Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui Pjs. Kepala Perwakilan membenarkan bahwa Pj Wali Kota Tebing Tinggi tidak hadir dalam memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas Tanjung Marulak pada tanggal 01 Februari 2024.
James Panggabean menyatakan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan surat panggilan untuk kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi pada tanggal 01 Februari 2024 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Namun Pihak Pj Wali Kota Tebing Tinggi tidak ada konfirmasi kehadiran untuk memenuhi panggilan, ujar James. Kamis (01/02/2024) sore.
Terkait penyerahan LAHP yang akan diserahkan kepada Pj Wali Kota Tebing Tinggi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Puskesmas Tanjung Marulak pasca viral.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan secara langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Marulak dan Inspeksi Mendadak di Puskesmas, menemukan adanya Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Marulak.
Kehadiran Pj Wali kota tebing Tinggi sangat diharpkan selaku Penanggungjawab penyelengga Pelayanan Publik untuk menerima LAHP guna pelaksanaan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Puskesmas.
Atas hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mengirimkan surat Panggilan kepada Pj Wali Kota Tebing Tinggi untuk penyerahan LAHP di pekan depan.
Harapannya Pj Wali Kota Tebing Tinggi memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Sebanyak 15.000 Prajurit TNI dari tiga matra (AD, AL dan AU) dipastikan siap digerakkan kapan pun untuk mengamankan dan menyukseskan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri.
enegasan ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan dalam Apel Gelar Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dilangsungkan di Lapangan Benteng, Jl Pengadilan, Kota Medan, Kamis (1/2/2024).
“Seluruh Prajurit TNI yang kita siapkan itu untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri untuk pengamanan 88.724 TPS yang menjadi tanggung jawab Kodam I/BB pada Pemilu 2024, dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumbar, dan 5.914 TPS di Kepri,” jelas Pangdam.
Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/BB, lanjut Pangdam, juga diskenariokan dengan menurunkan personil sebanyak satu kompi untuk masing-masing Polda, dan satu peleton untuk tiap-tiap polres yang ada.
Mayjen Hasan juga menegaskan, apel yang digelar ini tujuannya untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh Prajurit dan satuan jajaran TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan pada pengamanan Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang.
“Jadi, kita sangat siap untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri dalam pengamanan Pemilu ini. Karena setelah Kostrad, pasukan TNI yang terbesar itu ada di Kodam I/BB dengan total 29.000 lebih untuk matra Angkatan Darat, belum ditambah Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” urai Pati bintang dua tersebut.
Di kesempatan yang sama, Mayjen Hasan menguraikan bahwa pelaksanaan apel gelar ini juga merupakan bentuk perintah persiapan kepada masing-masing satuan TNI agar menyiapkan seluruh personel maupun alat peralatan pengamanan, serta alutsista yang akan digunakan untuk pengamanan Pemilu 2024 sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan.
Di akhir arahannya, Mayjen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu.
Yakni, memegang teguh prinsip Netralitas TNI dengan tidak memihak dan memberikan dukungan atau bantuan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres dan Pemilu tahun 2024.
Melarang Prajurit/Satuan TNI memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan berkaitan dengan kontestan Pilpres, Pemilu dan Pemilukada dan membuat pernyataan apapun bersifat mempengaruhi KPU dan Bawaslu.
Seluruh satuan dan prajurit diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan baik personel dan materiil agar selalu siap apabila digerakkan kapan pun juga, serta mengecek seluruh materiil dan alutsista yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan serta latihkan Protap kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Selanjutnya, pedomani ketentuan-ketentuan di dalam aturan penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah termuat dalam buku saku aturan pelibatan dalam pengamanan Pilpres dan Pemilu.
“Sampai dengan menjelang masa pemilihan presiden dan wakil presiden, seluruh prajurit agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, terutama apabila dihadapkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik, sehingga jangan sampai masyarakat menilai TNI tidak netral,” pesan Mayjen Hasan.
Dan terakhir, Mayjen Hasan mengajak seluruh Prajurit untuk sepakat, bahwa menjaga kedamaian selama rangkaian Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali. “Untuk itu kita harus selalu loyal dan kompak dalam melaksanakan semua tugas yang kita emban,” pungkasnya.
Dalam acara apel gelar itu, Pangdam didampingi unsur Forkopimda Sumut juga melakukan video conference dengan Panglima TNI didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Pejabat Mabes TNI lainnya.
Hadir di acara, antara lain perwakilan Pj Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu,Ketua DPRD Prov. Sumut, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan serta Kasdam I/BB beserta PJU TNI-Polri wilayah Sumut lainnya.
Gunung Sitoli (01/02/2024), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Bernardine Telaumbanua, SH., M.Si membuka secara resmi Pelayanan Perekaman KTP elektronik (e-KTP), bertempat di Kantor Desa Hilimbawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Selasa (30/01/2024).
Pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli ini merupakan upaya jemput bola, agar masyarakat yang telah memenuhi syarat, dapat dengan mudah untuk mengurus KTP elektronik baru dan terdata secara nasional.
Adapun syarat untuk perekaman KTP el ini, yakni:
1. Telah berusia 17 tahun per 14 Februari 2024.
2. Belum pernah melaksanakan perekaman KTP el.
3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar.
4. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu lembar) (jika ada).
5. Fotocopy Ijazah 1 (satu) lembar (jika ada).
6. Map biasa warna bebas sebanyak 1 (satu).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa perekaman KTP el ini dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dan sudah dijadwalkan sebelumnya, dan menghimbau agar seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini.
“Kendala yang sering kami hadapi saat ini terutama masalah sering padamnya lampu Listrik dari pihak PLN dan juga masalah jaringan internet via VPN, karena perekaman ini berhubungan dengan arus listrik dan juga internet,” ungkapnya prihatin.
Adrian Saragih, pria 32 tahun, warga Dusun III, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran Sungai Buaya, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Rabu (31/1/2024), sekira pukul 08.00 WIB, setelah sebelumnya dinyatakan hanyut.
Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar, Rusdianto Barus (50), yang bekerja sebagai pengepul batu sungai, warga Dusun I, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba.
Kapolsek Bangun Purba, AKP Herwin kepada wartawan, menjelaskan awalnya Rusdianto Barus sedang bekerja mengepul batu di aliran air Sungai Buaya Desa Mabar.
“Saat bekerja, saksi (Rusdianto) melihat ada mayat tersangkut di batu, tepatnya di tengah aliran air Sungai Buaya. Begitu melihat ada mayat, saksi memberitahukan kepada Kepala Dusun (Kadua) I, Desa Mabar, dan selanjutnya memberitahukan kepada pemerintahan Desa Mabar,” terang Herwin.
Mendapat kabar itu, aparat pemerintahan desa dan warga berinisiatif mengangkat mayat tersebut. Namun karena arus yang deras, warga tidak ada berani mengangkatnya. Warga kemudian melaporkannya ke Polsek Bangun Purba.
Petugas yang mendapat informasi itu, langsung berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di sana, mayat tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi pertama ditemukan. Rupanya, sudah terbawa aliran arus sungai.
Dibantu warga, petugas melakukan penyisiran. Berselang beberapa saat, petugas menemukan mayat tersebut sekitar 50 meter dari lokasi pertama ditemukan.
Selanjutnya, personel Polsek Bangun Purba bersama warga mengangkat mayat tersebut ke pinggiran sungai untuk dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.@Yan
PJ. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan empat strategi pengembangan potensi daerah Zona Pantai Barat, Sehingga potensi yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pertama ; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Kedua ; merevitalisasi sarana dan prasarana produksi yang lebih modern, Ketiga ; Memperkuat kelembagaan ekonomi, dan Keempat ; Peningkatan infrastruktur yang mendukung perekonomian,”Kata Hassanudin pada saat pembukaan Pra Musrenbang Zona Pantai Barat di Hotel Sapadia ” Padanglawas Utara (Paluta), Rabu (31/1).
Selanjutnya Hassanudin memaparkan berbagai Potensi Zona Pantai Barat yang menyumbang produktivitas berbagai sektor Sumut, Diantaranya sektor perkebunan karet, yang merupakan penyumbang produksi perkebunan rakyat Sumut tertinggi dari Zona Barat yaitu 44%. Disusul perikanan sebesar 28,70%, peternakan sapi sebesar 11,32%.
Potensi tersebut menurutnya mesti menjadi kekuatan khas yang bisa dikembangkan lebih lanjut, Untuk itu perencanaan daerah harus mampu menganalisa potensi kelemahan dan peluang apa saja yang bisa dilakukan.
“Melalui perencanaan ini peningkatan perekonomian dapat didorong kesenjangan pun dapat dihimpit, itulah tugas kita sebagai pejabat yang melaksanakan pembangunan,” kata Hassanudin.
Hassanudin juga menyampaikan empat isu utama Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 Provinsi Sumut kepada tujuh kepala daerah Zona Pantai Barat, Pertama pengembangan SDM melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan penguatan peran Posyandu.
Kedua pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan dengan peningkatan produktivitas pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Ketiga pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, terutama peningkatan kemantapan jalan provinsi dan irigasi. Serta keempat peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Sementara itu Pj. Bupati Paluta Patuan Rahmat Syukur Hasibuan mengharapkan Pemprov Sumut agar terus memberikan perhatian lebih, pada daerah Zona Pantai Barat. Dengan cara menyetujui usulan-usulan program pembangunan dari kabupaten/kota Zona Pantai Barat Sumut.
“Kami sampaikan mohon kiranya usulan kami dapat disetujui dan disahuti Pemprov Sumut, agar kemajuan pembangunan di Zona Pantai Barat dapat bersaing dengan kemajuan di zona lain di Sumut,” kata Rahmat.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Nasution, Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta, Pj Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Plt Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Agus Tripriyono, Kepala Bappelitbang Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala BKAD Sumut Ismael Sinaga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, dan OPD Pemprov Sumut lainnya. (H17/DISKOMINFO SUMUT).
Medan | Gnewstv.id Waktu pemilihan calon legislatif (caleg) maupun presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 sudah semakin dekat, warga pemilihpun mengaku menunggu adanya “serangan fajar”.
Menurut sejumlah warga di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan pengalaman pada pemilu yang sudah-sudah Rp 100 ribu untuk caleg yang dikenal.
“Kalau tidak kenal Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Kalau tidak dikasih serangan fajar berat bisa memperoleh suara banyak saat ini,” ucap sejumlah warga menolak menyebut nama, Rabu (31/1/24).
Disebutkan warga lainnya, untuk petahana atau anggota legislatif (DPRD) atau DPR RI yang masih aktif, kampanye saat ini menguntungkan karena irit biaya, karena ditempel dengan kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) atau reses yang ditanggung pemerintah.
Bahkan bisa memberikan warga uang dan makan minum dan itu tidak melanggar aturan pemilu. “Namun bagi caleg yang baru maju, tentunya membutuhkan biaya yang lumayan besar,”tambah warga.
Terkait dugaan politik uang, Ketua Bawaslu Deli Serdang Febriyandi Ginting mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ataupun menemukan adanya praktek money politik di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
Namun mungkin saja bisa terjadi saat menjelang hari H yang sudah semakin dekat, 14 Februari 2024 mendatang. ” Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya money politik, menguatkan dan memperluas pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat dan senantiasa mensosialisasikan jenis-jenis pelanggaran pemilu termasuk diantaranya money politik,” ujarnya.
Karena itu, Bawaslu juga dalam waktu dekat akan mengundang tokoh agama, masyarakat dan tokoh pemuda untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif tersebut dari berbagai unsu.
Sementara Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandy, saat dimintai tanggapan terkait antisipasi praktek money politik pada Pemilu 2024 ini, belum memberikan komentarnya. (Aan)
Seorang pengedar sabu berhasil diringkus Unit Reskrim Polsek Firdaus, Polres Sergai pada Hari Selasa 30/1/2024 pukul 15.00 Wib di SPBU Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai. Pelaku yang berinisial AZS (34) warga Dusun IV Sei Apung Kab. Tanjung Balai diamankan bersama Barbuk sabu 43 gram.
Dari hasil pengintaian yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Firdaus dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Firdaus Iptu Maruli Sihombing bersama anggota dan Kanit Propam, yang melihat keberadaan pelaku di sekitar SPBU Suka Damai langsung melakukan penyergapan dan memeriksa tas sandang pelaku dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 43 gram dari tas milik AZS.
Ps. Kasi Humas Polres Sergai, Iptu Edward Sidauruk menjelaskan kepada media atas pengungkapan peredaran barang gelap narkotika di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai,
“Pelaku yang diamankan oleh unit Reskrim Polsek Firdaus dengan barang bukti sabu adalah komitmen Kepolisian Polres Serdang Bedagai dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika,” jelas Edward di Polres Sergai, Rabu (31/1) siang.
Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati.
Lebih lanjut Iptu Edward menambahkan,
“Dari hasil pemeriksaan barang (tas) yang dibawa pelaku ditemukan sabu dan pelaku mengakui jika barang tersebut di peroleh dari rekan nya yang saat ini masih dalam penyelidikan,” tutup nya.
Pelaku beserta barang bukti sabu dari 2 kantong plastik transparan terbalut lakban hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario, 2 (dua) buah plastik ukuran besar dan kecil berisikan butiran kristal, 1 (satu) buah handphone merk nokia dan tas sandang warna hitam yang digunakan pelaku sudah diamankan di Satnarkoba Polres Serdang Bedagai.
Ketua DPC LSM GEMPUR ,beserta Sekjen Lsm Gempur, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ,Bapak Aliakim H.S dan Suharjo Silitongah yang berkantor di Jalan Besar Dolok Masihol.Hari ini senin 29/01/2024,sekira pukul 14.00.Wib,resmi mengirimkan Layangan surat tembusan ke kantor Kejaksaan Negeri,Kabupaten Serdang Bedagai,Sumatera Utara, di Jalan Negara medan-Tebingtinggi.
Adapun hal itu di lakukan menurut keterangan resmi Ketua DPC LSM GEMPUR ,kabupaten Sergai Aliakim H.S,adalah merupakan tupoksi Kerja-kerja dan berdasarakan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Repubrik Indonesia ,serta erat kaitanya dengan kegiatan yang merupakan prioritas kinerja DPC LSM Gempur, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai di Sumut.
Sebelumnya, Pihak dari DPC LSM Gempur Sergai melayangkan surat tersebut juga ke kantor Kepala Desa Gunung monako, ( bersangkutan-red),pada Sabtu 20/01/2024,sekira pukul 11.25/Wib,yang di terima langsung oleh Sekdes Gunung Manako.
Demikianpun,Surat Layangan ke Pihak Camat Sipispis pada beberapa waktu lalu ,yang selanjutnya,pada hari ini Senin, 29/01/2024,Ketua DPC LSM GEMPUR ,resmi melayangkan Surat tembusan ke Pihak Inspektorat dan Kajari Serrta Surat di terima Petugas.
Aliakim HS ,Selaku Ketua DPC LSM GEMPUR ,meminta kepada Pihak-pihak terkait,baik Pihak Inspetorat ,Kejaksaan, dan Para pihak APH yang punya kewenangan resmi dalam penindakan yang berkaitan dengan kerja-kerja hukum di Kabupaten Serdang Bedagai, “agar dapat bermitra dan bekerja sama dalam menangani berbagai Pengaduan Masyarakat ( LSM) atas berbagai pelanggaran hukum utamanya tentang kasus-kasus ,Tindak pidana Korupsi yang terjadi khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.
Gunungsitoli (27/01/2024) Plt. Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE, M.Si menghadiri Pelantikan Eliyunus Waruwu S.Pt, M.Si sebagai Rektor Universitas Nias (UNIAS) Periode 2024-2028.
Pelantikan sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan tersebut dilakukan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi (YAPERTI) Nias dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris YAPERTI NIAS Drs. Dahlan Roso Lase, M.IP, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Nias, Jln. Pancasila No. 10 Kota Gunungsitoli, Sabtu (27/01/2024).
Pelantikan Rektor UNIAS turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Samson P. Zai, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Emmanuel Ziliwu, SE, Pdt. Dorkas O. Daeli, M.Th dan hadirin lainnya.
Jelang Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 yang semakin dekat, Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang bersama Jajarannya intens Patroli Antisipasi Guantibmas. Minggu (28/01/2024) malam.
Dalam rangka menjaga Kondusifitas di Wilkum Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang tetap aman, Personil Polsek Pantai Labu melakukan kegiatan patroli untuk menyisir tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas.
Dipimpin langsung Kapolsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang Iptu Marwan Dalam pelaksanaannya kali ini, Personil turut menyambangi warga dan memonitor perkembangan situasi kamtibmas disekitar lokasi.
Kemudian personil juga menyampaikan Himbauan kamtibmas kepada warga serta mengajak warga untuk bersama menjaga kamtibmas tetap kondusif di lingkungan antar Dusun dan Desa.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK melalui Kapolsek Pantai Labu Iptu Marwan yang ditemui mediapolri.id dini hari mengatakan kegiatan Patroli Guantibmas bertujuan untuk antisipasi terjadinya gangguan kamtibmas mulai dari malam sampai dengan pagi hari.
” Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Pantai Labu Jelang Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 yang semakin dekat.”
Untuk warga Kecamatan Pantai Labu yang masih beraktifitas hingga larut malam, dimohon kerjasamanya untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan dan ketertiban serta kenyamanan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas jelang Pemilu 2024.
Hindari mengkonsumsi minuman keras, karena minuman keras juga merupakan salah satu pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dikawatirkan akan mengarah ke tindak pidana. Pungkas Kapolsek Pantai Labu Iptu Marwan.@Yan
