Medan- gnewstv.id
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui Pjs. Kepala Perwakilan membenarkan bahwa Pj Wali Kota Tebing Tinggi tidak hadir dalam memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas Tanjung Marulak pada tanggal 01 Februari 2024.
James Panggabean menyatakan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan surat panggilan untuk kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi pada tanggal 01 Februari 2024 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Namun Pihak Pj Wali Kota Tebing Tinggi tidak ada konfirmasi kehadiran untuk memenuhi panggilan, ujar James. Kamis (01/02/2024) sore.
Terkait penyerahan LAHP yang akan diserahkan kepada Pj Wali Kota Tebing Tinggi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Puskesmas Tanjung Marulak pasca viral.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan secara langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Marulak dan Inspeksi Mendadak di Puskesmas, menemukan adanya Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Marulak.
Kehadiran Pj Wali kota tebing Tinggi sangat diharpkan selaku Penanggungjawab penyelengga Pelayanan Publik untuk menerima LAHP guna pelaksanaan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Puskesmas.
Atas hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mengirimkan surat Panggilan kepada Pj Wali Kota Tebing Tinggi untuk penyerahan LAHP di pekan depan.
Harapannya Pj Wali Kota Tebing Tinggi memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Laporan -timgnewstv.id
