Deli Serdang | Gnewstv

Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya Petugas Keamanan Bandara kualanamu berhasil mengamankan 2 orang Calon penumpang pesawat udara citilink tujuan Jakarta yang mencoba menyelundupkan Sabu Lewat Bandara Kualanamu, Kamis (12/10/2023) Siang, sekira pukul 14.21 Wib.

Kedua calon penumpang pesawat ini masing-masing berinisial KS dan MN diduga membawa 4 bungkusan berisi narkoba yang berhasil diamankan oleh petugas Avsec di area pemeriksaan keberangkatan.

Selain 4 bungkus barang yang diduga berisi narkoba ditemukan juga barang bukti berupa 1 KTP, 1 SIM , 1 Handphone, 1 tas samping kecil, 1 ransel serta 1 koper.

Terkait 2 orang Calon penumpang pesawat yang diamankan karena diduga hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke Jakarta ini, Head of Corporate Secretary and legal Dedi Al Sabur membenarkan berita tersebut setelah menerima laporan dari petugas Avsec

“Saya menerima laporan dari petugas Avsec yang bertugas dan Selanjutnya kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Ditresnarkoba Poldasu dengan proses serah terima penumpang tersebut untuk tindak lanjut penanganan, ” ujar Dedi.

Setelah proses pemeriksaan dan serah terima di Gedung Avsec Bandara Kualanamu, kedua calon penumpang yang gagal berangkat ini akhirnya diboyong ke Mapolda Sumut untuk Pengembangan. (Surya)

Deli serdang | Gnewstv

Kapolresta Deli Serdang, AKBP Raphael Cahya Priambodo S.I.K sambangi kantor MUI dan FKUB Kabupaten Deli Serdang untuk menjalin Silaturahmi.

Pada silaturahmi awalnya kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang, Kiyai Amir Patanagama, S.Pd.i, beserta para pengurus MUI KAB. Deli Serdang di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang, Jalan Mawar Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang. Kamis (12/10/2023)

Silaturahmi yang dilakukan orang nomor satu di Polresta Deli Serdang ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara Polresta Deli Serdang dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang, AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K menuturkan pertemuan tersebut untuk memelihara Harkamtibmas, polri butuh bantuan dari semua pemangku kekuasaan dan berbagai elemen organisasi keagamaan salah satunya adalah MUI Kabupaten Deli Serdang.

“Besar harapan kami kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan masukan guna membangun dan menciptakan kondusifitas masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.” pungkas Kapolresta Deli Serdang dalam kata sambutannya.

Selanjutnya Kapolresta Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K beserta PJU Polresta Deli Serdang menyambangi Kantor FKUB Deli Serdang di Jalan Karya Utama Kecamatan Lubuk Pakam dan disambut hangat oleh Ketua FKUB Kabupaten Deli Serdang, H. Waluyo beserta Staf dan Pengurus dari masing – masing Agama.

Dalam kesempatan ini Ketua FKUB Kab. Deli Serdang H Waluyo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Kapolresta Deli Serdang dan jajaran karena telah bersedia hadir di kantor FKUB.

“FKUB kedepan akan mendukung program program pemerintah khususnya Polresta Deli Serdang dalam menjaga Harkamtibmas,” ungkap H. Waluyo.

Sementara Kapolresta Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K dalam kata sambutannya mengatakan kehadirannya ke kantor FKUB bertujuan untuk bersilaturahmi dan meningkatkan sinergitas.

“Dengan adanya FKUB sehingga kerukunan umat beragama di Deli Serdang bisa tetap kondusif dan kedepannya sinergitas yang sudah terjalin baik dapat terjaga khususnya dalam menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Deli Serdang ,” pungkas Kapolresta Deli Serdang.

Terkait dengan situasi Kamtibmas, masalah tawuran, perjudian, dan narkoba, Kapolresta mengatakan Polresta Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada FKUB yang selama ini turut membantu pihak Polresta Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas tugas dilapangan.

“Kiranya kedepannya, silahturahmi dan komunikasi Polresta Deli Serdang dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang semakin erat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, rejeki dan perlindungan dari Tuhan YME sehingga dapat menjalani aktifitas”, tutup AKBP Raphael Cahya Priambodo S.I.K.(surya)

Pematang Siantar, Gnewstv.id

Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebuah rumah berukuran 4 x 12 di Jalan Diponegoro, kompleks Pajak Hongkong sudah sesuai dengan prosedur, untuk diharapkan agar pihak-pihak terkait harus mendukung pelaksanaa eksekusi dan berlangsung dengan lancar, pada Kamis (12/10/2023) bertempat di kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat. 

Demikian dikatakan Penasehat Hukum Pemohon Sarbudin Panjaitan SH mengatakan bahwa,Meski awalnya ada perlawanan dari pihak keluarga Termohon ekskusi. Rumah Hj Saholot Harahap (87) dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, setelah mengabulkan gugatan Penggugat  Indrawani.

Pelaksanaan eksekusi dengan merobohkan rumah Hj Saholot mendapatkan pengawalan dari puluhan personel Polres Simalungun yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Yogen H Baruno, S.IK.

Rumah tinggal tersebut diratakan dengan tanah dibantu petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sebelum pelaksanaan eksekusi, Jurusita Beslan Manurung bersama Panitera Suardiman dan petugas lainnya membacakan surat penetapan ekskusi yang ditandatangani Ketua Pengadilan Irwansyah P Sitorus.

Suardiman ketika ditanya wartawan di lokasi eksekusi menjelaskan, Pemohon eksekusi Indrawani melalui Kuasanya, Sarbuddin Panjaitan SH yang memenangkan gugatan atas objek tersebut telah mengajukan permohonan eksekusi. Untuk itu telah dilakukan aanmanning.

“Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat,” jelasnya.

Namun, Tergugat (Termohon eksekusi) tidak bertindak kooperatif sehingga dilakukan pengosongan paksa.

Sementara itu Kapolres AKBP Yogen H Baruno mengatakan jika pihaknya hanya sebatas melakukan pengamanan untuk berjalannya ekskusi. Pengamanan berdasarkan surat permintaan (permohonan) dari Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

“Sebagai petugas kepolisian, kita hanya melakukan pengamanan lokasi eksekusi sehingga eksekusi berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Situasi dorong dorongan antara termohon eksekusi dengan petugas pengadilan sempat terjadi. Sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar yang ikut memenuhi lokasi eksekusi, 

(surati).

Pematang Siantar, Gnewstv.id

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar sepakat menangkal penyajian informasi kepada masyarakat yang bernuansa SARA, (Suku, Agama,Ras dan Antar golongan) dan berita hoax, dan mencegah praktek politik uang serta sosialisasi dan pengawasan bersama menjelang Pemilu 2024.

Kesepakatan Bawaslu dan PWI Pematang Siantar dituangkan pada penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Bawaslu Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap dan Ketua PWI Pematang Siantar, Surati, Kamis (12/10/2023).

Ketua Bawaslu Pematang Siantar,Nanang Wahyudi Harahap didampingi Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) ,Frenki Dermanto Sinaga dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesian Sengketa (P3S) Riky Fernando Hutapea,Kordinator Sekretariat Ilham Harahap, staf Divisi HP2H,M.Idrus,mengatakan media berandil besar membantu tugas pengawasan Pemilu 2024, melalui penyajian informasi edukatif kepada masyarakat luas terkait pemberitaan bernuansa SARA dan hoax.

Kemudian menurutnya media juga dapat menyebarluaskan informasi sosialisasi pencegahan politik uang di Pemilu 2024,sehingga masyarakat memilih cerdas dan bukan karena dibayar.

” Bawaslu Pematang Siantar menyadari peran media sangat penting ,mendukung kerja pengawasan Pemilu 2024,karena itu melalui penandatanganan nota kesepahaman PWI dan Bawaslu Pematang Siantar ,masyarakat diharapkan semakin cerdas dan paham apa yang dilarang dan dapat  dilakukan masyarakat  atau peserta Pemilu 2024,” sebut Nanang.

Dia menambahkan  potensi-potensi kerawanan pelanggaran pada Pemilu semakin banyak dengan berbagai modus sehingga peran media sangat dibutuhkan untuk menginformasikannya kepada Bawaslu atau masyarakat luas.

Ketua PWI Pematang Siantar, Surati didampingi Sekretaris Rayahu dan Bendahara Netty Herawati,menyatakan siap bersinergi dan mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu Pematang Siantar sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan lancar,

 (surati). 

Pematang Siantar, Gnewstv.id
Kapolres AKBP Yogen Heroes Baruno siap berkoloborasi positif dan bersinergi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Pematang Siantar untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya saat menerima silahturahmi komisioner dan kesektariatan Bawaslu Pematang Siantar di ruang kerjanya, Selasa (10/10/2023).

Yogen mengatakan pihaknya mengajak Bawaslu Pematang Siantar untuk berkoloborasi positif mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

” Polres Pematang Siantar siap bersinergi dan berkoloborasi positif mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan sukses”, ujar Yogen.

Yogen berharap sinergitas Bawaslu dan Polres Pematang Siantar mampu mengatasi potensi-potensi kerawanan yang dapat terjadi di Pemilu 2024, sehingga dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini.

Silahturahmi Bawaslu Pematang Siantar dengan Kapolres AKBP Yogen Heroes Baruno dipimpin Ketua Nanang Wahyudi Harahap,Kordinator Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Franki Dermanto Sinaga Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S),Riky F Hutapea,Kordinator Sekretariat, Iham Harahap, dan Bendahara Sri Ami dan sejumlah staf memperkenalkan diri sebagai komisioner baru yang dilantik 19 Agustus 2023 lalu.

Kepada Kapolres AKBP Yogen Heroes Baruno,Ketua Bawaslu Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap menyampaikan harapan untuk mendukung tugas-tugas pihaknya mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

” Terimakasih atas sambutan hangat pak Kapolres Pematang Siantar kepada kami pimpinan Bawaslu Pematang Siantar periode 2023-2028″, ujar Nanang.

Nanang juga mengharapkan sinergitas Bawaslu dan Polres Pematang Siantar untuk mensukseskan jalannya pelaksanaan Pemilu 2024.

” Bawaslu berharap Polres Pematang Siantar bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga berjalan aman dan lancar”, sebut Nanang, (surati).

Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno menerima kunjungan silahturahmi pimpinan Bawaslu Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap (Ketua) Frenki D Sinaga dan Riky F Hutapea, serta Kordinator Sekretariat, Ilham Harahap, (surati).

Serdang Bedagai-Gnewstv.id

Setelah puluhan tahun lamanya berharap adanya PAM di dusun Padang riah,Desa Damak Urat ,Kecamatan Sipispis, baru ini terealisasi. Minggu 8 Oktober 2023,masyarakat dusun Padang riah kecamatan sipispis kabupaten Serdang Bedagai,Sumatera Utara,kini mengadakan Syukuran atas terealisasinya PAM didusun itu.

Air bersih yang kini sudah empat hari mengalir ke rumah warga Itu,membuat ratusan warga di dusun Itu, merasa senang dan bahagia sekali,serta juga merasa sangat puas, karena aliran air PAM,yang kini langsung mengalir ke rumah-rumah warga.

Dalam acara syukuran itu, tampak hadir Kepala Desa Damakurat, Edi Purba beserta perangkat DesanyaJuga turut hadir kedua kepala dusun dari dua Desa, yaitu Mardiyo Sinaga kepala dusun Padang riah,Desa Damak Urat,Kecamatan Sipispis ,Sergai dan Sapri dari gamot Rapuhan Nagori Panduman, kecamatan Raya Kahean kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Dusun Padang Riah kecamatan sipispis, kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi satu ,dengan Huta Rapuhan,di kecamatan Raya Kahean,kabupaten Simalungun menjadi adalah Kampung yang menjadi satu,dengan di huni sebanyak 50 (Lima Puluh) Kepala Keluaraga dan terbagi menjadi dua dusun, dusun Padang Riah dan Huta Rapuhan.

kepala Desa Damakurat,Edi Purba dalam.sambutanya menyampaikan: “Saya mohon maaf atas keterlambatan pembangunan PAM ini,” Semua ini di sebakan pada saat Itu, karena terkendala adanya Copid-19.serta banyaknya dusun yang ada di Desa Damakurat yang berjumlah13 ( tiga belas ) dusun. Dan satu dusun adapula dua kampung terpencil,di anataranya adalah di Dusun rapuhan ini,”Tetapi kami tetaplah memprioritaskan dan mengutamakan pemerataan pembangunan,Walau sedikit terlambat tetapi kita tetap.bersyukur, karena PAM yang diharapkan masyarakat Padang Riah dan Huta Rapuhan saat ini ,sudah dapat di fungsikan dan dinikmati warga.

Sekalipun saat ini Pembangunannya di laksankan dari Desa Damakurat,” tetapi saya tetap mengijinkan masyarakat di Huta Rapuhan bisa menyalurkan air PAM ini kerumah-rumah warga.

Walau ini dibangun melalui upaya saya “tetapi tetaplah berterima kasih kepada Pemerintah pusat, Karena adanya Dana Desa, maka terwujudnya keinginan masyarakat,khususnya masyarakat di Dusun padang riah rapuhan,Kami pemerintahan Desa Damakurat,kedepanya juga siap untuk.dikritik dan diberikan sumbang saran dalam hal.apapun,”tetapi asalkan tujuanya adalah untuk membangun Desa yang kita cintai bersama.ini”. Ungkap kepala Desa Damakurat,Edi Purba.

Rasa senang masyarakat diungkapkan dengan memberi kain adat (ulos) kepada kepala Desa, juga menyerah ayam panggang (dayok binatur) secara adat Simalungun. “Ini bagi saya sudah sangat berlebihan yang di perbuat masyarakat Padang Riah dalam.menghargai ku, aku jadi terharu dan hal ini merupakan PR bagi saya,untuk dapat menjadi lebih baik.lagi kedepanya.” Tutup kepala Desa Damakurat,Edi Purba.

“Saya tokoh masyarakat berterima kasih kepada Kepala Desa Damak Urat Edi Purba,dimana impian dan harapan kami kini sudah terealisasi, dan apa yang kami perbuat hari ini sebagai ungkapan rasa bangga kami kepada Bapak Kepala Desa Damakurat Edi Purba.” tutup Bapak Eden Saragih.

Saya juga merasa bangga dengan Kepala Desa Damakurat yang bukan hanya mengayomi masyarakatnya, tetapi masyarakat dari Nagori Panduman pun ,Ikut mendapatakan perhatian yang sama walau berbeda Desa dan Wilayah kabupaten” tutup ketua umum GAPERHMAS Hotmartua Manurung yang diundang diacara itu, sembari menyerah bantuan sembako kepada lansia yang di tengarai kepala Desa Damakurat ,Serta pejuang Padang Riah dan Rapuhan.

Jarnisen Saragih-gnewstv

Tebingtinggi-gnewstv.id

Kegiatan Proyek Penataan alun-alun Lapangan Sri mersing,yang berada di Jalan Dr. Sutomo,Kota Tebingtinggi,Sumatera Utara,yang menelan anggaran menggunakan APBD PROVSU TA.2023 , hingga sebesar Rp.4.631.331.379,10,( empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta,tiga ratus ,tiga puluh satu ribu,tiga ratus tujuh puluh sembilan,sepuluh rupiah), sesuai ( Plank Proyek-red) di Sinyalir dan diduga di kerjakan asal jadi.

Kegiatan Proyek Penataan alun-alun,itu tampak di Kerjakan Oleh Kontraktor Pelaksana : PT .HPL .MEKANIKAL JAYA,dengan nomor tanggal/ Kontrak :602/UPTD.PUPR.TT/KPA/707/2023,4 JulI 2023 ,dan Kosultan Supervisi : CV PRESISI TAMA ,dengan nomor tanggal/Kontrak :602/UPTD.PUPR.TT/KPA/708/2023 4Juli 2023, dengan Jangka waktu Pengerjaan 150 hari Kalender, APBD PROVSU TA.2023,dimana terlihat pula pada gambar yang di ambil Pada Selasa, 10/10/2023, diduga  pada bahan materialnya  tampak seperti  menggunakan Jenis  material besi bekas yang terlihat tampak sudah sedikit berkarat,sebagai yang di gunakan  Pengingkat bangunan tiang pagar pada Pengerjaan  Proyek alun-alun tersebut,(gambar terlampir-red).

Ketika hal ini,coba di Konfirmasikan Kepada yang di kabarkan adalah Kepala  Pejabat  Uptd -Propinsi Sumut, berinsial Hsm, pada Selasa 10/10/2023, beralamat,dan berkantor  di Jalan Jendral.Sudirman nomor 330 ,Kode Pos.20651,Kota Tebingtinggi,Sumatera Utara,Via Whatshap milik Hsm (Kepala Uptd-Propsu) di nomor Wahashap : 0812-6574-XXX,namun yang sangat di sayangkan, Whatshap milik Hsm (Kepala-Uptd)  tidak berbalas sama sekali, sampai berita ini di rilis.

Di tempat terpisah, ketika terkait Kegiatan Proyek Penataan alun-alun yang berada di Jalan Sutomo Kota Tebibgtinggi itu, di mintai pendapatnya oleh tim gnewstv.id,kepada salah seorang tokoh,yang juga pemerhati dan seorang warga di Kota Tebingtinggi,berinisial EVN ,Pada Selasa 10/10/2023 pukul 08.04.Wib,di kediamanya mengatakan, “Dirinya berpendapat “Sri mersing adalah merupakan  wajah dan pancaran dari  Kota Tebingtinggi yang selama ini ada,di Kota Itu,

Dan iapun ( EVN-red) ,merasa sangat senang sekali ,jika semua itu di kerjakan dengan secara baik dan benar ,apa lagi tidak adanya sarat dengan indikasi  Penyalahan Bestek dan RAP, Pada Emplementasi Proyek,juga Penyimpangan,serta  Penyelewengan uang negara ,”yang notabenenya adalah uang milik rakyat Itu, sekalipun seribu rupiah nilai serta Jumlahnya, pada Pelaksanaan kegitan Proyek yang saat ini terlihat,sedang di kerjakan tersebut.

Dan dirinya sedikit merasa heran,di kabarkan,”  mengapa beredar sebuah issu yang begitu sentral di tengah-tengah kalangan masyarakat di kota Itu,jika sejumlah pihak dan oknum yang terkait atas Kegitan Proyek penataan alun-alun Itu,disinyalir  merasa kwatir  bila adanya Pemberitaan dari para Pihak media atas kegiatan proyek alun-alun yang kini sedang belangsung tersebut…??..

Ini khan baginya,(EVN-red,) hal yang cukup aneh sekali,sehingga  menjadikan tanda tanya..besar ..??.., “ujarnya menambahkan,”kini ia ,hanya meminta dan berharap kepada para Pemangku kepentingan atas sedang terlaksanannya Kegiatan Proyek Penataan alun-alun Sri mersing  di Kota Itu,yang merupakan Ceminan dan wajah dari  Kotanya Itu,”janganlah hal Itu,menurutnya (EVN-red) hanya di jadikan ,Sebagai sebuah ajang kepentingan saja,oleh sejumlah pihak dan para oknum-oknum tertentu ,yang di duga,hanya  untuk dan demi meraup,serta ingin mendapatkan keutungan besar,sehingga di duga harus mengorbankan kepetingan umum,di atas kepebtingan pribadi dan kelompoknya saja,

Padahal sebagai mana di ketahui kegitan Itu,nilainya hingga menelan agaran yang cukup besar sekali,dan mencapai hingga 4 ( empat ) miliyar rupiah lebih,Seperti salah satu yang saat ini  tampak pada  kegitan Pemasangan  tembok alun-alun Sri mersing Itu, dan tertera pada Plank Proyek Kegitan yang berada di Lokasi  lapagan Sri mersing Jalan Dr.Sutomo Kota Tebingtinggi,Sumatera Utara tersebut.

Dan Kepada Pihak-pihak  terkait yang bertangung jawab penuh, atas Kegiatan Pelakasanaan Proyek Itu,(Kepala UPTD-Provsu ) dan juga yang berkopeten dalam Pengawasan pada kegitan Proyek Itu, Kiranya dan semoga hal ini,dapat dijadikan suatu  informasi,serta menjadi  Perhatian khusus ,”agar bisa lebih serius lagi dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan, pada pelaksanaan  kegiatan Proyek yang kini sedang berlangsung Itu.

Dimana kesemuanya Itu bertujuan,”agar kiranya  dapat terselamatakanya uang-uang yang di pastikan adalah milik  rakyat ,yang bisa sajai diduga raip, di korupsi,serta di selewengkan,oleh oknum-oknum nakal,yang mungkin mau melakukan  Penyimpangan “(Korupsi),hanya demi mementingkan Kepentingan  Perut Pribadi,serta Kelompok-kelompoknya mereka saja,”diatas kepetingan umum,yang notabenenya ,uang Itu juga, adalah di ambil dari Uang milik Negara Repubrik Indonesia tercinta ini,”dan yang jelas-jelas di kutip dari hasil Pajak rakyat untuk digunakan kepebtingan umum,”ujar EVN, warga yang juga salah seorang tokoh masyarakat di Kota Tebibgtinggi Itu,”mengakhiri komentarnya.

tim-gnewstv.id 

Deli serdang | Gnewstv.id

Jelang kesiapan Pemilu 2024, Kapolresta Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.IK, di dampingi Kabag Log Polresta Deli Serdang Kompol Soedaryanto cek kendaraan bermotor dinas Polri, Perlengkapan Dalmas serta HT di lapangan apel Polresta Deli Serdang, Senin (09/10/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang melakukan pengecekan satu persatu kendaraan dinas guna memastikan kelaikan, termasuk kelengkapan bawaan kendaraan diantaranya, lampu rotator, helm, serta kelengkapan bawaan lainnya.

Kapolresta Deli Serdang juga melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan personel Dalmas sehingga ketika diperlukan sudah siap untuk digunakan.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kendaraan operasional, Perlengkapan Dalmas dan HT yang dimiliki Polresta Deli Serdang secara keseluruhan sehingga selalu dalam kondisi siap digunakan pada setiap kesempatan.

Lebih lanjut dikatakan, pemeriksaan kali ini meliputi kebersihan dan kelengkapan serta kondisi mesin kendaraan guna memastikan tidak ada kendaraan dinas yang mengalami kendala saat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari hari misalnya patroli, mendatangi TKP ataupun kegiatan Kepolisian lainnya.

“Kegiatan ini merupakan sebuah kesiapan yang sudah menjadi kebijakan dari pimpinan, terkait dengan siap personel dalam pelaksanaan tugas ke depan dan diharapkan kepada para personil yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab pemegang kendaraan dinas agar merawat kendarannya dengan sebaik baiknya sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar” tutup Kapolresta Deli Serdang.

Surya Gnewstv.id

Medan | Gnewstv.id

Diungkap Dalam Dialog Publik yang diinisiasi Pihak Akademisi Dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) berkolaborasi dengan Forum Petisah Bersatu (FPB), Pada Sabtu (7/10/2023) pagi di Lapangan Terbuka Jln.Burjamhal, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan-Petisah ,Kota Medan yang mengangkat Tema “Hak Pengelolaan (HPL) Petisah Bagaimana Nasibmu ? Persfektif Akademik Bersama Dosen UNPAB, bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 pada 3 Oktober 2023 lalu yang merupakan kabar baik untuk Ribuan Warga Petisah tengah.

Selama tujuh tahun terakhir ini Warga Petisah tengah merasa resah karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik mereka tidak dapat diperpanjang lagi di Kantor ATR/BPN Kota Medan karena Pemko Medan tidak mengeluarkan Rekomendasi Perpanjangan HGB sejak Tahun 2016 lalu, namun pada Perpres Nomor 62 Tahun 2023 ini ada harapan bahwa Sertifikat HGB milik Warga Petisah Tengah yang berada di atas Lahan HPL Pemko Medan dapat dipindahtangankan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Dialog Publik yang diselenggarakan ini dihadiri sebanyak duaratusan warga Petisah Tengah dari sejumlah Ethnis, mulai dari Ethnis Tionghoa, Batak, Jawa, Thamil, Aceh yang terlihat Antusias mengikuti Dialog Publik dengan menghadirkan empat Narasumber dari masing-masing bidang keilmuannya seperti Assoc Prof.Dr H.Abdiayanto,S.E,M.Si yang menyampaikan tentang Ekonomi Publik, Dra.Mariyam AK,M.Si,CA selaku Dosen dan Senior Auditor BPK RI yang menyampaikan Untung Ruginya terhadap Konflik Lahan HPL Petisah Tengah.

Selanjutnya Assoc Prof.Dr. Renny Maisyarah,S.E,M.Si,AK,CA selaku Praktisi Dosen Magister Akuntansi UNPAB yang mengangkat dari bidang akuntansi terkait konflik Petisah Tengah yang berada di lahan HPL Pemko Medan. Sedangkan Dr.Henry Sinaga,S.H,MKN selaku Praktisi Hukum menyampaikan tentang aspek hukum atas konflik yang dihadapi warga Petisah Tengah meskipun dalam kurun 7 tahun terakhir warga Petisah Tengah mesih berjuang lewat jalur non litigasi dan dalam Dialog Publik ini Henry juga menyampaikan kabar baik soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada Tanggal 3 Oktober 2023 lalu tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dan dialog publik ini dipandu oleh moderator Efrizal Adil, S.E.M.A

Hadir dalam acara Dialog Publik itu Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P Sugianto Makmur, Tokoh Masyarakat Petisah Tengah Moko Kusuma, Tokoh agama, Pihak Kepolisian Polsek Medan Baru.

Dalam dialog Publik yang dipandu oleh moderator Efrizal adil, S.E.M.A begitu interaktif antara narasumber yang menyampaikan kajian mereka dan warga Petisah Tengah yang menyampaikan pertanyaan dan harapannya seputar nasib mereka.

Mulai dari perubahan Sertifikat HGB diatas Lahan HPL Pemko Medan menjadi SHM, masalah Pembayaran ganti Rugi lahan ke Pemko Medan dan Besaran Ganti Rugi apakah sesuai NJOP, dan semua pertanyaan yang timbul ini diharapkan kepada Narasumber dapat merumuskan regulasinya bersama pemerintah Pemko Medan sesuai Pembahasan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2023 lalu.

Usai acara Dialog Publik soal Konflik Lahan HPL Petisah tengah ini, Assoc Prof.Dr H.Abdiayanto,S.E,M.Si selaku Dosen dari UNPAB kepada wartawan mengatakan bahwa Kegiatan Dialog Publik Bersama Forum Petisah Bersatu dengan Tema “Hak Pengelolaan (HPL)Petisah Bagaimana Nasibmu ? Persfektif Akademik Bersama Dosen UNPAB sangat diapresiasi. “Kami selaku Dosen diwajibkan beban kerja dosen salahsatunya pengabdian masyarakat , dan dalam kajian, saya mengajak teman-teman lain kami mengambil topik yang sesuai dengan dengan topik ekonomi pubik dan semauanya ada di Petisah Tengah ini, dan Dialog Publik ini baru dilakukan oleh UNPAB saja belum dilakukan universitas lain,” Ujar Abdiyanto.

Assoc Prof.Dr. Renny Maisyarah,S.E,M.Si,AK,CA menambahkan bahwa kehadiran para dosen dalam dialog publik dengan warga Petisah Tengah ini memberikan semangat untuk terus memperjuangkan dan memperkuat warga terdampak. “Para Dosen ingin membantu memberikan solusi kepada masyarakat berupa kajian sesuai keilmuan yang ada,” Tukas Renny Maisyarah.

Sementara Ketua Forum Petisah Bersatu (FPB) Perry Iskandar mengatakan menyambut gembira ajakan dari Universitas Panca Budi untuk berkolaborasi dengan FPB, tentu pihak warga Petisah mendapat angin segar, dimana dunia pendidikan dari Akademisi telah bergabung.” Bukan Saja dari segi hukum dan ekonomi, namun dari segi lainnya kita dapat,” kata Perry.

Sedangkan Dr.Henry Sinaga,S.H,MKN selaku Praktisi Hukum mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Perpres ini merupakan kabar Baik.

“Dengan lahirnya Perpres ini memberikan solusi terhadap penanganan konflik itu melalui pemindahtanganan sesuai dengan pasal 47 ayat (3) disebutkan bahwa, penyelesaian konflik antara pemerintahan daerah dengan warga pengguna atau yang memanfaatkan asset milik daerah itu dapat diselesaikan dengan pemindahtanganan demi kepentingan umum, Petisah ini sekarang sudah digunakan untuk kepentingan umum, ada masyarakat yang tinggal sudah lebih dari duapuluh tahun, ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat ibadah dan kuburan untuk kepentingan umum, dan itu diatur dalam Perpres tersebut,”Tegas Henry Sinaga.

Menurut Henry Sinaga, dalam Perpres tersebut disebutkan tenggang waktu penyelesaian konflik agraria atau pemindahtanganan ini antara tahun 2023 hingga 2024, dan hal inilah yang harus dibahas dan dirumuskan, seperti misalnya antara lain terkait ganti rugi lahan yang harus dibayarkan warga Petisah terhadap Pemko Medan.

Sedangkan Sugianto Makmur selaku Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P yang juga mewakili Warga Petisah Tengah mengatakan menyambut baik atas dialog publik yang diinisiasi pihak Universitas Panca Budi dan Forum Petisah Bersatu dan terutama terbitnya Perpres.

“Kami menyambut baik terutama dengan Terbitnya Perpres nomor 62 Tahun 2023 pada tanggal 3 Oktober, sehingga peluang untuk menjadi Hak Milik itu terbuka, dan dalam dialog lisan saya di kantor Staf Presiden, ternyata Presiden ingin segera menyelesaikan sebanyak mungkin konflik-konflik agraria, dan salahsatunya konflik HGB diatas HPL, dan saya berharap prosesnya mudah dan semurah mungkin, dan Warga berharap dan bermohon kepada pemerintah tentang kepastian hukum,” Kata Sugianto.

Setelah Dialog Publik ini, pihak Universitas Panca Budi (UNPAB) dan Forum Petisah Bersatu (FPB) direncanakan akan mengkaji dan merumuskan kembali soal Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tersebut .(Surya ).