
MEDAN, gnewstv.id
Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) resmi membawa dugaan penyimpangan pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATI SUMUT).
Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tersebut diserahkan pada Rabu, 18 November 2026, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumatera Utara dan telah diterima secara administratif, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima surat berstempel PTSP KEJATI SUMUT tertanggal 18 November 2026.
Hal ini ditegaskan Ketua GEMPAR Sumut Fajar Rivana Dinaga, S.Kom kepada Wartawan, Kamis (19/11/2026/ di Medan.
Menurut Fajar langkah ini menjadi bentuk keseriusan GEMPAR-SUMUT dalam mengawal penggunaan anggaran publik, khususnya proyek pembangunan dan pengadaan SPPG di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki total nilai pagu pekerjaan sekitar Rp 5.310.606.356,-.
GEMPAR-SUMUT menilai terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum, mulai dari dugaan ketidaksesuaian dasar hukum, kronologi pelaksanaan kegiatan, proses penganggaran, mekanisme pengadaan, dugaan pengarahan penyedia, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
TIGA OBJEK KEGIATAN, SATU PERTANYAAN BESAR: APAKAH SELURUH PROSESNYA SUDAH SESUAI HUKUM?
Dalam DUMAS bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026, GEMPAR-SUMUT menguraikan tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan, yaitu:
1. Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 4,000,000,000 Nomor Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/ DS/X/2025 Tgl.16-10- 2026.
2. Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 825,000,000 Nomor Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025 Tgl.23- 09-2025.
3. Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 485,606,356 Nomor Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025 Tgl.23- 09-2025. Ketiga kegiatan tersebut memiliki total nilai pagu sekitar Rp5,3 miliar.
Menurut GEMPAR-SUMUT, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara administratif maupun teknis.
PERSOALKAN DASAR HUKUM: PROYEK BERJALAN SEBELUM PERPRES 115 TAHUN 2025 BERLAKU
Salah satu poin penting dalam pengaduan tersebut adalah dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan proyek dengan dasar hukum yang digunakan.
Berdasarkan informasi dan dokumen awal yang dihimpun, pembangunan SPPG diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.
Perbedaan waktu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen:
• Apa dasar hukum yang digunakan ketika proyek mulai dilaksanakan?
• Siapa pihak yang mengusulkan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan?
• Bagaimana proses penganggaran dan penetapan kegiatan dilakukan?
• Apakah Pembangunan SPP yang menelan uang rakyat sebesar 4miliar sudah melalui tender pada sistem LPSE?
• Apakah pengadaan mobil dan peralatan SPPG telah melalui mekanisme E-Katalog apada sistem LPSE?
• Apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu?
GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut tidak mengabaikan persoalan tersebut karena menyangkut legalitas penggunaan anggaran daerah.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENGARAHAN PENYEDIA
Dalam dokumen pengaduan, GEMPAR-SUMUT juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta penentuan penyedia.
Beberapa nama yang tercantum dalam dokumen pengaduan disamarkan menggunakan inisial, di antaranya Oknum Pejabat CIKATARU Deli Serdang R dan A.M,. Oknum Pejabat PBJ A.P.S, serta adanya Oknum pejabat instansi vertikal G.A.S., dan J.C.S. para oknum tersebut wajib di periksa.!
GEMPAR-SUMUT meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat tindakan melampaui kewenangan, konflik kepentingan, pengarahan penyedia, atau intervensi dalam proses pengadaan.
Selain itu, dugaan keterkaitan CV S.S. sebagai pihak pelaksana juga diminta untuk ditelusuri melalui pemeriksaan sistem upload di sistem LPSE berupa Dokumen Kualifikasi, Teknis, Administrasi, Konsultan, dan Penawaran, serta pemeriksaan dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, pembayaran, serta hubungan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
GEMPAR-SUMUT menegaskan bahwa pencantuman nama dan inisial dalam pengaduan bukan merupakan penetapan kesalahan. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum.
DESAK PEMERIKSAAN FISIK, UJI FORENSIK DOKUMEN DAN PENELUSURAN ALIRAN DANA
GEMPAR-SUMUT tidak hanya meminta pemeriksaan administrasi, tetapi juga mendorong Kejati Sumut melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan.
Pemeriksaan yang diminta meliputi:
1. Pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan mekanisme pemilihan dan penetapan penyedia.
3. Uji forensik dokumen penawaran melalui sistem LPSE.
4. Pemeriksaan kontrak dan dokumen pembayaran.
5. Pemeriksaan fisik serta kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.
6. Pemeriksaan harga satuan dan kewajaran nilai pengadaan.
7. Penelusuran aliran dana kepada pihak-pihak terkait.
8. Audit investigatif apabila diperlukan.
9. Penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.
KETUA GEMPAR-SUMUT: KAMI INGIN PERSOALAN INI DIBUKA SECARA TERANG
Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami juga memiliki bukti tanda terima surat yang telah distempel oleh PTSP Kejati Sumut.”
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik senilai Rp5,3 miliar, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi dan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara profesional.”
Ia juga menegaskan bahwa GEMPAR-SUMUT berharap pengaduan tersebut tidak berhenti pada penerimaan surat secara administratif.
“Kami meminta Kejati Sumut menindaklanjuti pengaduan ini secara terang benderang dan transparan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran miliaran rupiah ini tidak mendapatkan kejelasan apapun hingga rakyat tidak percaya lagi pada hukum di negeri ini.”
GEMPAR-SUMUT AKAN TERUS MENGAWAL KEJATI SUMUT
Dengan telah disampaikannya DUMAS tersebut, GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan pengaduan dan meminta Kejati Sumatera Utara memberikan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan kami akan terus mempertanyakan perkembangan DUMAS tersebut setiap 12 hari kerja.
GEMPAR-SUMUT menilai transparansi penggunaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Rp5,3 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL. SETIAP RUPIAH UANG PUBLIK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
GEMPAR-SUMUT akan terus berdiri mengawal transparansi, mengungkap dugaan penyimpangan, dan mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.(Sur)





