat masyarakat untuk mengkonsumsi buah semangka meningkat ketika bulan suci Ramadan(Puasa).

Selain itu, OK Faizal mengajak masyarakat Batu Bara agar senantiasa berkreasi dan berinovasi memanfaatkan lahan “tidur” atau lahan yang tidak terpakai agar difungsikan semaksimal mungkin untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat.

(M.Yusuf – Gnewstv.id)

Pematang Siantar-Gnewstv

Sebanyak 11 Pejabat Tinggi Pratama Eselon IIB Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dilantik langsung oleh Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA. Sekaligus penyerahan Surat Perintah Tugas sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) kepada Dra Happy Oikumenis Daely. Pelantikan dan penyerahan Surat Perintah Tugas berlangsung di Ruang Data Balai Kota Pematang Siantar, Selasa (21/03/2021).

Selain menerima Surat Perintah sebagai Plt Sekda, Happy juga dilantik sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan. Sedangkan pejabat lainnya yang turut dilantik yaitu Budi Utari Siregar AP sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Permasyarakatan; Drs Daniel Hamonangan Siregar sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan; serta Zainal Siahaan SE MM sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako.

Kemudian, Dedy Tunasto Setiawan SH sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Pariaman Silaen SH sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP); Drs Robert Samosir sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Sofie M Saragih SSTP MSi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Ir Ali Akbar sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol);  Eka Hendra SSos sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan); dan SM Ulina Sari Girsang SH sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

dr Susanti dalam sambutannya menyampaikan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan metode pengembangan karir pegawai negeri sipil (PNS) terkait prestasi kerja yang bersangkutan. 

dr Susanti menjabarkan pentingnya tingkat kompetensi dan profesionalisme ASN yang disebut sebagai pelayan dan pelaksana serta pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan.

“Selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan penuh komitmen, tanggung jawab, serta penuh integritas dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” sebut mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematang Siantar itu.

Masih kata dr Susanti, ketika ditempatkan dalam jabatan berarti harus meningkatkan kesadaran diri untuk terus belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri. 

“Terimalah jabatan ini sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan demi menuju Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas. Pematang Siantar Bangkit dan Maju,” ujar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

dr Susanti juga berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

“Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati saudara sekalian,” pungkas dr Susanti.

Para pejabat tersebut dilantik dengan saksi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP dan Kepala Inspektorat Herry Okstarizal SH. 

(Surati).

Deli Serdang-Gnewstv.id 

Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, (Kahutla) personil jajaran Polresta Deli Serdang tak henti-hentinya menyampaikan himbauan dan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Selasa (21/03/2023).

Kali ini personil dari Polsek Bangun Purba dan Polsek Tiga Juhar bersama Instansi terkait melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari Karhutla.

Disamping melaksanakan penyampaian himbauan, personil juga menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar sesegera mungkin melaporkan kepada pihak Kepolisian jika mengetahui kejadian kebakaran ataupun orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan karena dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Saat ditemui oleh awak media ini, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Irsan Sinuhaji, SIK, MH menjelaskan, kegiatan tersebut adalah upaya dari Polresta Deli Serdang untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Wilkum Polresta Deli Serdang. 

“Kita mensosialisasikan pencegahan Karhutla yang berisikan larangan dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan kepada masyarakat agar diimplementasikan dan diketahui” ucapnya.

“Kegiatan sosialisasi cegah Karhutla ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian alam dan menghindari bahaya kebakaran karena selain dapat merusak kesehatan, kebakaran juga dapat menimbulkan dampak berupa kerugian materil.” jelas Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji,Sik.MH 

 (Humas  Polresta DS)-Gnewstv.id