Salah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) dari 3 pelaku kasus melarikan diri dari RTP (Ruang Tahanan Polisi) Polres Sergai berhasil ditangkap oleh unit Operasional Sat Narkoba Kepolisian Serdang Bedagai akhirnya berhasil menangkap Edy Syaputra (32) yang melarikan diri dari sel tahanan pada tahun 2020 yang lalu.
Keterangan photo: Tersangka Edy Syaputra ketika di Sel tahanan Polres Serdang Bedagai dan penyerahan tersangka ke JPU Kejaksaan Negeri Sergai, Senin (31/7/2023).
Penangkapan Edy Syaputra berhasil dilakukan oleh Opsnal Sat Narkoba pada hari, Minggu 30/7/2023 pukul 21.00 Wib dikediaman orang tuanya di Dusun II Desa Pematang Setrak, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai.
Penangkapan terhadap tersangka merupakan hasil dari investigasi dan kerja intelijen yang dilakukan oleh tim Sat Narkoba, yang telah mencari Edy Syaputra selama kurang lebih 3 tahun terakhir.
Sebelum melarikan diri, Edy Syaputra telah menyelesaikan tahap penyidikan dan menunggu proses lebih lanjut di Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sei Rampah.
Berawal informasi kedatangan tersangka kembali ke rumah orang tuanya, tim Sat Narkoba dengan cepat merespons dan mengepung rumah tersebut pada malam tersebut dan setibanya di rumah orang tua Edy Syaputra, petugas memberitahukan kepada orang tua Edy Syaputra tentang kehadiran mereka dan dengan tujuan untuk menjemput anak nya.
Namun, dalam upaya untuk melarikan diri sekali lagi dan tersangka tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian nya guna berusaha melarikan diri dan terlihat melompat ke dalam sumur yang dalamnya mencapai 20 meter untuk mencari perlindungan di dasar sumur.
Dengan bertindak cepat agar tersangka agar buronan tidak melarikan diri lagi, petugas memerintahkan Edy Syaputra untuk naik ke permukaan dan setelah diamankan langsung dibawa ke sel tahanan Polres Serdang Bedagai.
Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK melalui AKP Juriadi Sembiring Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai mengatakan kepada Pemburu berita (Pewarta) di ruangan kerja nya,
“Tersangka yang juga DPO Edy Syaputra sudah kami tangkap tadi malam sekitar pukul 21.00 Wib di kediaman orang tua nya, setelah kurang lebih 3 tahun menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Serdang Bedagai dan saat ini, Senin (31/7) pukul 14.00 Wib tersangka kami serahkan melalui Fredy Pasaribu selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan menunggu proses hukum lebih lanjut”, ucap Juriadi.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara lakukan pertandingan PORSENI ( Pekan Olahraga dan Seni ) dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika ke -78. Senin (31/07/2023).
Dalam upacara pembukaan PORSENI ini, Kalapas Lubuk Pakam Alanta Imanuel Ketaren menyampaikan kepada seluruh WBP ( Warga Binaan Pemasyarakatan ) untuk terus menjunjung sportivitas yang baik.
“Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam pertandingan, bertandinglah dengan baik karena terdapat sejumlah hadiah yang telah disediakan bagi para pemenang. Saya buka PORSENI Lapas Lubuk Pakam 2023 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Tuhan Yang Maha Esa PORSENI Lapas Lubuk Pakam 2023 resmi dibuka. Imbuh Alanta.
Pada PORSENI Lapas Lubuk Pakam Tahun 2023, pantia Porseni telah Menyusun berbagai acara seperti pertandingan Futsal, Tarik Tambang, Badminton, Tenis Meja, hingga Panjat Pinang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tim Humas melalui Dody Efrata Ginting selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Lubuk Pakam bahwa acara pertandingan PORSENI 2023 di Lapas Lubuk Pakam dimulai pada 31 Juli 2023 hari ini dan berakhir pada 16 Agustus 2023.
Berbagai hadiah telah disiapkan oleh Panitia berupa alat kebersihan diri pribadi dan kelompok. Pengumuman juara sekaligus penutupan Porseni akan dilaksanakan pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada 17 Agustus 2023. Pungkas Dody Efrata Ginting.
INFO ORANG HILANGNama : Muhammad ali akbar RangkutiAlamat : Jl pertiwi Ujung MedanTTL : 24-12-1997Ciri – ciri : Tinggi 163 Cm, kulit sawo matang, rambut cepak pendek.KRONOLOGIS :Pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar Jam 15:00 Beliau meninggalkan rumah dengan kondisi fisik yang kurang sehat dan pikiran sedang linglung ( Sedang Berobat jalan ) dan pakaian yang digunakan terakhir kaos merah maroon celana pendek dan sendal jepit putih.Apabila melihat orang tersebut mohon di infokan ke No 085361434913/081263514487.Atau antarkan ke alamat rumah akan dikasih biaya ongkos atau ke piket polsek percut sei tuan dikarenakan pihak keluarga sudah melapokan ke Polsek Percut sei tuan pada tangg 24 juli 2023 yang lalu.Terima kasih 🙏
Pengurus Daerah (PD) Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematang Siantar diharapkan semakin maju dan berkembang seiring dengan dilantiknya pengurus periode 2021-2026. Apalagi selama ini Al Jam’iyatul Washliyah sudah semakin terbuka terhadap perkembangan ataupun dinamika yang ada di Kota Pematang Siantar.
Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dalam sambutannya menghadiri Rakerda I Periode Tahun 2021-2026 dan Pelantikan Pengurus Cabang (PC) Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematang Siantar, di Balai Rahmat Shah Taman Hewan Pematang Siantar, Sabtu (29/07/2023).
“Selamat kepada Bapak Ishak Hutasuhut. Selamat mengemban tugas yang baru,” ucap dr Susanti yang ditujukan kepada Ketua PD Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematang Siantar Periode 2021-2026.
“Tidak salah warga Al Jam’iyatul Washliyah memilih Bapak Ishak Hutasuhut,” lanjut wali kota perempuan pertama di Pematang Sianțar ini.
Kepada Ishak Hutasuhut, dr Susanti berpesan agar dapat membawa perubahan-perubahan yang bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, dokter spesialis anak itu menyampaikan terkait predikat Kota Toleran untuk Kota Pematang Siantar. Tahun 2015, katanya, Kota Pematang Siantar berada di urutan 3 di Indonesia. Dua tahun kemudian, yakni tahun 2017 berada di urutan 2.
Kemudian tahun 2019 Kota Pematang Siantar mendapat urutan 5.
“Namun setelah itu, Kota Pematang Siantar berada di ranking 51. Alhamdulilah, pada bulan April 2023 lalu, Kota Pematang Sianțar sudah naik ke peringkat ke-31. Artinya ada peningkatan,” terang mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih itu.
Lebih lanjut dr Susanti menerangkan, dalam visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar, salah satunya mencantumkan dan menitikberatkan keberagaman dalam agama, suku, dan ras di kota Pematang Siantar.
“Ini sudah tertuang dalam RPJMD 2022-2027 Kota Pematang Siantar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa mencapai rangking 10 besar kota tertoleran se- Indonesia,” katanya.
dr Susanti juga menyampaikan, Al Jam’iyatul Washliyah atau lebih dikenal dengan Al Washliyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan di Kota Medan, Sumatera Utara, tanggal 30 November 1930. Al-Washliyah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang menjaga dan merawat hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
“Untuk itu dengan kepengurusan yang baru di Al-Washliyah, harapannya semakin maju dan berkembang serta semakin berperan aktif di dalam pembangunan di Kota Pematang Siantar,” pungkas dr Susanti.
Sebelumnya, Ketua PD Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematang Siantar M Ishak Hutasuhut mengajak seluruh pengurus kecamatan yang baru dilantik untuk bersama-sama membesarkan Al Jam’iyatul Washliyah.
“Mari kita ciptakan lagi suasana yang sehat, kondusif, bahwasanya Kota Pematang Siantar yang sempat jatuh rankingnya, mari kita kembalikan ke nomor,” ajaknya.
Ishak juga mengajak seluruh warga Al Jam’iyatul Washliyah untuk menjaga Pematang Siantar menjadi kota yang nyaman ditempati.
“Doa dan dukungan dari semua pihak, hubungan sinergis yang kuat tetap terjalin,” tandasnya.
Hadir pada kegiatan ini, Ketua PW Al Jam’iyatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dedi Iskandar Batubara, anggota DPRD Sumut Gusmiyadi dan Darwin Marpaung, sejumlah unsur Forkopimda, pengurus MUI, NU, Muhammadiyah, serta sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda,
Dalam ajaran Islam ada 4 bulan yang dimuliakan diantaranya Dzulqaidah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Bulan Muharram disebut juga sebagai bulannya Allah, didalamnya dianjurkan memperbanyak puasa dan sedekah.
Hal itu dikatakan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negri kota Pematang Siantar Nurhayati, pada acara doa bersama membaca Yasiin berjamaah dalam rangka menyemarakkan bulan Muharram, 1445 H, Jumat (28/7/2023), di lapangan MTsNegeri Pematang Siantar, Jalan Medan Raya gang Kapuk km. 5,5, Tanjung Tongah, kecamatan Siantar Martoba kota setempat.
Lebih lanjut dalam himbauan dan arahannya dihadapan siswa dan seluruh staf dan dewan guru, untuk mengambil kebijakan hikmah kebaikan di bulan Muharram, dengan membuat amalan membaca yasin dan doa bersama, agar madrasah kami mendapat keberkahan dengaan lebih mendekat kepada Allah dan melantunkan ayat- ayat Alqurannya,
Bermunajat dengan berserah diri kepada Allah atas segala kebaikan dan kejayaan madrasah Tsanawiyah Negeri P. Siantar di Sumatera Utara.
Untuk kegiatan anak-anak didik MtsN, setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran kita selalu melakukan pembacaan ayat suci alquran di lapangan bersama sama, serta dibimbing oleh guru2 ahli quran, imbuh Nurhayati.
Kegiatan yang diikuti ribuan siswa/siswi dihadiri oleh seluruh staf dan Dewan guru Mtsn Pematang Siantar ini berjalan lancar dan penuh hikmah.
Ditambahkan Kepsek MTsN ini lagi, bahwa kegiatan pertama baca yasin dan Doa bersama di MTsN, dan kegiatan yang kedua di rumah tahfiz jalan seram bawah kota Pematang Siantar,
MEDAN: Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abet Nego Tarigan bersama Tim memenuhi janji mereka turun ke kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jum’at (28/7/2023) pagi sekira pukul 10.30 wib untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait tidak diperpanjang lagi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) karena Pemko Medan tidak lagi mengeluarkan Rekomendasi Perpanjangan HGB ke Kantor ATR/BPN Kota Medan sejak Tahun 2016 lalu.
Keterangan foto : Deputi II KSP Abet Nego Tarigan foto bersama dengan para pengurus FPB usai menerima berkas-berkas dari ahli hukum FPB Henry Sinaga di sekretariat FPB Jl. Nibung Raya Medan, Jumat (28/7/2023)
Dan yang meresahkan warga lagi, saat ini Pemko Medan membuat kebijakan baru sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana diberlakukan hak sewa menyewa diatas Lahan yang menjadi Hak Pengelolaan Pemko Medan.
Kedatangan Deputi II KSP Abet Nego Tarigan bersama tim juga disambut dengan Yel-yel dari Ratusan Warga Petisah Tengah yag hadir yang menyerukan, Perpanjangan HGB dan dijawab warga Yes,Yes Yes, Bayar Sewa dijawab warga No,No,No, KSP dijawab warga mantap, mantap, mantap.
Dalam Pertemuan tersebut, Deputi II KSP Abet Nego Tarigan mengatakan sesuai surat yang disampikan ke pihak Forum Petisah Bersatu (FPB) menegaskan banyak masalah pertanahan yang dilaporkan ke Kantor Staf Presiden dan pemerintah saat ini sedang melakukan pendalaman untuk melaksanakan penyelesiannya.
“Sesuai dengan koridor yang dimiliki, KSP akan melaksanakan rapat dengan pejabat terkait yang menanganani pertanahan dan mendorong untuk dilakukan penyelesaiannya,” ujar Abet Nego Tarigan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Petisah Bersatu (FPB) di secretariat FPB Jl. Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Jumat (28/7/2023).
Abet Nego menambahkan, KSP akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 2000 kepala keluarga yang tergabung dalam FPB sesuai dengan pesan Presiden RI dalam setiap melaksanakan rapat kabinet agar pemerintah perlu melakukan pendalaman dan penyelesaian setiap permasalahan.
“Ini amanah dari Presiden RI. Dalam setiap rapat kabinet, Presiden RI selaku menekankan bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah pertanahan karena semua ini terkait dengan perekonomian. Di Petisah Tengah ini lokasi perekenomian dan semua warga yang tergabung dalam FPB adalah pelaku ekonomi, jadi KSP akan mendorong pemerintah agar memberikan solusi yang permanen,” tegas Abet Nego seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah ini karena ini merupakan kewajiban KSP untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya.
Saat ditanya sikap Pemko Medan yang dinilai tidak berpihak kepada warganya, Abet Nego menyebutkan kemungkinan besar Pemko Medan belum mendapat arahan dari Pusat.
“Saya optimis Pemko Medan dan Pusat akan melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini dan semoga tidak ada jalan buntu . Selalu ada pintu pendekatan dan penyelesaian. Kami akan dalami masalah ini. Kita berharap ada jalan keluarnya atau solusi yang permanen,” harapnya.
Sementara itu, Ketua FPB Perry Iskandar mengharapkan, dari kedatangan tim KSP ini, diharapkan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) yang sangat diharapkan oleh 2000 kepala keluarga bisa dikabulkan oleh pemerintah.
“Semua data sudah diberikan kepada Deputi II KSP. Kami yakin dan percaya kepada KSP yang membawa agenda penting ini dan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Semoga perpanjangan HGB bisa dikabulkan oleh pemerintah,” harap Perry didampingi ahli hukum Dr.Henry Sinaga SH.
Perry menegaskan bahwa seluruh warga yang tergabung dalam FPB hanya menginginkan perpanjangan HGB dan bukan sewa menyewa.
Pertemuan antara warga yang tergabung dalam FPB dengan pihak KSP dilatarbelakangi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang tidak lagi mengeluarkan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan Hak Pengelolaan Pemko Medan di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara sejak 2016.
Belakangan, kebijakan yang diputuskan Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan penyetopan HGB itu dinilai warga sebagai tindakan inkonstitusional.
Apalagi tak hanya menyetop perpanjangan HGB warga setempat, Pemko Medan juga mengeluarkan kebijakan lain yakni mengharuskan warga setempat sewa lahan (sewa menyewa) yang berstatus HGB di atas lahan HPL tersebut.
Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Petisah Bersatu (FPB) meminta kebijakan inskonstitusional itu segera dicabut. FPB menilai Pemko Medan telah melanggar aturannya sendiri dan Wali Kota telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam persoalan HGB di kawasan Petisah Tengah.
“Pemberian hak sewa oleh Pemko Medan itu sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Kemudian melanggar aturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan melanggar aturan Menteri Agraria Nomor 18 tahun 2021,” tegas Ketua FPB, Perry Iskandar didampingi ahli hukum FPB Dr.Henry Sinaga serta Penasehat FPB Sugianto Makmur dan Amrun Daulay kepada sejumlah wartawan, Selasa sore (18/7) di Jl. Iskandar Muda Medan.
Perry Iskandar menambahkan, dalam aturan tersebut ditegaskan, tidak ada kewenangan dari Pemko Medan untuk memberikan hak sewa di atas HPL karena sebenarnya yang berhak memberikan perpanjangan tanah itu adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kebijakan Walikota Medan Bobby Nasution yang mengharuskan hak sewa lahan di atas tanah HGB itu sangat merugikan warga Kelurahan Petisah Tengah yang mayoritas merupakan pengusaha,” kecam Perry.
Apalagi, tambah Perry, dalam perjanjian sewa lahan tersebut, warga hanya diberi waktu selama 5 tahun untuk menggunakan haknya sebagai penyewa dan Pemko Medan bisa menarik hak itu sewaktu-waktu.
“Ada beberapa Kepala Keluarga (KK) yang menandatangin hak sewa ke Pemko Medan. Hal itu karena keterpaksaan mereka untuk bertransaksi dalam bisnis mereka,” jelasnya.
Jadi, menurut Perry, mau tidak mau, mereka terpaksa menandatangani perjanjian sewa itu agar transaksinya yang sempat terganggu, bisa kembali berjalan.
“Ada poin penting yang membuat kami tidak ingin menandatangani hak sewa itu. Yaitu tidak ada kewenangan bagi pemegang hak sewa. Pemerintah bisa mengambil lahan itu kapan saja, sesuai isi perjanjian surat sewa,” terang Perry Iskandar.
Sementara itu, Ahli Hukum FPB, Henry Sinaga menyebutkan bahwa pihaknya kini telah berusaha untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa ini.
Terlebih, ada sekitar 2.000 KK yang terdampak akibat permasalahan lahan seluas 40 hektar itu.
“Oleh sebab itu, FPB sangat mengapresiasi surat jawaban dari Kantor Staf Presiden ( KSP), karena telah membalas surat kami dengan mengirimkan surat balasannya pada 14 Juni 2023. Artinya pemerintah pusat masih peduli dengan kami dan kami anggap mereka hadir di tengah-tengah konflik yang kami alami ini,” jelas Henry Sinaga.
Menurut Henry, FPB sendiri hanya menginginkan konflik ini bisa selesai dengan segera namun jalan keluar yang diberikan Wali Kota Medan justru dinilai sangat merugikan mereka.
Untuk itu pihaknya berharap, konflik bisa disudahi melalui jalur non-litigasi, meskipum menempuh jalur hukum menjadi alternatif lain jika diperlukan.
“Simpel aja. Kita hanya minta perpanjang HGB di atas HPL saja. Dan kita masih menahan diri untuk menempuh jalur litigasi,” kata Henry Sinaga.
Selain itu, Henry menyebut, kebijakan Wali Kota Medan itu dinilai inkonstitusional. Sebab, jika merujuk pada Permendagri 19/2016 hak sewa lahan tidak bisa diterapkan jika lahan masih berstatus HGB.
“Hak sewa yang ditekankan kepada kami ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jika sewa diterapkan di atas tanah yang berstatus HGB, itu bertentangan dengan undang-undang,” kata Henry Sinaga.
Terkait masalah ini, FPB mengirim surat ke KSP dan telah menerima surat balasan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pada Jumat (14/7) lalu.
Surat dengan Nomor: B-093/KSP/D2/05/2023 itu berisi tindak lanjut pengaduan dan permohonan revisi Permendagri 19/2016 yang dilayangkan FPB beberapa waktu lalu. Surat itu pun sangat diapresiasi warga.
“Kami menilai pemerintah pusat masih peduli dengan rakyatnya karena telah hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah mengalami kesulitan dan terancam digusur,” katanya.
Sebagaiamana diketahui, ada sekitar 2.000 kepala keluarga yang terancam tergusur dari HGB di kawasan Kelurahan Petisah Tengah menyusul disetopnya perpanjangan HGB di kawasan itu oleh Pemko Medan.
Warga yang memiliki HGB di Kelurahan Petisah Tengah itu meliputi sisi kiri mulai Simpang Golden di Jl. Gatot Subroto Medan, kemudian, sisi kiri Jl. Iskandar Muda hingga bagian yang sama dari Jl. Gajah Mada Medan sampai ke Jl. S Parman.
Di hamparan lahan itu diketahui merupakan kawasan bisnis yang juga banyak berdiri fasilitas umum seperti rumah ibadah hingga rumah sakit dan kantor Polsek Medan Baru.
Desa perkebunan Bandar Pinang kecamatan Bintang Bayu Kabupaten serdang Bedagai provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan evaluasi katagori UP2K PKK ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yaitu segala kegiatan ekonomi yang diusahai oleh keluarga, baik, secara kelompok maupun perorang yang bersumber dana dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Jumat .10.00. wib ( 28/07/2023)
Kegiatan evaluasi katagori UP2K PKK yang di laksanakan di halaman kantor Desa Perkebunan Bandar Pinang Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Sergai dihadiri Ketua Tim evaluasi Monitoring Penilai Katagori UP2K dari Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Yuni Rajali dan jajaranya ,istri Wakil Bupati Aini Zetara Siregar up2k, nuraini tampu bolon ketua kabupaten Sergai, camat. Despa Saragih SE, Ketua UP2K Kecamatan Bintang bayu nyonya Arlita Purba , ketua penggerak pkk desa b. Pinang, Ny darliani M.Jul iqbal. up2k, Danramil 17 kotarih diwakili Pelda Zikrullah lubis,Kapolsek kotarih.Akp Domdom panjaitan. diwakili Aipda Deni Setiawan, Manager PT.Perkebunan Bandar Pinang BSI Bastanta Sp, Manager PTP III Silau Dunia, Kasiaman Saragih. Kepala puskesmas Bintang Bayu Drs.Tanti ,Seluruh kepala Desa Kecamatan Bintang Bayu,Tokoh pemuka agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tak luput di hadiri Mahasiswa Unimed Medan
Kepala Desa Kebun Bandar Pinang M.Zul iqbal dalam sambutannya menyampaikan,” Saya selaku kepala Desa Kebun Bandar Pinang , banyak – banyak mengucapkan Terima kasih kepada pihak manajemen perkebunan bandar pinang dan PT.Kebun Silau Dunia, beserta muspika kecamatan bintang bayu, kiranya dapat terlaksananya kegiatan evaluasi katagori UP2K Desa Bandar Pinang , agar sudi kiranya, tim monitoring dari provinsi Sumatera utara, agar Desa Bandar Pinang Kebun berharap menjadi juara 1 di tingkat provinsi.
Salah Seorang warga yang juga anggota LSM bernama.Bapak Junaidi dalam kesempatan undangan kegiatan Itu,uga menjelaskan ” kami sebagai warga dan LSM yang ada di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sangat – sangat mendukung kegiatan Evaluasi UP2K PKK yang sangat positif, kegiatan yang seperti ini sangat membantu untuk meningkatkan penghasilan keluarga, kami juga berharap semoga kegiatan ini tetap berkelanjutan kedepanya ,” pungkasnya.
Kecelakaan kereta api penumpang dengan Nomor U 78 Siantar Expres merenggut nyawa Dua (2) warga kembali terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di jalur kereta api Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat (28/7) pukul 13.30 Wib.
Perlintasan tanpa palang pintu tepatnya di Dusun II Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali menelan korban jiwa, kali ini korbannya pengendara sepeda motor Supra X 125 BK 3323 NAN yang datang dari Desa Pon menuju ke Kebun Ten
Keterangan Gambar: Pihak kepolisian polres sergai dibantu warga mengevakuasi para korban dari TKP
Informasi yang berhasil dihimpun awak media pengendara sepeda motor tersebut bernama Nursia Br Sianipar (55) Warga Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berboncengan dengan Tiodor Boru Simbolon Warga Kampung Banjar Dusun I Desa Gempolan.
Kereta api penumpang jurusan Medan-Tebing Tinggi yang melintas menghantam keras kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra 125 yang diduga tidak melihat kereta api tersebut datang sehingga terjadi benturan yang cukup keras menyebabkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal di tempat.
Seorang warga bernama Andi Sianturi yang tidak jauh dari lokasi kejadian ketika dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, “Kedua korban meninggal di tempat bang, satu warga Kampung Banjar Gempolan Boru simbolon dan satu lagi warga Kebun Sayur Desa Sei bamban Boru Sianipar, mereka menuju arah ke Kebun Tengah dari Kampung Pon”, katanya.
Pihak Kepolisian Polres Sergai saat ini telah mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Melati Kampung Pon dan melakukan olah TKP. (Erick Yoma)
